frasa agama hilang
Oleh: Misdalifah Suli (Tim Pena Ideologis Maros)
“Visi Pendidikan Indonesia 2035. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”
Begitulah bunyi visi pendidikan yang termuat dalam draft peta jalan pendidikan 2020-2035. Hal ini cukup kontroversial sebab frasa agama tak lagi bersanding dengan Pancasila. Malah, frasa “nilai-nilai budaya” yang menggantikan posisi frasa agama. Apakah sekarang budaya lebih diutamakan dari agama itu sendiri?
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir terkait visi pendidikan Indonesia. Beliau menilai Peta Jalan Pendidikan ini sudah bertentangan dengan konstitusi karena tidak memuat 'agama'. "Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" kata Haedar Nashir (detik.com, 9/03/2021).
Dikutip dari halaman yang sama ((detik.com, 9/03/2021), Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyoroti masalah yang sama. “Visi pendidikan hanya memuat frasa 'nilai-nilai budaya Indonesia' dan 'nilai-nilai Pancasila'. Tidak ada 'nilai-nilai agama' di situ. Artinya, faktor agama tidak disebutkan. Padahal itu hal esensial. Kenapa? Bahwa yang namanya akhlak itu adalah bagian dari tuntutan agama. Pengajaran agama, di dalam ada akhlak, kewajiban, itu bagian dan menjiwai sila pertama Pancasila (ketuhanan)," kata Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi.
Hilangnya frasa “agama” dari visi pendidikan Indonesia menggiring pada opini bahwa sistem pendidikan mulai “alergi” terhadap agama dan telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi negara. "Ini bisa diartikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI telah melanggar konstitusi kita, yakni UUD Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.
Setelah mendapatkan berbagai kritik dan masukan, Kemendikbud yang diwakili Jumeri sebagai Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) mengungkapkan akan menindaklanjuti segala masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa.
Pendidikan bertujuan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berilmu, serta berakhlak mulia. Dengan bekal iman, takwa, ilmu, dan akhlak mulia itulah manusia-manusia Indonesia akan mampu membangun bangsa dan negaranya menuju tatanan yang berkeadaban.
Karena itu, semestinya frasa agama bergandengan dengan Pancasila tertulis eksplisit dalam visi pendidikan Indonesia 2035. Hal ini pun ditegaskan dalam pasal 31 ayat 3 dan 5 UUD 1945,
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidkan nasional yang menigkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” (ayat 3).
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat.” (ayat 5).
Untuk menjawab amanah pasal 31 UUD 1945 di atas, lahirlah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 UU Sisdiknas disebutkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Jelaslah sudah bahwa dasar aturan negeri ini sangat lekat dengan agama namun dihilangkannya dari visi peta jalan pendidikan perlu dipertanyakan. Tapi satu hal yang pasti, penyebab utama hingga lahir untaian visi pendidikan yang begitu menggelitik ini adalah karena sistem yang dianut negeri ini yaitu sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme yang berdasar pada sistem sekular (pemisahan agama dari kehidupan) yang mengarahkan penguasa mengeluarkan kebijakan yang sekular pula. Agama hanya dijadikan sebagai aktivitas individu yang tak ada kaitannya dengan kehidupan umum.
Konsep sekular ini melahirkan manusia bebas yang berdasar pada akal dan nafsu. Meski, visi pendidikan Indonesia yang sekular dan liberal bertentangan dengan islam tetapi sekularisasi dan liberalisasi kini berada dibawah payung moderasi beragama atau moderasi Islam. Ide moderasi Islam dasarnya bagian dari rangkaian proses sekularisasi pemikiran Islam ke tengah-tengah umat yang diberi warna baru. Ide ini menyerukan semua agama sama dan menyerukan membangun islam yang inklusif yang bersifat terbuka dan toleran terhadap ajaran agama lain, menyusupkan paham semua agama benar. Padahal sudah sangat jelas Allah SWT menegaskan:
“Siapa saja mencari agama selain Islam sekali-kali tidaklah akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (TQS. Ali Imran:85).
Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya agama yang benar dan mulia disisi Allah SWT hanyalah Islam. Moderasi Islam menjadikan nilai-nilai islam yang datang dari Sang Khaliq disepadankan dengan aturan buatan manusia. Paham moderasi ini pelan tapi pasti mengkerdilkan Islam sebagai agama yang paripurna. Sisi politisnya dihilangkan sebagai solusi dari seluruh aspek kehidupan. Demikian pula pendidikan dijauhkan dari urusan agama, padahal pendidikan adalah pilar peradaban generasi terutama umat islam. Karena dari sana akan lahir generasi cemerlang yang memiliki pemikiran mendalam serta ketaqwaan yang mendorong untuk berkontribusi secara maksimal demi kemashlahatan umat.
Dalam kitab Nizhom Al-Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani digambarkan secara umum kebijakan pendidikan islam yaitu kurikulum wajib berdasar pada akidah islam, strategi pendidikan membentuk pola pikir dan pola sikap islam, tujuan pendidikan harus membentuk kepribadian islam dan membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan, Ilmu-ilmu terapan harus dipisahkan dengan ilmu tsaqofah, Tsaqofah islam diajarkan di semua tingkatkan pendidikan, Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana lainnya selain gedung-gedung sekolah/universitas untuk memfasilitasi peserta didik yang ingin memperdalam cabang pengetahuan seperti fikih, ushul fiqih, kedokteran, discovery and invention, dan lain-lain. Dengan sistem kebijakan pendidikan seperti ini akan terlahir di tengah umat sekelompok mujtahid dan para penemu. Maka dari itu, agar pendidikan negeri ini melahirkan generasi beradab, berakhlak mulia serta memiliki andil dalam kehidupan maka sistem negeri ini harus diubah dan satu-satunya yang layak diadopsi menjadi sistem yakni sistem Islam kaffah. Wallahu a’lam Bishshowab
COMMENTS