Syariat Islam mensejahterakan Petani
Oleh : Deti Murni (Pegiat Opini Islam)
Semester kedua tahun 2021 ini pedasnya cabai tek segarang rasanya. Harga salah satu komoditi andalan Indonesia ini terjun bebas di tingkat petani. Di daerah-daerah sentra penghasil cabai, nasib petani cabai menyedihkan di daerah Sleman harga jual cabai dari petani anjlok bahkan hanya dihargai Rp 3.000-Rp 5.000,-/ kg. Biaya produksi saja tidak tertutupi dengan harga jual cabai rendah di tingkat petani.
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet prihatin beliau menyampaikan harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani Indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara, Jum’at (27/08).
Slamet menyatakan impor cabai di semester I 2021 sebesar 27,851 ton. Naik 54 persen dibanding tahun 2020 sebesar 18,075 ton.
Hempri Suyatna peneliti pusat studi Ekonomi Kerakyatan menyayangkan kebijakan adanya impor cabai yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi. Beliau menyampaikan perlu mengurangi impor cabai dari luar negeri. Hal ini karena selama pandemic Indonesia tetap melakukan impor cabai besar-besaran sehingga panen produk lokal rentan terganggu, Minggu 929/08).
Melihat dari fakta di atas anjloknya harga cabai juga disebabkan sepinya pasar karena PPKM dan impor komoditas ini yang sudah dilegalkan pemerintah. Sungguh disayangkan kebijakan yang diambil pemerintah untuk impor cabai dikala pandemic merupakan keputusan yang keliru. Yang sangat disayangkan impor ini dilakukan di saat menjelang panen raya petani cabai. Tentu impor ini sangat menyengsarakan para petani cabai walaupun alasan yang diambil pemerintah untuk kestabilan harga.
Alasan yang diambil pemerintah, apabila kebijakan impor untuk menstabilkan harga pasar seharusnya dipelajari dulu supplay dan demand pasar. impor ini hanya menguntungkan para pedagang besar sementara petani kecil sangat dirugikan Tapi bila kita amati keputusan yang diambil dengan alasan untuk stabilitas harga hanyalah dalih pemerintah untuk melepaskan tanggungjawab mengurusi petani. Karena fakta yang terjadi justru sebaliknya harga anjlok di tingkat petani. Apabila tujuan pemerintah peduli dengan nasib rakyat justru keputusan ini sangat mengabaikan nasib petani (baca rakyat). Jadi target untuk mensejahterakan rakyat kecil tidak tercapai.
Seharusnya pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan karena pemerintah adalah ibarat orang tua bagi rakyatnya. Orang tua yang baik tentu akan sangat menyayangi anak-anak dalam pengasuhannya. Memperhatikan seluruh kebutuhannya dan berusaha memenuhinya semaksimal mereka mampu. Apalagi anak-anak tersebut kesehatannya sedang terganggu tentu saja orang tua harus ekstra menjaga mereka agar mereka cepat sembuh bukan membiarkan hingga penyakitnya menjadi akut.
Apalagi masa pandemic ini daya beli masyarakat turun, hampir untuk semua komoditi mengalami penurunan bukanlah kebijakan yang tepat untuk impor. Seharusnya pemerintah justru memberdayakan masyarakat dikala pandemic dengan menggiatkan semua produk dan komoditi local untuk kelangsungan perekonomian masyarakat.
Tapi kembali kita kaji dalam system demokrasi yang diusung oleh dunia Barat dan diadopsi negeri ini maka tak mengherankan terjadi kasus seperti ini. Karena dengan mahar besar untuk menjadi pejabat di negeri ini maka politik balas jasa akan berlaku, apabila untuk menjadi pejabat public mengeluarkan modal besar tentu saja pada masa jabatan berusaha untuk mengembalikan modal tersebut dan balas jasa kepada para pengusungnya. Rakyat hanya dibutuhkan dan akan menjadi perhatian pada saat mereka membutuhkan suara untuk dukungan saja. Beginilah tabiat system demokrasi jargon dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah jargon kosong yang nihil realisasi. Rezim demokrasi telah terbukti gagal mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak kepada para pemodal dan mengabaikan nasib rakyat.
