pengadaan laptop merah putih
Oleh Verawati S.Pd (Pemerhati sosial dan Pegiat Opini Islam)
Dilansir oleh media www.tribunnews (23/07/2021),”Pemerintah berupaya mempersiapkan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN agar dapat memproduksi laptop Merah Putih, mulai dari desain hingga pengembangannya,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021). Dijelaskan Luhut, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri sangat penting dilakukan guna mengurangi ketergantungan Indonesia akan barang impor, khususnya pada produk TIK. Terlebih saat ini di tengah masa pandemi penggunaan produk TIK tengah melonjak sehingga peluang ini harus dimanfaatkan.
Mari kita cintai produk dalam negeri!, aku bangga pakai produk dalam negeri atau ayo kurangi ketergantungan impor adalah slogan-slogan yang sering di gaungkan oleh para pejabat negeri ini. Akan tetapi, nyatanya dalam negeri sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang dibutuhkan. Penyebabnya banyak sekali. Diantaranya yaitu adanya kerja sama ekonomi yang mengharuskan negeri ini mengimpor produk dan masih lemahnya tekad penguasa negeri ini untuk menjadi negara yang mandiri serta mental korup yang semakin mengental. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya proyek mogok di tengah jalan karena dananya sudah dikorupsi.
Dengan banyaknya proyek-proyek yang gagal tersebut, maka tak heran banyak komentar dari berbagai pihak terhadap rencana pengadaan leptop merah putih yang akan dibidani oleh kemendikbudristek dan didukung oleh Menko Marinvest. Salah satunya adalah muncul dari anggota PKS, “Jangan sampai pengadaan perlengkapan penunjang pembelajaran berbasis teknologi digital itu menjadi kurang efektif, bahkan sia-sia,’’ twit@fahmyalaydroes di laman DPPKS pada 29 Juli 2021.
Beberapa alasan lain dikemukakan Fraksi PKS DPR dibalik penolakannya, diantaranya infrastruktur jaringan internet masih belum merata, banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot) ataupun tidak stabil (lemot). Juga dari segi kemampuan guru dan sekolah dalam menggunakan dan mengembangkan sumber daya serta tata kelola teknologi digital yang masih belum merata. (pikiranrakyat.com,31/07/2021).
Komentar tersebut bisa dijadikan masukan bagi penguasa untuk meninjau kembali proyek tersebut, terlebih di tengah pandemi saat ini. Sebab tak tanggung-tanggung dana yang akan dikucurkan pemerintah sangat besar. Padahal kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk dan ada yang lebih urgen dari urusan leptop yakni urusan nyawa dan kesehatan rakyat. Dana yang akan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 17,42 triliun untuk belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan sepanjang 2021 hingga 2024. Dana itu nantinya dibelanjakan laptop, access point, konektor, LCD proyektor, layar proyektor, dan speaker aktif.
Selain itu, juga wacana ini direspon begitu ramai di media sosial. Mereka menyindir dari mahalnya harga leptop tersebut dengan spesifikasi yang biasa-biasa saja. Dari berbagai tanggapan atau respon masyarakat. Sebenarnya rakyat akan setuju dan senang bahwa Indonesia mampu memproduksi leptop sendiri. Hanya saja, memang perlu kejujuran dari para penguasa ini. Jangan sampai proyek yang menelan dana yang begitu besar tapi akhirnya proyek ini menjadi bahan bancakan pejabat (korupsi) seperti pembuatan e-KTP, kasus Hambalang dan lain sebagainya.
Terlebih jika dalam pengadaan leptop ini penguasa menggandeng swasta. Tentunya ada keuntungan yang akan diraup oleh kapitalis. Di sinilah penguasa harusnya menyadari. Sebab uang yang digunakan adalah uang rakyat, bukan uang negara sendiri. Sehingga dampaknya akan sangat besar dan lagi dan lagi masyarakat akan di rugikan. Semestinya jika ingin mandiri memproduksi produk dalam negeri, pengadaannya bukan dari rakyat, tapi dari negara.
Pandangan Islam
Islam sebagai rahmat bagi alam, ternyata tidak hanya berbicara urusan ibadah semata. Melainkan berbicara semua hal termasuk masalah Industri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfal [8]: 60)
Ayat di atas memang turun bermakna secara global. Betul terkesan hanya berbicara urusan perang saja. Akan tetapi makna lainnya adalah bagaimana sebagai umat Islam memiliki kemandirian dalam segala hal yang membuat musuh menjadi takut. Seperti mandiri dalam hal teknologi dan informasi.
Bisa jadi dalam hal ini pengadaan leptop adalah menjadi urusan pribadi atau industri pribadi. Tapi tidak salah juga ketika negara pun mengembangkan sebagai industri milik negara. Akan tetapi ketika berbicara infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan dan satelit hal ini menjadi industri milik umum. Sebab menguasai hajat hidup orang banyak. Sebab status industri dalam Islam mengikuti benda yang dihasilkannya atau barang yang di produksinya.
Dari semua itu tentu, dalam pembiayaannya negara tidak akan mengambil dari pinjaman atau utang luar negeri. Akan tetapi, betul-betul dari harta negara jika hal tersebut menjadi milik negara atau dari harta kepemilikan umum jika industri tersebut menjadi industri milik umum. Hal inilah yang menjadikan negara Islam menjadi negara yang mandiri. Tidak diatur atau didikte oleh asing lantaran utang.
Sebab, tujuan industri dalam negara Islam adalah untuk menyejahterakan rakyat, menciptakan suasana yang menyenangkan dan mudah untuk menambah ilmu serta suasana harmonis serta menjaga keamanan rakyat. Sehingga rakyat tidak dibebani biaya mahal untuk urusan pendidikan atau belajar termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya bisa didapatkan secara gratis atau bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak seperti saat ini, hampir semua industri dikuasai oleh swasta atau asing, sehingga rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan fasilitas atau barang tersebut. Termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Demikianlah kemuliaan dan penjagaan Islam terhadap urusan umat. Dalam Islam penguasa ibarat penggembala, yang akan memenuhi dan memelihara urusan rakyatnya. Bukan sebagai regulator atau fasilitator yang menyerahkan segala sesuatunya pada swasta. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW “Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Wallahu’alam bish-showab.
COMMENTS