Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hipokrisi Demokrasi yang Antikritik

Kembali menjadi trending topik di media sosial. Dikarenakan ada pelaku yang membuat mural visualisasi. Yang mirip dengan wajah presiden Jokowi dengan tulisan di bagian wajahnya ''404 not found''. Mural ini berada di daerah Batu Ceper kota Tangerang dan segera dihapus menggunakan cat hitam oleh pihak kepolisian.

Oleh Muzaidah (Aktivis Muslimah)

Katanya rakyat harus dibela karena ini adalah haknya. Katanya rakyat akan diberikan keadilan merata tanpa pandang bulu ia siapa. Katanya rakyat harus diutamakan karena darinya para wakil rakyat bisa hadir di tengah kehidupan. Katanya rakyat mempunyai hak, untuk memberikan kritik agar negara bisa makmur dan sejahtera.

Namun sayangnya semua itu hannyalah janji manis yang sudah tidak manis lagi (pahit). Memberikan kepastian namun tidak sesuai dengan kenyataan. Kini keadilan memang hanya terletak kepada mereka yang punya kekuasaan dan uang. Inilah fakta hidup dalam sistem hari ini.

Kembali menjadi trending topik di media sosial. Dikarenakan ada pelaku yang membuat mural visualisasi. Yang mirip dengan wajah presiden Jokowi dengan tulisan di bagian wajahnya ''404 not found''. Mural ini berada di daerah Batu Ceper kota Tangerang dan segera dihapus menggunakan cat hitam oleh pihak kepolisian.

Pelaku masih dalam pencarian dan terus dicari hingga berhasil ditemukan pihak kepolisian. Menurut Mensesneg, Faldo Maldini, mengatakan bahwa jika tidak ada izin, membuat mural maka ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum. (cnnindonesia.com, 15/08/2021)

Menurut pengamat perkotaan Yudha, mengungkapkan bahwa mural itu sudah ada sejak dulu bahkan sejak orde baru. Waktu itu dijadikan bagian media untuk memberikan kritik dan pendapat. Maka seharusnya pemerintah tidak bersikap represif. Sebaliknya, pemerintah juga harus memaknai mural sebagai seni dan media publik dalam mengemukakan pendapat. (kompas.com, 15/08/2021)

Dalam sistem demokrasi, yang menjadi kekuasaan tertinggi bukan lagi dikembalikan dalam slogan lama yaitu “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Melainkan oligarki kapital yang siap mengatur kapan pun dan apa pun.

Padahal sebagai pemimpin, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan ruang terbuka bagi publik untuk menyebarluaskan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang banyak merugikan dan menyimpang dari jalur kekuasaan yang seharusnya.

Agar penguasa dapat merenung sekaligus memperbaiki kesalahan dan kekurangan. Dengan begitu rakyat akan kembali merasakan haknya, mulai dari pendidikan yang harus diberi secara adil dan merata. Perekonomian harus ditingkatkan dan diberi tanpa pilih kasih dan tidak lagi ada tindak korupsi.

Banyak yang perlu disadari pemimpin agar kesejahteraan dapat dipenuhi. Kemakmuran negara pun akan terjamin dengan sempurna. Bila penguasa terbuka ketika diberi nasihat atau kritik. Bukan malah menganggap itu semua adalah bentuk dari kebencian rakyat.

Padahal sebelumnya rakyatlah yang menjadi pendukung sebelum menjabat. Karena tanpa rakyat siapa pun pejabat di negeri ini, tidak akan pernah bisa mendapatkan dan merasakan kedudukan tinggi maupun harta berlimpah.

Benar adanya jika kebebasan mengkritik di negeri ini sudah tidak ada lagi. Kebebasan kritik di bolehkan bila tak mengganggu kelangsungan kursi rezim dan tidak mengancam eksistensi ideologi negara saat ini.

Itulah kapitalis yang selalu menonjol asas manfaatnya, yang lebih mengutamakan kepentingan pesanan korporasi demi melanggengkan kekuasaan. Tidak memikirkan keluh kesah rakyatnya.

Padalah Rasulullah saw. bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya.” (h.r. Al-Bukhari dan Muslim)

Lain dengan sistem Islam, dalam Islam para khalifah sangat suka sekali jika rakyat berdatangan untuk mengeluarkan keluh kesah, menasihati dan mengkritik kinerja penguasa. Karena penguasa kala itu paham betul, bahwa seorang pemimpin harus mengayomi rakyat dengan benar dan sesuai perintah Allah Swt. yang tidak memakai asas manfaat demi kepentingan kekuasaan.

Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab saat menetapkan kebesaran mahar. Lalu datang seorang wanita yang memberikan kritik dan nasihat, bahwa itu terlalu berlebihan dan memberatkan. Suatu kesalahan besar jika Umar menetapkan mahar dengan nominal besar. Maka Umar tidak marah sama sekali ataupun menghukum wanita tersebut. Malah Umar menyetujui pendapat wanita tersebut karena yang dikatakan wanita itu benar.

Begitulah sikap Umar dan khalifah terdahulu jika dikritik rakyat. Tidak mengekang apalagi sampai merampas suara mereka demi hawa nafsu. Bahkan para khalifah bertanggungjawab terhadap kebijakan yang diterapkan sesuai syariat Islam. Karena penguasa menjalankan amanah bukan sesuai keinginan akalnya melainkan sesuai dengan perintah Sang Pencipta Allah Swt.

Oleh karena itu, demokrasi bukanlah jalan rakyat untuk menyampaikan aspirasi apalagi mendapatkan kebebasan berekspresi. Karena, jika memang benar kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah dibenarkan. Lantas mengapa pemerintah lupa dengan perkataan yang terucap dari dirinya, bahwa semua manusia berhak berpendapat.

Inilah lemahnya dan rusaknya sistem yang berlandaskan dengan akal manusia. Sifatnya lemah, terbatas, dan serba kurang. Maka, hannya dengan sistem Islam semua kehidupan kembali terjaga sempurna, ketakwaan teratasi dengan baik dan keadilan rakyat akan dibagi dengan rata, serta rakyat tak perlu takut untuk berpendapat.

Wallahualam bissawab.

Post a Comment for "Hipokrisi Demokrasi yang Antikritik"