Pedasnya Cabai, Tidak Sepedas Impor yang Bablas

import cabai

Oleh: Isty Da'iyah (Aktivis Muslimah)

Si merah pedas yang bernama cabai akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sama pedasnya dengan rasanya. Pasalnya memasuki paruh kedua 2021, harga cabai disejumlah daerah anjlok, terkhusus di daerah-daerah sentra pertanian cabai. Penyebabnya adalah stok yang berlebih (surplus).

Anjloknya harga cabai ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sepinya pasar akibat adanya PPKM yang berlevel-level dan impor komoditas cabe yang sudah dilegalkan pemerintah. Karena selama ini pemerintah memang sedang mengeluarkan kebijakan membuka lebar kran impor.

Dilihat berdasarkan data yang dihimpun pada bulan Januari sampai Juni 2021 impor cabai mencapai 27.851,98 ton yang senilai 8.58 triliun. Hal ini membuat Peneliti Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta, Hempri Suyatna menyayangkan kebijakan adanya impor cabai yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi ini. (AYOYOGYA.com 29/8/21).

Impor cabai disaat menjelang panen, seharusnya tidak perlu dilakukan, karena memang Indonesia merupakan salah satu negara penghasil cabai terbesar di dunia. Perlu peran pemerintah untuk menjaga stabilitas kebutuhan rakyatnya, agar tidak terjadi surplus barang pertanian yang akan mengakibatkan kerugian bagi para petani. Terlebih hal ini disebabkan oleh kebijakan impor yang mendapatkan porsi besar. Yang akan membuat untung para kapital, namun tidak bagi petani.

Dari fakta di atas, menandakan adanya masalah yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Karena dalih pemerintah bahwa impor untuk menstabilkan harga ternyata justru malah merugikan petani. Impor hanya sebagai alasan lepas tanggung jawab mengurusi petani. Pemerintah justru berpihak kepada para importir yang punya modal tinggi.

Padahal pemerintah seharusnya melindungi petani, bukan malah mengeluarkan kebijakan impor yang membuat petani semakin sengsara. Sudah pasar sepi karena PPKM dan pandemi yang tak kunjung pergi, pemerintah malah memberi angin segar bagi para importir komoditi yang bisa merugikan petani.

Namun, dalam sistem demokrasi kepentingan rakyat memang bukan hal utama. Slogan dari, oleh dan untuk rakyat hanya retorika semu yang nyaris tanpa bukti. Banyak dijumpai ketimpangan yang terjadi dalam sistem demokrasi ini. Rezim demokrasi gagal mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat karena lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi, demi kepentingan pribadi. Inilah potret buram wajah demokrasi yang terjadi di negeri ini.

Hal ini akan berbeda jika sistem Islam digunakan sebagai ideologi dalam pengaturan sebuah negara. Sistem Islam yang komprehensif akan memberikan solusi atas segala permasalahan yang ada pada umat manusia.

Sistem Islam dengan segala aturannya akan menghasilkan sebuah tatanan negara yang diridhai oleh Allah Swt. Karena segala aturan yang dijalankan akan berdasarkan pada aturan dari Allah Swt. Islam akan mengatur segala pemenuhan kebutuhan pokok seluruh warganya. Dengan sistem ekonomi yang kokoh Islam juga akan mengatur segala kebijakan impor ataupun ekspor apapun. Islam akan memastikan kegiatan perdagangan dengan negara lainya (baca kegiatan ekspor dan impor) tidak merugikan bagi keberlangsungan hidup warga negaranya.

Semua kebijakan dalam kendali pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa dan pejabat yang amanah dalam menjalankan segala bentuk tanggung jawabnya. Pemimpin akan memastikan semua warganya mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam melakukan aktifitas yang menopang pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Pemimpin dalam sistem Islam adalah periayah bagi rakyatnya, bukan tunduk pada kepentingan oligargi, atau pemilik modal. Pemimpin dalam sistem Islam akan melaksanakan segala amanah yang dipukulkan kepadanya. Karena mereka meyakini bahwa semua amanah kepemimpinannya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Swt. Sebagaimana bunyi sebuah hadist yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, dalam sistem Islam tidak akan dijumpai kebijakan yang merugikan rakyat, karena meriayah rakyat menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Islam. Sistem Islam akan melahirka penguasa dan pejabat yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Sistem ini hanya akan terwujud jika Islam diterapkan dalam semua lini kehidupan dalam bingkai syariah Islam kafah. Tidakkah kita merindukannya? Sebuah sistem yang diridhai oleh Allah Swt.

Wallahu'alam biswawab.