Pendapatan Fantastis Anggota DPR Ditengah Rakyat Kesulitan Ekonomi

Pejabat dalam sistem khilafah

Oleh ; Ross A.R | Aktivis dakwah Medan Johor

Baru-baru ini seorang anggota DPR blak-blakan menceritakan gaji dan tunjangan-tunjangan sebagai wakil rakyat. Nominal yang di ungkapkan sangat mencengangkan rakyat. Bagaimana tidak, ditengah pandemi dan rakyat kesulitan ekonomi, ternyata anggaran untuk tunjangan anggota DPR sangat fantastis.

Seperti yang dilansir oleh TRIBUNMEDAN.com.(15/9/2021) Krisdayanti baru-baru ini menjadi sorotan. Istri Raul Lemos tersebut buka-bukaan, selain gaji dan sejumlah tunjangan puluhan juta yang diperolehnya sebagai pejabat anggota DPR RI. Pernyataan KD selanjutnya yang bikin geger, anggota dewan mendapat gaji ratusan juta setiap bulan.

Dalam tayangan YouTube Akbar Faizal, KD mengungkapkan setiap bulan ia menerima gaji pokok Rp16 juta dan uang tunjangan Rp59 juta. Bukan cuma itu, ia pun mendapatkan dana aspirasi 5 kali dalam setahun sebesar Rp450 juta dan dana reses yang diterimanya 8 kali dalam setahun sebesar Rp. 140 juta. (Kompas.com, 16/9/2021)

Namun belakangan, KD mengklarifikasi pernyataannya. Ia menegaskan dana reses adalah untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Anggaran itu wajib digunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat. (cnnindonesia.com, 15/9/2021)

Pendapatan DPR Selangit

Nominal Gaji yang diungkap KD dibenarkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Utut Adianto. Seperti yang dilansir dari tempo.co (16/9/2021), Utut mengatakan pernyataan itu benar. Namun sebagai politikus, KD mestinya tidak menyampaikan pernyataan yang bisa memicu kegaduhan. KD perlu memperbaiki komunikasi publik untuk mencegah mispersepsi.

Namun, beberapa orang memuji KD karena telah blak-blakan menyampaikan pada rakyat Indonesia mengenai gaji sebagai anggota DPR, disaat anggota DPR yang lainnya tidak pernah mau transparan mengenai gaji mereka. Namun tetap saja, berita tersebut mengusik rasa keadilan di tengah masyarakat yang sering kali “terzalimi” oleh kebijakan yang telah ditetapkan DPR.

UU Cipta Kerja Omnibus Law misalnya, yang disahkan DPR tahun lalu, di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang berjilid-jilid. Kini, UU Sapu Jagat tersebut telah nyata berdampak pada kesejahteraan buruh yang makin hilang, juga pada hak kepemilikan tanah rakyat yang dengan mudahnya berpindah kepada korporasi.

Nominal gaji tersebut belum termasuk pendapatan lainnya yang disinyalir justru jumlahnya jauh lebih besar dari yang diungkap KD. Seperti dikatakan direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, bahwa kehidupan mewah para anggota dewan legislatif memunculkan pertanyaan, “Apakah ada pekerjaan lain/sampingan yang secara legal dan perlu diselidiki?” Mengingat, mobil, rumah mewah yang dimiliki, belum lagi iuran untuk fraksi dan partai, pastinya dengan gaji sebesar itu tidak akan mencukupi. (cnnindonesia.com, 16/9/2021)

Kinerja Buruk dan pernyataan blak-blakan KD pun memancing warganet untuk memainkan jemarinya. Di Twitter, tagar #DPRMakanGajiButa trending beberapa hari sebagai aksi protes. Banyak netizen yang kemudian menyangkutkan dengan kinerja DPR yang buruk serta sikapnya yang sering tertidur saat rapat paripurna berlangsung.

Kinerja DPR periode 2019—2024 menuai kritik tajam dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pasalnya, DPR baru berhasil menuntaskan sebanyak 4 dari 248 rancangan UU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020—2024.

