KONFLIK WADAS, WAJAH BURUK KEPEMIMPINAN DEMOKRASI

kedzaliman sistem demokrasi

Oleh : Esnaini Sholikhah,S.Pd (Pendidik dan Pemerhati Masalah Sosial)

Dimasa rezim Jokowi saat ini, kita tidak menutup mata kalau pemerintah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur disegala bidang. Termasuk membuat waduk sebagai sarana untuk membantu para petani mengolah lahan pertanian milik mereka. Namun dibalik gencarnya pembangunan yang dilakukan, banyak pihak harus jujur pula mengakui bahwa pembangunan tidak hanya membawa perubahan positif, tapi juga meninggalkan luka bagi warga yang terdampak. Kasus terbaru adalah penolakan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak wilayahnya dijadikan pertambangan terbuka batuan andesit untuk pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Bendungan yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018, Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Warga jelas memiliki alasan kuat menolak, karena sebelumnya kawasan Wadas bukanlah untuk areal pertambangan mengingat di sana juga merupakan penyangga untuk kawasan menoreh. Mereka khawatir penambangan batuan tersebut akan menimbulkan persoalan serius seperti longsor yang bisa saja menghilangkah nyawa mereka. Bahkan mereka menuding pemerintah sudah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dengan mengubah tata ruang.

Upaya hukum warga Wadas yang dilakukan sejak 2018 menemui jalan buntu karena Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan mereka. Jadi, tidak berlebihan kalau dalam benak warga Desa Wadas, pemerintah tidak melindungi warganya sendiri, bahkan menjadikan warga sebagai korban pembangunan. Puncaknya pada 8 Februari 2022, terjadi ketegangan antara warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan pengukuran tanah proyek Bendungan Bener di desa tersebut. Ketegangan terjadi karena ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang mendampingi tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng, melakukan kegiatan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit. Area yang diukur lebih kurang 114 hektare.

Penangkapan terhadap 66 warga yang dianggap menghalangi kegiatan pengukuran tanah menunjukkan gaya kepemimpinan demokrasi yang merepresi rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan. Pendekatan represi cenderung dilakukan karena banyak keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan rakyat tapi kemauan segelintir pihak, hingga adu argumen bukan menjadi pilihan. Gaya kepemimpinan Barbar, menggunakan pihak keamanan untuk memuluskan rezim selalu ditempuh dengan dalih pembangunan.

Inilah kerugian umat yang tak memiliki kepemimpinan khilafah yang mengayomi dan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Sementara, sistem khilafah Islam betul-betul telah memberikan fakta keadilan dan kemanusiaan. Dalam permasalahan di Wadas ini, sudah sepatutnya umat mengambil pelajaran dari kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ketika menyelesaikan perselisihan Yahudi dan Gubernur Mesir Amru bin Ash. Ketika itu seorang Yahudi menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Ia melaporkan bahwa bangunan yang didirikan dari hartanya sendiri telah digusur Gubernur Amr bin Ash untuk keperluan membangun masjid. Apa pun alasannya, meski diberikan penawaran harga lebih tinggi berkali-kali lipat oleh gubernur, Yahudi itu bersikukuh menolak penggusuran.

Singkat cerita Yahudi itu menghadap khalifah Umar dan mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Khalifah Umar pun meminta Yahudi itu memungut sebuah tulang, dan menyerahkannya kepada sang khalifah. Lalu Umar menggoreskan ujung pedangnya dengan sebuah goresan garis lurus, dan memintanya menyerahkan tulang yang sudah tergores pedang khalifah itu kepada sang gubernur yaitu Amr bin Ash. Amr bin Ash menjelaskan bahwa tulang itu merupakan peringatan keras dari khalifah. Lewat tulang itu Umar berpesan agar bertindak adil seperti huruf alif yang lurus. Adil di atas dan adil di bawah. Jika tidak bertindak adil, khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepalanya. Umar seolah hendak mengingatkan bahwa pangkat dan kekuasaan seseorang suatu saat akan bernasib sama seperti tulang itu. Keadilan sistem Islam membuat Yahudi itu terkesima hingga membuatnya bersyahadat dan mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid.

Keadilan itu terwujud karena pemimpin menegakkan hukum syara', pemimpin menjalankan kepemimpinan atas landasan syariat Islam. Peringatan keras yang diberikan Khalifah Umar itu karena kebijakan Gubernur Amr bin Ash saat itu tidak sesuai syariat. Dalam syariat Islam, terdapat pengaturan kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Islam menjamin kepemilikan individu itu terlindungi. Jadi, dalam sistem Islam, tanah milik individu, baik yang diperolehnya dari membeli, hibah, waris, dsb secara halal, itu hak individu rakyat yang dilindungi. Tidak boleh penguasa atau orang lain dengan dalih apa pun, merampas kepemilikan individu. Karena itu, jika benar bahwa PSN demi kepentingan rakyat yang lebih luas -- bukan kepentingan oligark kapitalis atau segelintir pihak tertentu-- maka pemimpin seyogianya memberikan edukasi. Namun, dengan tetap menjaga hak individu dan bukan dengan paksaan, apalagi mengerahkan kekuatan aparat.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya imam (khalifah) laksana perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Dan jika dia memerintahkan yang selainnya maka dia harus bertanggung jawab atasnya." (HR Muslim)

Sungguh, warga Wadas dan seluruh umat di belahan dunia mana pun membutuhkan khalifah. Pemimpin adil dan merakyat laksana Khalifah Umar bin Khattab bukan semata-mata klaim sepihak. Bukan semata blusukan pencitraan tapi mengeluarkan kebijakan zalim lantaran pro kepentingan pemilik modal. Kepemimpinan yang adil mustahil terwujud bila sistem yang diterapkan kapitalisme sekuler. Kezaliman yang dirasakan rakyat hari ini bukan karena Islam dan sistem khilafah. Sebaliknya, sungguh Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan para khalifah lainnya berlaku adil semata-mata karenateguh menerapkan syariat Islam dalam sistem khilafah. Wallahua'lam.