Bagaimana dengan system Islam?
System Islam berasal dari wahyu Allah SWT adalah dzat yang maha sempurna. Semua peraturan hidup diatur dalam Islam termasuk dalam kehidupan bernegara. System Islam mempunyai aturan yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna).
Islam bukan hanya sekedar diin melainkan sebuah ideology yang shahih. System Islam memiliki peraturan bernegara yang komprehensif akan memberikan solusi atas segala permasalahan kehidupan umat manusia di dunia. System Islam yang Syamil dan kamilan yang mempunyai visi dan misi besar yaitu mencari ridha Allah SWT.
Dalam Islam kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi Negara secara gratis dan berkualitas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam Islam masyarakat tidak akan dibeda-bedakan semua akan mendapatkan kebutuhan dasar ini; kaya, miskin, Islam ataupun non muslim.
Syariat Islam mensejahterakan Petani
Mengutip perkataan Imam al-Mawardi, bercocok tanam adalah profesi paling terhormat. Ini lantaran pekerjaan tersebut menuntut dedikasi yang tinggi dan sikap tawakal penuh kepada Allah SWT.
Imam an-Nawawi menambahkan, pekerjaan ini diposisikan terhormat karena memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kelngsungan hidup manusia.
Dengan syariat Islam mampu mensejahterakan seluruh penduduk bumi termasuk para petani.
Beberapa diantaranya adalah seabagai berikut:
Pertama, menjaga merealisasi kestabilan harga. Dilakukan dengan dua cara: menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariah yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb; dan menjaga keseimbangan supply dan demand.
Kedua, melakukan swasembada pangan. Yakni dengan cara Intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi adalah meningkatkan produksi pertanian dengan tidak menambah luas lahan, dan dengan langkah dasa usaha tani. Contohnya: negara akan memberikan bibit unggul, pupuk dan edukasi pemberantasan hama, dll.
Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menambah lahan baru, dengan mengidupkan lahan tidur dan mengeringkan rawa menjadi lahan pertanian lalu dibagikan kepada rakyat yang mampu mengolahnya, seperti yang dilakukan pada masa kepemimpinan umar bin Khathtab di Irak.
Negara juga memberlakukan hukum-hukum pertanahan. Siapa pun yang memiliki tanah pertanian dan ditelantarkan tiga tahun berturut-turut atau lebih, maka hilanglah kepemilikannya, Negara akan mengambilnya dan diserahkan kepada orang yang mampu mengolahnya. Selain itu Negara juga akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi, dsb, untuk memudahkan produksi maupun distribusi hasil pertanian.
Beberapa hal di atas adalah sekilas dari bagaimana syariat Islam dengan serangkaian hukumnya mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, khususnya yang dihadapi para petani. Syariat Islam mempunyai aturan yang menyeluruh dan sempurna tidak saja di bidang ekonomi bahkan social, budaya, pendidikan dan aturan bernegara pun ada aturannya dalam Islam.
Tidak kah kita ingin kembali kepada aturan sang pemilik alam yang akan menjadikan hidup mulia? Tidak kah kita rindu kehidupan yang penuh berkah dimana Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Mari kaum muslimin bergandengan tangan untuk mewujudkan penerapan syariat Islam secara kaffah agar rahmat seluruh alam.
Wallahu’alam bish-shawaab
Sumber:
https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1495864/petani-cabai-ngamuk-karena-harganya-murah-dpr-pemrintah-jangan-hanya-berpikir-impor-terus
https://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-39990131/impor-cabai-disebabkan-harga-di-petani-lokal-rendah-sleman-benarkah
https://m.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/merdekakan-petani-dengan-syariat-islam.htm
https://www.republika.co.id/berita/mt2f6t/bagaimana-islam-memuliakan-petani
COMMENTS