Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hapus Red List, untuk Kesejahteraan Siapa?

Pemerintah mengklaim bahwa saat ini wabah covid sepertinya menunjukkan penurunan. Dengan adanya grafik penurunan, pemerintah mulai melakukan pergerakan. Sebab pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa dalam segala bidang. Terlebih dalam masalah ekonomi.

Oleh: Nurhayati (Komunitas Menulis Setajam Pena)

Pemerintah mengklaim bahwa saat ini wabah covid sepertinya menunjukkan penurunan. Dengan adanya grafik penurunan, pemerintah mulai melakukan pergerakan. Sebab pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa dalam segala bidang. Terlebih dalam masalah ekonomi.

Dilansir cnbcindonesia.com (26/9/2021), Melihat adanya penurunan covid 19, melalui menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pejabat negara tetangga untuk menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan. Red List. Dia mengatakan situasi Covid - 19 di Indonesia sudah semakin membaik karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Baik berupa vaksinasi maupun aturan terkait protokol kesehatan. Sehingga positivity rate di Indonesia jauh lebih baik yang berada di bawah rata-rata 2%. Ini di bawah standar WHO sebesar 5%, dimana sebelumnya sempat mencapai titik 31%.

Untuk itu secara khusus, Retno mengatakan terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list atau daftar merah larangan masuk bagi WNI, untuk segera dicabut. Dia mencontohkan seperti Perancis yang sudah mengeluarkan Indonesia dari red list.

Memang sebelumnya banyak negara yang melakukan larangan perjalanan ke Indonesia dikarenakan tingginya kasus corona yang terjadi. Dan kurangnya penanganan yang diberikan negara menghadapi lonjakan kasus covid. Dengan adanya pernyataan dari Menteri Luar Negeri, pemerintah mulai berencana membuka tempat-tempat wisata. Bali adalah pulau yang pertama kali membuka akses pariwisata. Bulan Oktober pulau Dewata menyatakan membuka diri dalam menerima wisatawan asing.

Kita tahu bahwa Bali adalah salah satu tempat destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Khususnya yang berasal dari mancanegara. Pihak pemerintah , khususnya pejabat yang ada di Bali berharap setelah dibukanya pintu pariwisata akan berdampak pada perekonomian. Memang sekarang pariwisata merupakan sektor yang banyak mendatangkan pundi-pundi emas. Akan tetapi harusnya sebelum pemerintah melakukan kebijakan dengan membuka kembali pintu kunjungan wisata mengadakan berbagai pertimbangan. Sebab tidak serta merta setelah destinasti ini dibuka masalah ekonomi akan selesai dan terpenuhi dengan sendirinya.

Kepentingan dan Keuntungan Pengusaha

Tempat destinasi yang mendatangkan turis merupakan salah satu cara untuk menghidupkan ekonomi dalam negara ”maju”. Dengan menjual panorama di daerah pariwisata, bisa mendatangkan uang yang tidak sedikit jumlahnya.

Hal yang disebutkan diatas adalah salah satu alasan mengapa pejabat berusaha untuk melobi negara lain agar menghapus Indonesia dari daftar red list. Dengan dihapusnya Indonesia dari daftar hitam perjalanan, perekonomian berjalan bagi sisi pengusaha. Yang bisa melakukan perjalanan pariwisata adalah orang kaya dan para pengusaha sendiri. Dan pelaku bisnis ini pun adalah para pengusaha. Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam sekali kecil, yakni pegawai hotel. Yang bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dampak dari pandemi yang panjang.

Dibalik hasil luar biasa untuk pengusaha dan berbanding terbalik bagi masyarakat. Kebijakan membuka pelayanan pariwisata akan memberi dampak baru lagi bagi negara. Bisakah pemerintah memastikan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia benar-benar terbebas dari covid.

Bagaimana bila para pelancong yang datang dari luar negeri justru membawa “benih-benih” positif dari negara asalnya. Masih ingatkan akan kasus satu kapal dari India, ternyata nahkoda dan penumpangnya dinyatakan positif terpapar covid. Belum lagi apabila dengan terjadi pergerakan manusia bisa membawa varian baru dari virus ini. Maka tentunya akan muncul juga persoalan sosial lainnya, yang merupakan efek dari pariwisata. Prostitusi, kriminalitas, komersialisasi, konsumtif dan masih banyak pengaruh buruknya terhadap masyarakat.

Pemerintahan yang menjalankan wewenangnya dengan mengambil jalan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis disaat mengambil suatu kebijakan akan melahirkan keputusan yang berpihak pada pengusaha. Dan kebijakan ini digunakan di Indonesia.

Dalam demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah berganti dengan dana dari pengusaha saat melakukan kampanye, kebijakan diolah oleh pengusaha saat duduk menjadi anggota dewan, serta untuk pengusaha juga segala kebijakan yang dihasilkan. Karena ia harus memberi kemudahan bagi para penyokongnya dalam menjalan usaha dan mencari keuntungan. Jadi dalam demokrasi tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Yang ada hanyalah paksaan untuk rakyat.

Abaikan Kesehatan demi Ekonomi

Seharusnya sebelum pemerintah beralih ke masalah ekonomi, masalah kesehatan diutamakan saat dalam masa pandemi. Kita semua melihat selama masa wabah berlangsung, pemerintah kewalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berapa banyak penduduk yang meninggal karena wabah ini? Semua disebabkan abainya pemerintah terhadap hak dasar rakyat, dalam ini masalah kesehatan.

Apakah sudah cukup yang lakukan oleh negara dengan anjuran protokol kesehatan? Hendaknya pemeintah melalui menteri kesehatan memberikan pelayanan yang maksimal. Dengan biaya dari apa yang dimiliki oleh negeri yang kaya ini.

Untuk apa negara memprioritaskan masalah ekonomi demi 1% orang kaya yang menguasai negeri. Bukankah lebih tepat dan utama memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan gratis bagi seluruh masyarakat. Inilah kewajiban utama pemerintah.

Ekonomi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya masyrakat yang sehat. Sebab kedua masalah ini saling berhubungan, permasalahan yang sangat komplek.

Kembalilah pada Islam

Kala Indonesia dan seluruh negari di dunia terkena wabah, ada hikmah yang bisa diambil oleh kita. Khususnya umat Islam. Inilah saat yang tepat untuk kembali pada aturan Sang Pemberi Kehidupan. Dengan agama yang diridhoi yaitu Islam.

Dalam Islam mengatur bagaimana negara (daulah Islam) dalam meriayah masyrakat dalam masalah ekonomi. Setiap negeri Islam adalah negeri yang diberkahi dengan berbagai Sumber Daya Alam. Dengan apa yang telah Alloh SWT berikan di tanah umat Islam, diminta untuk mengelola dan hasilnya diberikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Kekayaan alam ini dikelola oleh orang-orang yang ahli tanpa menimbulkan kerusakan, untuk semua masaryakat, baik muslim maupun non muslim yang tunduk pada syariat islam. Kita bisa membayangkan berapa hasil yang diperoleh oleh negeri ini, bila semua kekayaan alam ini tidak dikuasai asing. Cukup untuk membangun Rumah Sakit, memproduksi obat, membuat laboratorium dan tak ketinggalan pula mencukupi kebutuhan hidup masyrakat sampai benar-benar sehat. Ini akan bisa terwujud bila kita berada dalam naungan Khilafah Rasyidah Ilsmiyah. Bukan demokrasi kapitalisme.

Allahu’alam bishshowab.

Post a Comment for "Hapus Red List, untuk Kesejahteraan Siapa?"