jokowi marah impor banjiri kementrian
Oleh : Esnaini Sholikhah,S.Pd (Pendidik dan Pengamat Kebijakan Publik)
Viralnya Presiden Jokowi marah pada kabinetnya. Jokowi geram dengan sikap pemerintah pusat dan daerah serta BUMN yang masih melakukan impor terkait pengadaan barang dan jasa. Padahal, anggaran modal yang diberikan cukup besar. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada menteri dan lembaga serta kepada kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022). Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi ekonomi yang dilakukan Indonesia tentu tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang gemar memakai barang impor. Sebab, transformasi ekonomi memicu produksi barang-barang di dalam negeri.
Meski demikian, Jokowi menekankan bahwa sikap Indonesia tetap terbuka untuk kerja sama dengan negara mana pun. Yang menjadi acuan adalah kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. "Sebesar-besarnya dipakai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta memperkuat kapasitas ekonomi nasional menjadi negara yang kuat dan tangguh," tutur Presiden. Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang menjalani proses transformasi besar di bidang ekonomi.
Dana pengadaan barang dan jasa anggaran modal ditingkat pusat itu Rp526 triliun, sedangkan di tingkat daerah Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Rp535 triliun. Adapun untuk BUMN Rp420 triliun. Jokowi menegaskan bahwa jika anggaran tersebut digunakan untuk membeli barang dalam negeri maka akan mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di depan publik Presiden Jokowi menunjukkan kemarahannya saat melihat neraca impor yang dilakukan kementerian BUMN, dan pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, Jokowi mengetahui bahwa impor yang dilakukan kementerian, BUMN, maupun pemda nilainya jauh lebih besar daripada konsumsi produk dalam negeri.
Mulanya, Jokowi memaparkan situasi dunia yang serba tidak pasti akibat terdampak pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Akibatnya terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis kontainer, krisis pangan, hingga inflasi dirasakan oleh banyak negara di dunia. Oleh karenanya, Jokowi menilai, antisipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli dan bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," tegas Jokowi.
Dibukanya jalan impor secara gamblang menunjukkan lemahnya ketahanan dalam negeri suatu negara. Negara yang berdaulat akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara swasembada tanpa campur tangan dari negara lain. Sebaliknya, negara yang lemah akan senantiasa tunduk pada hegemoni negara adidaya. Indonesia sebagai salah satu negeri yang tidak mandiri (jika tidak mau dikatakan sebagai negara yang tidak berdaulat), menunjukkan hal itu. Meski rezim di negeri ini telah sekian kali berganti, kebijakan impor seakan menjadi andalan dan selau berlanjut. Impor akan terus masuk dan membanjiri, selama negeri ini tetap berpegang pada kebijakan ekonomi neolib. Ekonomi neolib mengacu pada filosofi ekonomi politik, yang prinsipnya menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi.
Setiap kebijakan harus mengikuti kepentingan pengusaha. Mereka lebih diuntungkan dengan impor daripada memproduksi sendiri. Diadopsinya liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi bergabungnya Indonesia dalam WTO mengakibatkan Indonesia terikat untuk mengimplementasikan Agreement on Agriculture. Sehingga meniscayakan indonesia melakukan pengurangan subsidi ekspor, pengurangan subsidi dalam negeri, dan membuka akses pasar. Liberalisasi ini makin menguat setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) IMF, yang mengharuskan penghapusan bea masuk impor yang mengakibatkan Indonesia diserbu berbagai produk impor. Inilah watak asli rezim neolib Kapitalis yang abai terhadap urusan rakyatnya.
Fakta di atas membuktikan bahwa cengkeraman Kapitalisme dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti WTO menjadikan Indonesia tidak akan bisa mandiri. Selalu bergantung pada produk-produk luar negeri. Sedangkan dalam sistem Islam, kemandirian bangsa khususnya kemandirian pangan pasti akan terwujud. Upaya yang dilakukan negara dalam menjamin pasokan pangan yaitu dengan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand, dan bukan kebijakan pematokan harga.
Kekayaan sumber daya alam yang telah dianugrahkan Allah SWT kepada negara kita mestinya menjadikan negara kita mampu mewujudkan ketahanan pangan. Pemenuhan itupun bisa diusahakan secara mandiri tanpa ketergantungan pada negara lain. Saat ini potensi tersebut dikelola dengan sistem dan konsep batil neoliberalisasi sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan hanyalah angan-angan. Sebaliknya apabila pengelolaannya menggunakan sistem politik ekonomi Islam yang mewajibkan negara hadir secara penuh, maka pemenuhan pangan secara mandiri bukanlah mimpi.
Ini berbeda dengan prinsip impor dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem Islam impor semestinya dilakukan hanya dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut oleh produksi dalam negeri. Impor ini juga tidak boleh menghantarkan pada ketergantungan pada asing. Ini berkebalikan dengan neoliberalisme Kapitalis yang membuat negara terus bergantung pada asing.
Ekonomi Islam berbasis syariah terbukti selama lebih dari 1.300 tahun telah berhasil menciptakan kesejahteraan dan keadilan secara merata tanpa diskriminasi. Islam memiliki seperangkat aturan komprehensif yang mengatur segala aspek termasuk bidang ekonomi yang di dalamnya memuat kebijakan ekspor dan impor. Dalam sistem ekonomi Islam, ekspor dan impor merupakan bentuk perdagangan (tijârah). Di dalamnya terdapat praktik jual-beli (buyû) dengan berbagai bentuk. Karena itu, hukum asal perdagangan adalah mubah, baik dalam maupun luar negeri sebagaimana hukum umum perdagangan. Hanya saja, terdapat perbedaan fakta antara perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Terkait perdagangan luar negeri, Islam tidak melihat pada aspek barang yang diperdagangkan, tetapi melihat dengan siapa perdagangan itu dilakukan. Misalkan, dengan warga negara kafir harbi, kafir mu’ahad, ataupun warga negara Islam.
Tata cara perdagangan dengan warga negara kafir diatur sepenuhnya berdasarkan perjanjian dengan negara Islam yang disandarkan pada syariat Islam. Kecuali kafir harbi fi’lan yang telah nyata memusuhi negara dan umat Islam. Maka negara tidak diperkenankan membuat hubungan apa pun dengan mereka. Untuk warga Daulah Islam mereka bebas melakukan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri, kecuali untuk komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri. Sebab jika diperbolehkan, hal itu dikhawatirkan akan melemahkan kekuatan negara dan menguatkan musuh. Sedangkan terkait status halal dan haram terhadap barang ekspor dan impor, maka sepenuhnya diatur sesuai hukum syariat.
Demikianlah pandangan Islam terkait masalah ekspor dan impor yang termaktub dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan yang jelas membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua orang, baik muslim maupun nonmuslim. Sebuah sistem yang akan melahirkan kerahmatan dan keberkahan bagi seluruh alam bila diterapkan dalam kehidupan.
Wallahu a’lam bishshawab
COMMENTS