PAN KOALISI JOLOWI
Oleh : Ade Rosanah (Komunitas Pena Islam)
Menutup bulan Agustus, Partai Amanat Nasional (PAN) melaksanakan kegiatan Rapat kerja Nasional (Rakernas) yang ke-II. Dari Rakernas PAN menghasilkan sebuah keputusan bahwa PAN akan bergabung ke koalisi kepemerintahan Jokowi-Ma'ruf (Suara.com, 31/8/2021). Melalui Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga menyatakan, "Seluruh Dewan Perwakilan Daerah (DPW) PAN menyetujui PAN bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf demi kebaikan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia" (Suara.com, 31/8/2021).
Menjadi bahan pertimbangan ketika PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Karena dapat dipastikan PAN akan menduduki posisi tertentu di kabinet, yang pada saat ini partai koalisi mendominasi posisi kursi di parlemen. Sedangkan, partai oposisi hanya mendapatkan 104 kursi dari jumlah total 575 kursi. Artinya, berkoalisinya PAN akan menambah kekuatan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan mengharuskan pemerintah segera melakukan reshuffle kabinet untuk kesekian kalinya. Sudah menjadi realitas dalam sistem politik Demokrasi ketika oposisi merapat ke koalisi. Begitu pun sebaliknya, koalisi berpindah ke oposisi. Tidak ada lawan dan kawan abadi dalam sistem Demokrasi, yang ada semua hanya berdasarkan kepentingan dan partai mengharap dapat keuntungan.
Sungguh ironi ketika pandemi di negeri ini belum berakhir, tapi rakyat disuguhkan oleh partai oposisi yang berkoalisi dengan pemerintah untuk mendapatkan jatah kursi. Partai berdalih berkoalisi demi kebaikan dan manfaat untuk rakyat. Tapi, sejatinya kebaikan dan manfaat itu tidak akan berdampak apa pun bagi rakyat. Rakyat hanya dijadikan topeng untuk memuluskan partai mencapai tujuannya menduduki kursi kabinet.
Nyatanya, tidak ada partai atau wakil rakyat yang peduli dan berempati terhadap nasib rakyat. Rakyat berjuang sendiri untuk menyejahterakan kehidupannya, berjuang untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Seharusnya penguasa, partai, dan politisi peka dan fokus mengatasi berbagai permasalahan yang muncul tersebab pandemi. Tapi, kenyataannya saat ini partai dan politisi hanya fokus dan sibuk mengatur strategi untuk mendapatkan posisi dalam pesta Demokrasi yang masih 3 tahun lagi.
Sistem politik Demokrasi hanya melahirkan partai politik dan politisi pengabdi kursi, bukan mengabdi untuk kemaslahatan rakyat. Liciknya sistem politik Demokrasi hanya membutuhkan suara rakyat ketika pemilu, tapi tidak memedulikan suara rakyat ketika mengadu dan mengoreksi. Rakyat bersuara hanya sebatas menginginkan kesejahteraan yang sudah menjadi haknya. Rakyat hanya berharap setiap kebijakan publik yang diterapkan pemerintah berpihak kepada rakyat bukan kepada konglomerat.
Umat Islam tidak boleh buta dan harus membuka mata bahwa sistem Demokrasi nyatanya hanya sistem politik untuk mencapai kekuasaan semata. Darinya lahir pemimpin dan politisi yang menghalalkan segala cara karena tamak kekuasaan pengejar duniawi. Karena standar kebenaran sistem Demokrasi-Sekuler yaitu berdasarkan suara mayoritas, tidak melihat kebenaran dalam kacamata hukum syariat.
Saat ini, menjadi kebutuhan mendesak bagi umat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Umat membutuhkan sebuah sistem yang komprehensif dalam mengatasi semua permasalahan hidupnya, termasuk mengatasi pandemi yang tak jua selesai. Selain itu, umat juga memerlukan pemimpin yang bijaksana dan pro terhadap rakyat, partai politik serta politisi yang lurus, yang memang tulus berjuang demi kemaslahatan rakyat. Tiada lain, satu-satunya sistem yang mampu mewujudkan itu semua adalah Islam dengan institusi Khilafah.
Islam memandang politik (siyasah) merupakan aturan untuk mengurusi segenap urusan dan memelihara umat (Riayah Suunil Ummah). Maka, Islam menekankan pentingnya siyasah dan mencela orang yang tidak peduli terhadap urusan dan permasalahan umat. Rasulullah pernah bersabda, "Barangsiapa yang pada pagi harinya hasrat dunianya lebih besar maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan barangsiapa yang tidak takut kepada Allah maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin semuanya maka dia bukan golongan mereka” (HR. Al-Hakim dan Baihaqi).
Pentingnya politik dalam Islam sehingga memiliki tempat dan kedudukan yang hukumnya bisa menjadi wajib. Untuk itu Menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menyejahterakan rakyatnya karena hal itu merupakan bagian dari syariat Islam. Sistem Islam pula melahirkan para pemimpin dan politisi terbaik dan amanah karena keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi bekal utama dalam menjalankan setiap amanahnya.
Politik dalam Islam bukanlah untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan dalam Islam semata-mata hanya sebagai jalan untuk menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Politik dalam Islam bertujuan untuk menerapkan syariat Islam sebagai solusi untuk mengurusi seluruh aspek kehidupan manusia. Sudah saatnya kaum muslimin meninggalkan sistem politik Demokrasi yang menipu dan menerapkan sistem politik Islam seperti yang telah dicontohkan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin dalam bingkai Khilafah Islamiyah.
Wallahua'lam.
COMMENTS