strategi penjajah secara politik
Oleh : Fenti Fempirina K, S.Pd
Fakta pertahanan AUKUS menyita perhatian dunia. Aliansi pertahanan tiga negara besar yakni Australia, Inggris dan Amerika Serikat ini dibentuk untuk menghadang kekuatan Cina di wilayah Indo-Pasifik. Melalui pakta AUKUS, Amerika Serikat dan Inggris bersepakat untuk memberi dukungan dan bantuan bagi Australia untuk mengembangkan teknologi kapal selam bertenaga dan bersenjata nuklir.
Sontak saja, sebagian besar negara menyatakan penolakan atas pakta AUKUS ini yang dianggap akan berbahaya dan mengganggu stabilitas kawasan. Prancis dan Cina bahkan terang-terangan menunjukan keberangannya. Cina melalui juru bicara kementerian luar negerinya menyebut aliansi AUKUS sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional. Selain itu, ia menyebutkan bahwa kemitraan tiga negara besar ini akan meningkatkan perlombaan senjata serta merusak upaya non-proliferasi nuklir internasional. Respon keras juga ditunjukan oleh Prancis. Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Prancis mengungkapkan kekecewaannya dan menyebut keputusan presiden Amerika Serikat membentuk aliansi ini sebagai keputusan brutal dan sepihak (republika.co.id, 18/09/21).
Lantas, bagaimana respon pemerintah Indonesia? Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan di laman resmi kemlu.go.id (17/09/21), Kementerian Luar Negeri RI mengaku prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuataan militer di Kawasan. Indonesia pun mengingatkan Australia akan pentingnya komitmen mengenai non-proliferasi nuklir serta mendorong Australia untuk memenuhi kewajiban menjaga perdamaian, stabilitas serta keamanan di kawasan.
Menurut pengamat politik Islam dan militer Dr. Riyan, M.Ag, rencana AS dan Inggris membantu Australia mengembangkan teknologi kapal selam bertenaga nuklir, berpotensi mengancam Indonesia. Menurutnya, semakin kuat Australia maka artinya secara relatif Indonesia akan turut terancam (mediaumat.news, 19/09/21). Bagaimanapun, ketiga negara besar dalam aliansi AUKUS, dilihat dari sudut pandang fikih Islam berstatus sebagai negara kafir harbi yang harus selalu diwaspadai setiap keputusan dan langkah politiknya.
AUKUS ibarat pintu baru bagi negara-negara besar untuk masuk dan memainkan peran demi menjaga kepentingan mereka di kawasan. Oleh karena itu, menurut Riyan ada beberapa hal yang harus dibenahi Indonesia untuk menyikapi AUKUS. Pertama, perlunya dilakukan pengkajian ulang secara mendasar akan relevansi dan urgensi pandangan politik luar negeri bebas-aktif. Kedua, perlunya mengubah visi pertahanan nasional yang defensif menjadi ofensif. Untuk mewujudkan hal ini, memang diperlukan politik anggaran yang mendukung. Hal ini jelas menjadi tantangan, mengingat lemahnya struktur anggaran APBN Indonesia yang masih berbasis riba yang sangat kapitalistik. Kemudian yang terakhir, hal ini menunjukan bahwa Indonesia perlu mengadopsi konsep pertahanan dan keamanan Islam yang memiliki visi ofensif dengan dakwah dan jihad serta berbasis politik anggaran yang kuat karena tidak bersandar pada utang ribawi.
Sistem pertahanan dan keamanan Islam yang ditopang kekuatan ekonomi Islam telah terbukti berabad lamanya menjaga keutuhan serta mengokohkan posisi negara Khilafah Islam di tengah kancah dunia. Sayangnya kini, tatkala negeri Islam telah tercerai berai, terpecah menjadi banyak negara bangsa, justru berada pada posisi yang lemah. Negara-negara muslim kini terus menerus menjadi korban kepentingan dan pertarungan kekuatan negara-negara adidaya. Wallahu’alam
COMMENTS