utang negara rakyat sengsara
Oleh : Asha Tridayana | Muslimah Pekalongan
Tidak disangka, pemerintah masih terus menambah utang negara disaat pandemi. Hal ini disampaikan oleh Ment)eri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menjelaskan alasan dibalik keputusan pemerintah terus menambah utang di tengah pandemi Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Tidak hanya mengancam manusia, pandemi ini juga mampu merusak perekonomian suatu negara. Sehingga membutuhkan respon kebijakan yang juga luar biasa atau extraordinary (ekbis.sindonews.com 25/07/21).
Sri Mulyani mengatakan utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang.
"Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, dia (utang) adalah merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi, Sabtu (24/7).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan dalam kondisi luar biasa ini Kemenkeu fokus pada tiga. Meliputi, menyediakan pendanaan untuk mendukung sektor kesehatan (vaksinasi gratis, perawatan pasien covid-19, insentif tenaga kesehatan, dan lainnya), memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha.
"Untuk membiayai program tersebut, uangnya dari mana, ada tidak uangnya? Padahal kita tahu penerimaan negara, pajak misalnya terjadi penurunan signifikan seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi dengan social distancing, sementara kebutuhan belanja meningkat signifikan. Mau tidak mau defisit APBN jadinya harus diperlebar," ujarnya.
Kemenkeu mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia sebesar Rp6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021. Jumlahnya turun Rp109,14 triliun dalam sebulan terakhir dari Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen dari PDB pada akhir April 2021. Namun bila dibandingkan dengan Mei 2020, jumlah utang pemerintah naik Rp1.159,58 triliun dari Rp5.258,57 triliun atau 32,09 persen dari PDB (www.cnnindonesia.com 24/07/21).
Jelas saja, muncul berbagai respon masyarakat akibat semakin besarnya jumlah utang negara. Publik mempertanyakan utang yang terus bertambah sementara kondisi masyarakat masih tidak ada perubahan. Justru finansial semakin berantakan, banyak pengangguran, sektor perdagangan gulung tikar hingga mau makan pun kesulitan. Tentu hal ini sangat disayangkan, masyarakat hanya menanggung beban pajak yang semakin tinggi. Tanpa mendapatkan penghidupan yang layak, lebih-lebih fasilitas memadai baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
Disamping itu, besarnya utang negara juga menjadikan ketergantungan pada negara pemberi utang. Bahkan dapat mengancam kemandirian suatu negeri. Karena negara piutang baik Asing maupun Aseng dapat dengan mudah mengintervensi kebijakan negara. Ikut campur dalam urusan pemerintahan sampai-sampai dapat memasukkan TKA ke dalam negeri sekalipun dalam kondisi pandemi yang sangat rawan. Hal ini terjadi akibat lemahnya suatu negeri yang terjerat utang. Tidak sanggup menolak dan tidak berkuasa atas negerinya sendiri. Kehilangan kewenangan dan kedaulatan negara atas segala kebijakan. Padahal tentu saja sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Di lain pihak, alasan pemerintah melaui Menteri keuangan bahwa utang tersebut demi menyelamatkan masyarakat tidak sejalan dengan fakta. Pemerintah justru membuat kebijakan keuangan dengan obral insentif untuk BUMN hingga investasi. Masyarakat yang semestinya mendapatkan prioritas bantuan pemerintah malah dinomerduakan. Kalaupun ada, proses mendapatkannya pun berbelit dan nilainya tidak seberapa. Sementara BUMN malah mendapat tambahan anggaran mencapai triliunan. Anggaran tersebut akan masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca wabah covid-19. Dikatakan bahwa insentif yang diberikan dalam rangka menunjang roda perekonomian yang anjlok selama pandemi.
Hal ini tidak terlepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Dari kesalahan kebijakan penambahan utang sampai prioritas alokasi anggaran negara yang salah sasaran. Para kapitalis mendapat keuntungan berlipat sekalipun kondisi krisis. Mereka akan selalu berusaha mencari manfaat di setiap kesempatan, tidak peduli masyarakat menjadi korban hingga kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Pemerintah merasa sudah cukup hanya dengan memberi bantuan sosial. Padahal bantuan yang diberikan jauh dari kata cukup dan justru menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat akibat penyaluran yang tidak tepat.
Tentu akan berbeda ketika sistem yang diterapkan berlandaskan syariat Islam. Sistem ekonomi Islam akan berupaya memulihkan perekonomian negara tanpa utang dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Bahkan terbukti negeri dengan sistem ekonomi Islam mampu bertahan meskipun terjadi wabah berkepanjangan. Tidak lain khilafah Islamiyah yang selama 13 abad lamanya mampu menjaga kedaulatan negeri dan memiliki kewenangan penuh atas kebijakan yang diputuskan.
Hal ini karena khilafah dapat membiayai sendiri sistem pemerintahannya tanpa intervensi negara lain. Melalui kas Baitul mal dan pengelolaan sistem kepemilikan baik individu, negara, maupun umum. Sehingga khilafah memiliki anggaran negara yang kokoh sekalipun saat pandemi. Allah swt berfirman yang artinya : "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" (TQS. Al A'raf : 96).
Wallahu'alam bishowab.
COMMENTS