Kekerasan pada anak
Oleh Rismayana (Aktivis Muslimah)
Baru-baru ini, polisi menggelar perkara kasus penyekapan dan eksploitasi anak di bawah umur. Kasus yang terjadi ini menimpa remaja berusia 15 tahun berinisial HAT. Menurut pengakuan korban, yang berita acaranya disampaikan Kabid Humas Polda Metro jaya Kombes Endro Zulpan, ia disekap dan dijadikan pekerja seks komersial selama 1,5 tahun. Menurut keterangan korban, sebelumnya ia tidak tahu jenis pekerjaan apa yang ditawarkan kepadanya. Ia hanya dijanjikan mendapatkan penghasilan yang banyak dan ia dijanjikan akan dipercantik oleh terlapor (pelaku) yang berinisial EMT (republika.co.id, 18/09/2022).
Kasus perkara penyekapan dan eksploitasi terhadap anak yang terus berulang ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga pemerintah berupaya menekan agar kasus ini bisa menurun, tentu dengan berbagai upaya pemerintah melakukannya. Salah satunya dengan melaksanakan program yang dibuat pemerintah yang tertuang dalam keputusan Presiden No. 25 Tahun 2021, tentang kebijakan pembangunan Kota Layak Anak (KLA). Di mana prioritas kota layak anak ini bertujuan untuk melaksanakan sistem pembangunan yang menjamin perlindungan anak secara khusus, terencana, dan terarah.
Agar terlaksananya kota layak anak ini berjalan dengan baik, pemerintah membuat kebijakan dengan mengkoordinasikan kebijakannya dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kebijakan di wilayah tertentu yang memiliki wewenang terkait tentang pembangunan suatu kota, seperti gubernur, wali kota, dan juga bupati. Jadi, ketika ada pembangunan di suatu wilayah, maka para pejabat setempat harus menginstruksikan para pengembang pembangunan kota dalam pembangunannya harus mencerminkan kota yang ramah lingkungan dan nyaman. Jadi, ketika ada pembangunan kota mereka tidak melupakan hak-hak anak, karena anak merupakan bagian dari warga kota.
Ketika kita melihat makin banyaknya pembangunan di kota dengan memprioritaskan kota layak anak, tetapi mengapa tetap saja tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak malah makin meningkat bukan malah makin menurun? Inilah fakta yang terjadi pada negara yang dalam pemerintahan terutama dalam menjalankan roda perekonomiannya berasaskan sistem kapitalisme. Negara beranggapan apabila setiap wilayah daerah, baik itu ditingkat kota maupun kabupaten sudah memprioritaskan setiap pembangunan harus berstandarkan kota layak anak, ini persoalan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sudah bisa terselesaikan.
Lagi-lagi inilah fakta yang terjadi pada negara yang dalam kehidupan perekonomiannya berasaskan sistem kapitalis, mereka dalam bertindak dan menyelesaikan suatu persoalan tidak akan mau mencari akar masalah itu sumbernya dari mana, yang terpenting masalah itu bisa terselesaikan dengan cepat. Padahal, akar masalah yang terjadi pada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi karena negara abai akan kesejahteraan perekonomian rakyatnya.
Padahal, tanpa kota layak anak pun apabila negara mau mengoptimalkan kesejahteraan para orang tua dalam hal ini ayah selaku pemimpin keluarga dalam mencukupi nafkah keluarga, dengan memberi keluasan lapangan pekerjaan bagi kaum lelaki (kepala rumah tangga), maka kecil kemungkinan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak akan kita temukan, karena ketika anak yang masih dalam pengawasan kedua orang tuanya maka kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik dengan orang tuanya yang memiliki penghasilan yang mencukupi. Maka, mereka anak-anak tidak akan mudah tergoda dengan bujuk rayu sindikat yang mengeksploitasi mereka dengan diiming-imingi akan mendapatkan penghasilan yang banyak.
Namun, ini tentu saja tidak bisa kita temui dengan negara yang menganut sistem kapitalis dengan banyaknya prioritas pembangunan kota layak anak, bukan malah bisa memberi jaminan sistem lingkungan yang dibutuhkan anak bisa terpenuhi, malah mengindikasi kegagalan negara dalam melindungi anak, dengan tidak berjalannya program kota layak anak dengan semestinya, dan program ini hanya dijadikan modus bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungannya dengan atas nama Kota Layak Anak (KLA).
Inilah suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas oleh negara yang menganut sistem kapitalis, karena sebab dari pokok masalah yang terjadi tindak kekerasan pada anak karena negara tidak bisa menjamin kesejahteraan perekonomian rakyatnya. Agar tindak kekerasan terhadap anak tidak terus berulang, hal ini hanya bisa terwujud dengan kembali kepada syariat Islam, dengan menerapkan kembali sistem yang berasal dari Allah Swt. yaitu sistem khilafah.
Dengan khilafah yang kepala negaranya adalah seorang khalifah, akan dengan cepat menyelesaikan akar masalah dari tindakan kasus kekerasan terhadap anak, dengan menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan menjalankan roda perekonomian yang sesuai dengan hukum syarak, dan khalifah akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum lelaki (kepala rumah tangga) yang tidak memiliki pekerjaan agar mereka bisa menafkahi keluarganya.
Dengan adanya jaminan khalifah meriayah rakyatnya, maka kesejahteraan dan perlindungan itu tidak hanya anak-anak saja yang terlindungi, tetapi kehidupan umat di bawah naungan daulah khilafah akan terjamin kesejahteraannya. Jadi, tidak akan ada lagi kita temui anak-anak bekerja dengan dalih untuk membantu dan menambah penghasilan yang besar, dan tidak akan lagi kita temui tetangga kita yang mengeluh tentang kefakiran dan kemiskinannya karena setiap muslim yang membiarkan tetangganya dalam keadaan kelaparan sama saja membiarkan kemaksiatan.
Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah mukmin, orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya.” (h.r. Al-Bukhari).
Wallahualam bissawab.
COMMENTS