solusi wadas syariah kaffah
Oleh: Saptaningtyas (Muslimah Peduli Negeri)
#WadasMelawan trending di Twitter (8/2). Bukan tanpa sebab. Ramainya cuitan warganet itu sebagai bentuk perlawanan terhadap represi kekuasaan. Wajar. Sebab, sikap represif itu nyata dipertontonkan.
Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah seolah tak punya hak atas tanahnya sendiri. Adakah yang salah dari mempertahankan tanah kelahiran dan sumber penghidupan? Namun, pada Selasa 8 Februari 2022 ratusan aparat kepolisian telah dikerahkan untuk mengawal Tim Badan Pertanaha Nasional (BPN) dalam rangka pengukuran tanah warga dengan alasan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menyuarakan bahwa warga menolak pertambangan batuan andesit dan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener demi menjaga kelestarian alam. Selain itu, tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian warga yang mayoritas petani.
"Air bendungan ini rencananya akan jadi pasokan air untuk YIA (Yogyakarta International Airport) di Kabupaten Kulon Progo. Lalu bagaimana dengan pasokan air kami? Bagaimana dengan lubang-lubang bekas tambang nantinya? Di banyak daerah bekas tambang sering dibiarkan begitu saja sampai memakan korban jiwa," tulis Gempadewa dalam petisinya.
Meski Gubernur Ganjar Pranowo mengimbau agar masyarakat tidak takut, faktanya aparat menangkap puluhan warga yang menolak pembangunan waduk. Meski ia mengatakan proses pengukuran lahan milik warga yang dikawal ratusan polisi itu dilakukan tanpa ada kekerasan, tetapi perlakuan berlebihan itu tetap menunjukkan sikap represif dan sewenang-wenang.
Sungguh disayangkan. Dalam hal ini pemimpin tidak hadir sebagai pengayom rakyat. Sebaliknya, dengan tangan-tangan kekuasaannya justru menimbulkan rasa takut dan seakan memerangi rakyatnya sendiri. Bagaimana tidak? Haruskah pengukuran tanah dikawal ratusan aparat bersenjata lengkap? Ditambah menangkap sejumlah warga, tidakkah itu menimbulkan suasana mencekam yang sangat berpengaruh pada psikologis warga, terutama wanita dan anak-anak?
Jika benar PSN demi kepentingan rakyat, mengapa mendapat penolakan sedemikian rupa dari warga? Bukankah seyogianya ada edukasi dengan cara-cara yang baik? Ataukah benar PSN tersebut hanya demi kepentingan rakyat tertentu, elite kapitalis oligark?
Realitas yang dihadapi warga Wadas menambah panjang daftar kezaliman sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan pemimpin tidak hadir sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Mereka tersandera kepentingan kapitalis. Betul-betul sistem hidup yang bertentangan dengan Islam.
Sementara, sistem khilafah Islam betul-betul telah memberikan fakta keadilan dan kemanusiaan. Dalam permasalahan di Wadas ini, sudah sepatutnya umat mengambil pelajaran dari kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ketika menyelesaikan perselisihan Yahudi dan Gubernur Mesir Amru bin Ash.
Ketika itu seorang Yahudi menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Ia melaporkan bahwa bangunan yang didirikan dari hartanya sendiri telah digusur Gubernur Amr bin Ash untuk keperluan membangun masjid. Apa pun alasannya, meski diberikan penawaran harga lebih tinggi berkali-kali lipat oleh gubernur, Yahudi itu bersikukuh menolak penggusuran.
Umar memerah, menahan marah. Umar meminta Yahudi itu mengambil tulang belikat unta. Khalifah Umar lalu menggoreskan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah pada tulang tersebut. Di tengah goresan lurus, dia membuat satu goresan melintang menggunakan ujung pedangnya.
Tulang itu kemudian diserahkan kembali dan meminta Yahudi itu menyerahkannya kepada Amr bin Ash. Melihat tulang bergores pedang pemberian khalifah, Amr bin Ash gemetar dan pucat pasi. Tanpa menunggu lama, ia memerintahkan untuk membongkar kembali masjid yang sedang dibangun dan membangun kembali rumah Yahudi itu.
Amr bin Ash menjelaskan bahwa tulang itu merupakan peringatan keras dari khalifah. Lewat tulang itu Umar berpesan agar bertindak adil seperti huruf alif yang lurus. Adil di atas dan adil di bawah. Jika tidak bertindak adil, khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepalanya. Umar seolah hendak mengingatkan bahwa pangkat dan kekuasaan seseorang suatu saat akan bernasib sama seperti tulang itu.
Keadilan sistem Islam membuat Yahudi itu terkesima hingga membuatnya bersyahadat dan mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid.
Keadilan itu terwujud karena pemimpin menegakkan hukum syara', pemimpin menjalankan kepemimpinan atas landasan syariat Islam. Peringatan keras yang diberikan Khalifah Umar itu karena kebijakan Gubernur Amr bin Ash saat itu tidak sesuai syariat.
Dalam syariat Islam, terdapat pengaturan kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Islam menjamin kepemilikan individu itu terlindungi. Jadi, dalam sistem Islam, tanah milik individu, baik yang diperolehnya dari membeli, hibah, waris, dsb secara halal, itu hak individu rakyat yang dilindungi. Tidak boleh penguasa atau orang lain dengan dalih apa pun, merampas kepemilikan individu.
Karena itu, jika benar bahwa PSN demi kepentingan rakyat yang lebih luas -- bukan kepentingan oligark kapitalis atau segelintir pihak tertentu-- maka pemimpin seyogianya memberikan edukasi. Namun, dengan tetap menjaga hak individu dan bukan dengan paksaan, apalagi mengerahkan kekuatan aparat.
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya imam (khalifah) laksana perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Dan jika dia memerintahkan yang selainnya maka dia harus bertanggung jawab atasnya." (HR Muslim)
Sungguh, warga Wadas dan seluruh umat di belahan dunia mana pun membutuhkan khalifah. Pemimpin adil dan merakyat laksana Khalifah Umar bin Khattab bukan semata-mata klaim sepihak. Bukan semata blusukan pencitraan tapi mengeluarkan kebijakan zalim lantaran pro kepentingan pemilik modal.
Kepemimpinan yang adil mustahil terwujud bila sistem yang diterapkan kapitalisme sekuler. Kezaliman yang dirasakan rakyat hari ini bukan karena Islam dan sistem khilafah. Sebaliknya, sungguh Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan para khalifah lainnya berlaku adil semata-mata karena teguh menerapkan syariat Islam dalam sistem khilafah. Wallahua'lam.
COMMENTS