harga Lpg nonsubsidi naik
PT Pertamina (Persero) melalui Sub Holding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga bahwa harga gas LPG 12kg di tingkat agen naik menjadi Rp 187 ribu per tabung. Apa kata agen? Beberapa agen yang ditemui detikcom, hari Senin, (28/2/2022) mengungkap, bila dijual secara eceran, harga gas LPG 12 kg per tabung bisa mencapai Rp 200 ribu. Sebelum melakukan transaksi para agen menginformasikan kenaikan harga kepada para pembelinya.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto bahkan secara tegas menolak kenaikan harga LPG nonsubsidi yang dilakukan Pertamina. Apalagi, pada akhir tahun lalu Pertamina baru saja melakukan penyesuaian harga LPG nonsubsidi. "Gas LPG non subsidi baru naik tanggal 25 Desember 2021. Masa pada tanggal 28 Februari 2022 sudah naik lagi.
Diberitakan Kompas.com, Minggu (27/2/2022), Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, kenaikan harga itu dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. “Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai 775 dollar AS/metrik ton, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” ujar Irto.
Dilansir dari beberap berita dan fakta diatas, pemerintah menaikkan harga LPG non Subsidi dengan alasan menyesuaikan harga industri dan perkembangan global.
Meskipun kenaikan hanya pada LPG non subsidi, tetap saja hal ini bisa memberatkan bagi banyak masyarakat, karena pada saat ini LPG subsidi maupun non subsidi merupakan bahan pokok yang harus tersedia di setiap rumah, dengan naiknya harga LPG tentunya menambah beban masyarakat disaat harga-harga bahan pokok yang lain juga serba mahal bahkan sulit didapat karena langkanya.
Namun walaupun keadaan terus berulang, dan banyak fakta bahwa masyarakat kesulitan tapi tidak pernah ada solusi tuntas, selalu saja terjadi disetiap tahunnya bahkan hanya selang beberapa bulan kesulitan rakyat terus terjadi. Dampak memberatkan rakyat tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah, pemerintah seolah-olah acuh terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Dan keadaannya semakin menjadi karena sejak awal UU merestui liberalisasi migas. Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas, namun rakyat tidak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis karena justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesarnya pada swasta.
Begitulah sistem yang terjadi saat ini, sistem kapitalis dimana para pemilik modal atau pihak swasta bisa mengatur kebijakan pemerintah, bukannya negara yang meriayah rakyatnya.
Berbeda dengan sistem Islam yang mampu meriayah, dan menjadikan perhatian terhadap rakyat sebagai prioritas, dengan mendahulukan kepentingan seluruh rakyatnya bukan hanya rakyat yang bisa memberikan keuntungan saja. Wallahu'alam bishowab.
COMMENTS