sistem mudik masa khilafah
Oleh : Dra. Siti Fatimah, S.E.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan mudik menggunakan kereta api menjadi pilihan masyarakat karena nyaman, tepat waktu, sejuk, makanannya enak, dan murah. Hal tersebut disampaikan Erick saat meninjau Stasiun Pasar Senen, Sabtu (30/4) lalu. "Kereta api sendiri ini sebenarnya saya berharap tentu yang senang melakukan transportasi darat, ini ada alternatif selain mobil" kata Erick dikutip melalui keterangan resmi, Minggu (Sindonews.com, 1/5/2022). Sementara itu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan pada 30 April atau H-2 Lebaran, KAI memberangkatkan 130.775 pelanggan dengan okupansi mencapai 107% dikarenakan adanya penumpang dinamis. Total, sejak H-10 s.d H-2, KAI telah melayani 835.893 pelanggan atau rata-rata 92.877 pelanggan per hari dengan okupansi sebesar 79%. "Sampai dengan 1 Mei, KAI telah menjual 1.873.741 tiket KA Jarak Jauh atau 72% dari total tiket yang disediakan untuk periode keberangkatan pada 22 April hingga 13 Mei 2022," kata dia.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan secara total jumlah penumpang kumulatif di semua moda angkutan umum mulai H-7 sampai hari H Lebaran (25 April-2 Mei) menembus 5.703.979 orang. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, pada Selasa (3/5) menyebut, dari jumlah tersebut, penumpang angkutan penyeberangan masih yang tertinggi dengan 1.766.802 penumpang. "Lalu, sambung Adita, ada angkutan laut dengan 550.333 penumpang. Pergerakan penumpang keberangkatan terpadat di lima pelabuhan ada Gilimanuk, Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Balikpapan. Jubir Kemenhub menambahkan, untuk pergerakan kendaraan pribadi, berdasarkan data Jasa Marga, pada hari H Lebaran kemarin, kendaraan yang meninggalkan Jabotabek masih tinggi dengan 179.083 kendaraan. "Angka ini naik 34,3% jika dibandingkan dengan lalu lintas di hari biasa pada periode November 2021 sebanyak 133.308 kendaraan," tutup Adita. (Mediaindonesia.com)
Sementara itu harga tiket kendaraan umum pada saat lebaran juga meningkat. Namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menindak tegas bagi maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat yang melonjak saat libur Lebaran. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan pada periode angkutan lebaran tahun 2022 ini, belum ada maskapai yang melanggar aturan tarif penerbangan yang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) untuk penerbangan reguler kelas ekonomi.Hingga saat ini, kami belum menemukan maskapai yang melanggar aturan tarif batas atas penerbangan seperti yang viral diberitakan. Masih sesuai aturan yang berlaku," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/5/2022).
Pihaknya akan melakukan pengawasan dan memonitoring harga tiket yang dijual oleh maskapai. “Jika ada yang melanggar, sanksi administratif sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2021 secara tegas akan diberlakukan.”tambahnya.
Terkait tarif tiket, ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019. Untuk Tarif Batas Atas (TBA) ditentukan oleh tarif jarak penerbangan dan Tarif Batas Bawah (TBB) ditentukan oleh 35% dari batas atas, dari masing-masing kelompok pelayanannya.
Namun hampir 6 juta pemudik terpaksa harus membayar mahal untuk transportasi umum, Penyedia transportasi umum memang didominasi swasta yang berorientasi profit, sedangkan yang disediakan oleh negara (BUMN) juga dikelola dengan prinsip profit oriented.
Ditambah lagi, kebijakan soal BBM- pembangunan infrastruktur- tarif toll hingga tata Kelola transportasi public memicu besarnya biaya/tarif transportasi umum. Peran negara semestinya bukan hanya menetapkan batas atas tarif atau memberi sanksi bagi pelanggarnya.