Menurut Formappi, Kinerja DPR periode 2019—2024 bisa menjadi yang terburuk sejak era Reformasi. Capaian dalam bidang legislasi saat ini jauh dengan capaian periode sebelumnya (2014—2019) yang sudah menuntaskan 16 RUU selama dua tahun awal masa bakti. (cnnindonesia.com, 13/8/2021)

Belum lagi jika kita melihat empat RUU yang disahkan, semuanya terkesan seperti pesanan. Selain pembuatan UU tersebut minim dari aspirasi rakyat dalam proses pembahasannya, UU tersebut juga dinilai tidak pro rakyat. Mengutip situs resmi DPR, keempat RUU tersebut yaitu RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU Otsus Papua, RUU Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Sedangkan RUU lainnya yang dianggap urgen untuk kemaslahatan rakyat, pembahasannya terkesan sulit dan tidak terselesaikan. Seperti RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Penanggulangan Bencana yang terus diperpanjang. Hal ini membuktikan bahwa DPR abai terhadap kemalangan yang menimpa rakyatnya sendiri.

Hakikat Pejabat dalam Sistem Demokrasi

Dalam sistem kehidupan yang sekuler, motivasi tertinggi seseorang dalam melakukan sebuah amal adalah materi. Motivasi selain materi dianggap irasional karena standar kebahagiaan dalam sistem sekuler dinilai dari seberapa besar ia memperoleh materi.

Begitu pun seseorang yang naik dan duduk di kursi kekuasaan, tidak akan ada niat lain selain mencari kekuasaan dan harta. Karena pada realitasnya, pendapatan besar dan kehidupan mewah bukan hanya terjadi pada anggota legislatif saja. Lihatlah bagaimana anggota eksekutif dan yudikatif pun seolah berlomba-lomba dalam meraup keuntungan.

Inilah kegagalan sistem kapitalis sekuler yang diusung oleh demokrasi. Pembagian kekuasaan sejatinya hanya memperbanyak pelaku pemburu materi. Apalagi jika kita berbicara sistem politik demokrasi yang memunculkan banyak celah untuk para pejabat dalam mencari materi sebanyak mungkin. Diawali dengan kontestasi politik demokrasi yang begitu mahal, menjadikan para kandidat hanya berputar pada lingkungan pengusaha atau “wakil pengusaha”. Sehingga, pejabat publik yang terpilih hanyalah dari kalangan mereka yang memiliki niat mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya.

Bukan hanya kepentingan korporasi yang harus diakomodir. Kepentingan partai yang mengusung si pejabat tersebut pun harus terpenuhi. Seperti yang sudah jamak diketahui , pejabat publik adalah sumber keuangan bagi partainya, karena bagaimanapun, mesin partai dalam sistem demokrasi membutuhkan uang agar bisa tetap berjalan.

Wajar saja, rakyat yang seharusnya mereka urusi jadi terabaikan. Jangankan ada rasa empati pada kondisi rakyat yang serba susah akibat pandemi, yang ada malah menjadikan umat sebagai objek tempat penguasa memburu materi. Kasus koruspi Mensos Juliari Batubara yang tega mengambil jatah rakyat miskin adalah salah contohnya.

Ini semua berbeda dengan sistem Islam, sistem politik Islam melahirkan pemimpin yang amanah. Dan itu sudah terbukti, Islam mampu memimpin 2/3 dunia selama 13 abad. Aturannya yang bersumber dari Pencipta akan menutup celah kerusakan akibat perbuatan manusia.

Sistem penggajian penguasa dalam sistem Khilafah. Penguasa tidak diberikan gaji, mereka hanya diberikan santunan dengan kebutuhannya. Aturan ini saja sudah menghilangkan potensi adanya pejabat pemburu harta.

Ditambah sistem politik yang mudah dan murah, akan menyingkirkan keterlibatan korporasi dalam kontestasinya. Akhirnya, kebijakan yang ditetapkan penguasa akan terbebas dari perintah pihak mana pun.

Begitu pun janji Allah SWT pada penguasa yang amanah, berupa ganjaran pahala yang besar, membuat pejabat dipenuhi dengan orang-orang beriman yang menginginkan pahala, bukan harta.

Inilah yang menjadikan pemimpin dalam sistem Islam bukan hanya memiliki keimanan yang tinggi, tetapi juga kemampuan yang mumpuni.

Siapapun yang mendapatkan amanah oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Pemimpin yang peduli pada rakyat dan amanah tidak akan pernah ditemukan dalam sistem demokrasi.

Maka, tidak ada alasan lain untuk kita sebagai kaum muslim bersantai-santai dalam upaya mewujudkan kehidupan Islam. Sebab, umat akan terus menderita akibat kezaliman penguasa dalam sistem demokrasi.

Kesejahteraan dan kemaslahatan umat jelas dapat dirasakan menyeluruh hanya dengan sistem Islam, dalam institusi daulah KHILAFAH ISLAMIYYAH.