jaminan kesehatan covid 19
Oleh Perawati
Sejak pandemi melanda, taraf hidup masyarakat turun drastis. Sehingga pemenuhan kebutuhan pokok pun tak terpenuhi. Seiring dengan kondisi demikian, Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok. (Merdeka.com, 11/07/2021 )
Jubir kementrian komunikasi dan informatika, Dedi Permadi menambahkan Kemensos menyiapkan 3 jenis bansos (bantuan sosial), yaitu PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan nontunai), Kartu Sembako serta BST (bantuan sosial tunai). Selain itu bansos berupa beras akan disalurkan melalui Bulog.
Pada masa darurat Covid-19, pemerintah harus hadir memastikan dan tidak membiarkan setiap warga negara kelaparan. Tegas Jubir kementrian komunikasi dan informatika, Dedi Permadi dalam konferensi pers PPKM darurat secara virtual, Minggu 11 Juli 2021 (Okenews.com, 12/07/2021).
Masalah kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok sebenarnya tidak hanya terjadi di kala pandemi saja. Namun, jauh sebelum pandemi melanda pun fenomena kelaparan sudah sering ditemukan di negeri ini. Banyaknya tunawisma, pengemis, pengamen jalanan, bahkan hingga pencurian pun merebak karena kebutuhan perut yang mendesak. Begitu kompleks persoalan ekonomi yang dialami rakyat. Salah satunya sulitnya akses lapangan pekerjaan yang menyebabkan mereka kesulitan dalam memenuhi hajat hidup mereka. Disini sangat penting perannya negara yang mengurusi pengelolaan ekonomi untuk rakyat dalam pengadaan lapangan pekerjaan.
Pemandangan kesenjangan sosial pun kerap begitu terasa, jarak antara si kaya dan si miskin begitu kentara. Bukan karena si miskin yang malas bekerja, melainkan si miskin yang memang terus dimiskinkan secara struktural. Dan si kaya yang terus melakukan kapitalisasi terhadap sejumlah sektor publik. Lumrah terjadi, karena hakikatnya negara ini mengemban sistem ekonomi Kapitalisme, sistem yang hanya berpihak pada para pemilik modal saja. Peran negara pun diminimalisasi, bahkan dipinggirkan dalam mengelola urusan rakyat.
Lihat saja, SDA yang melimpah ruah diprivatisasi oleh korporasi swasta, bahkan asing. Sementara rakyat tak mendapatkan sedikit pun dari pengelolaan SDA tersebut. Jika saja SDA di negeri ini tidak diprivatisasi dan negara mengolahnya kemudian hasilnya didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat, tentu rakyat tak akan menjerit kelaparan seperti saat ini, terlebih di masa PPKM. Begitulah tabiat sistem Kapitalisme. Lantas, apakah pantas sistem ini tetap dipertahankan?
SDA menurut pandangan Islam haram hukumnya diprivatisasi, baik oleh swasta apalagi korporasi asing. SDA terkategori sebagai milik umum yang kepemilikannya tidak boleh dikuasai individu ataupun negara. “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Berdasarkan hadist di atas, negara hanya boleh mengelolanya saja kemudian hasilnya didistribusikan untuk kemaslahatan rakyat. Baik melalui mekanisme secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga wajar jika kemudian rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Terpenuhinya sandang, papan dan pangan. Semuanya hanya bisa dilaksanakan jika Islam menjadi aturan hidup yang diterapkan dalam institusi negara. "Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan , janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian Wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu." (TQS. Al-Maidah: 49)
Wallahu a’lam bi ash-shawab
COMMENTS