Dalam Islam, negara/khilafah diwajibkan menyediakan sarana kebutuhan public secara berkualitas dan murah dengan menyiapkan secara optimal seluruh infrastruktur, moda transportasi yang layak dan memadai dan bahan bakar yang murah hingga gratis. Negara/khilafah juga wajib menetapkan tata kelola transportasi public yang menghalangi peran swasta mengendalikan pemenuhan hajat public. Maka seluruh rakyat bisa menikmati sarana transportasi berkualitas, memadai, murah bahkan gratis untuk mudik. Sedangkan peran swasta akan dikembalikan pada posisi alaminya, bukan sebagai pengendali pemenuhan hajat public tapi bisa menawarkan kelebihan khusus (luxury) dengan biaya khusus yang akan dinikmati oleh mereka yang memiliki kelebihan harta.
Mudik bukanlah persoalan. Pemerintah tentu saja tidak bisa melarang warganya untuk mudik. Mudik tidak akan pernah menjadi persoalan seandainya negara melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik; membangunan infrastruktur yang layak dan memiliki perencanaan yang baik untuk meratakan pembangunan di setiap wilayah yang berada dalam kekuasaannya.
Untuk mengatasi persoalan mudik ini Negara Khilafah melakukan dua kebijakan; perencanaan pemerataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pada saat Baghdad akan dijadikan ibukota Negara, kekhilafahan Abassiyah menjadikan setiap bagian kota hanya untuk jumlah penduduk tertentu. Bagian kota tersebut dilengkapi dengan prasarana publik yang dibutuhkan warga seperti masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan. Dengan kebijakan perencanaan kota seperti itu sebagian besar warga tak perlu berurbanisasi untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.
Pembangunan yang merata dan ketersediaan lapangan kerja di setiap wilayah akan menghindari konsentrasi warga negara pada satu wilayah tertentu, juga dapat mengatasi urbanisasi dari desa ke kota yang berlebihan. Persoalan infrastruktur adalah merupakan tanggung jawab Negara, bukan tanggung jawab investor swasta. Karena hal ini terlalu rumit dan mahal jika diserahkan kepada investor swasta. Infrastruktur Negara Khilafah wajib menggunakan teknologi terkini yang dimiliki. Teknologi yang ada meliputi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga kendaraannya itu sendiri. Dengan teknologi navigasi perjalanan menjadi aman, nyaman dan tidak tersesat dan jika ada masalah sepanjang perjalanan mudik dapat di tolong oleh patroli Khilafah. Untuk itu Khilafah akan mendorong para ahli astronomi untuk melakukan pemetaan yang teliti dan menggerakkan para geographer untuk menjelajahi setiap wilayah dan memberikan laporannya kepada Negara dengan detail. Negara khilafah juga akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pembangunan jalan untuk meminimalisasi kecelakaan. Khalifah yang mulia, Umar bin Khattab ra pernah berkata, “Seandainya ada kambing yang terperosok lubang di Hadramaut, maka aku bertanggung jawab terhadapnya.“
Negara Khilafah harus menjadikan jarak tempuh antar kota dan wilayah lebih pendek. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya mencanangkan proyek “Railway”. Khalifah Utsmaniy Abdul Hamid II, pada tahun 1900 mencanangkan proyek “Hijaz Railway”. Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul ibu kota Khilafah hingga Mekkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah. Di Damaskus jalur ini terhubung dengan “Baghdad Railway”, yang rencananya akan terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya. Proyek ini diumumkan ke seluruh dunia Islam, dan umat berduyun-duyun berwakaf. Dengan kebijakan ini dari Istanbul ke Makkah yang semula 40 hari perjalanan tinggal menjadi 5 hari! (Fahmi Amhar, MU-Online).
Selain itu tentu saja negara Khilafah wajib menyediakan kendaraan umum (public transportation) yang layak nyaman dan aman, baik transportasi darat, laut maupun udara, sehingga warga khilafah tidak lagi menggunakan transportasi yang membahayakan keselamatan jiwa seperti roda dua saat mudik menempuh jarak yang jauh. Saatnya mudik nyaman bersama khilafah!. Wallahu ‘alam bi ash shawab
tes
ReplyDelete