islam solusi korupsi
Oleh: Dwi Indah Lestari (Pemerhati Persoalan Publik)
Kenapa ya korupsi gak kelar-kelar. Baru kemarin dibikinin lagu eh ada lagi. Bahkan bukan kemarin aja dibikinin lagu, dulu-dulu juga sudah sering dibikinin lagu. Apa karena dibikinin lagu, koruptornya jadi semakin belagu. Sambil korup dinyanyiin kan enak. Oh gitu ya, jadi tambah semangat, tambah bergairah. Korupsi semakin menjadi-jadi. Semakin-makin.
Penggalan lagu milik Iwan Fals di atas seakan mewakili gambaran korupsi di tanah air yang semakin menggurita. Meski sudah banyak yang tertangkap, namun kasus serupa kembali bermunculan. Akankah korupsi bisa diakhiri?
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, berdasarkan hasil suvei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam, sebanyak 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Selain itu, sebanyak 38 persen responden juga menilai bidang pertambangan yang dikelola perusahaan asing rentan terjadi korupsi (detik.com, 8 Agustus 2021).
Bahkan kini, mantan terpidana kasus korupsi masih memiliki kesempatan untuk bisa menduduki kursi jabatan di BUMN. Hal ini terjadi pada Emir Moeis yang pernah terjerat kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik uap (PLTU) di Tarahan, Lampung pada 2004 saat menjadi anggota DPR. Kini ia ditunjuk sebagai salah satu komisaris PT. Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari 2021 (kompas.com, 6 Agustus 2021).
Sistem Sekuler Membuka Kesempatan Korupsi
Negeri ini sekarang diatur dengan menggunakan sistem demokrasi sekuler. Dalam sistem ini, aturan yang diterapkan atas rakyat berasal dari pemikiran manusia, yaitu penguasa. Tentu saja, baik buruk aturan yang dibuat juga disandarkan pada pertimbangan penguasa saat itu. Sementara sudah umum sepertinya, bila manusia biasanya akan mengukurnya dengan ukuran materi. Padahal ukuran semacam itu sangat absurd, dimana setiap individu pasti punya pandangan yang berbeda.
Menjadi sesuatu yang wajar, bahwa penguasa pasti tidak akan membuat aturan yang merugikan dirinya, keluarganya atau kelompoknya. Apalagi, saat ini sistem demokrasi yang berlaku menetapkan mahar yang mahal untuk bisa menduduki posisi sebagai pemegang kekuasaan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, sudah menjadi rahasia umum, seringkali seseorang berkolaborasi dengan pengusaha.
Konsekuensi dari hal itu adalah berlakunya politik balas budi manakala dirinya berhasil menduduki jabatan yang diinginkan. Dan hal ini akan terlihat dari berbagai kebijakan publik yang nanti dihasilkan oleh penguasa. Alih-alih membuat aturan demi kemaslahatan rakyat yang memilihnya, mereka justru menciptakan undang-undang yang berpihak pada kepentingan pengusaha.
Maka, aturan bisa berubah sesuai pesanan. Inilah yang terjadi pada rekam jejak upaya penanganan kasus-kasus korupsi di tanah air hingga saat ini. Ketentuan bahwa mantan terpidana tidak boleh menduduki jabatan publik atau pemerintahan, kini direvisi dengan berbagai alasan. Termasuk alasan kemanusiaan yang terasa tebang pilih.
Selain itu juga sistem sekuler telah menciptakan suasana kehidupan yang liberal (serba bebas), jauh dari aturan agama. Norma agama yang menetapkan halal dan haram tidak menjadi standar menilai suatu perbuatan. Sehingga manusia tidak merasa takut berbuat dosa atau melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat. Bahkan kini seorang koruptor mendapat perlakuan yang lebih baik daripada maling motor.
Sistem sekuler juga telah melahirkan kehidupan kapitalistik yang mengagungkan materi. Kebaikan pun dinilai dari seberapa besar materi yang dimiliki. Semakin banyak uangnya semakin baik di mata manusia. Itulah sebabnya orang bersusah payah mengejarnya, dan membuka celah untuk terjadinya korupsi. Apalagi sanksi hukum yang diberlakukan pun ringan, sehingga orang tidak takut untuk mengulanginya lagi, bahkan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa.
Jadi akar persoalan yang menyebabkan korupsi di negeri ini semakin menggurita, bukanlah sekedar datang dari keburukan individual. Akan tetapi sistem sekuler rusak yang diterapkan saat ini telah mempengaruhi pemikiran dan mendorong perilaku korupsi menjadi sebuah budaya. Karena itulah untuk memberantas korupsi haruslah dilakukan dengan membuang sistem ini hingga ke akar-akarnya.
Islam Berantas Korupsi
Berbeda dengan sistem sekuler, sistem Islam dibangun di atas landasan shohih yaitu akidah Islamiyah. Seluruh aturan yang terpancar darinya berasal dari Allah Swt, yang menjadi pencipta manusia. Karena itulah aturan tersebut pasti sesuai dengan fitrah manusia dan akan memberikan solusi yang hakiki terhadap seluruh persoalan mereka.
Dalam sistem Islam, kepemimpinan dipandang sebagai sebuah amanah dari Allah Swt. Ia harus mempertanggungjawabkan seluruh urusan kepemimpinannya terhadap rakyat yang dipimpinnya kelak di hadapan Allah Swt.
“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari dan Ahmad).
Karena itulah yang menjadi timbangan seorang pemimpin (penguasa) dalam berbuat adalah halal dan haram. Kebijakan apapun yang dikeluarkannya berkaitan dengan pengaturan kepentingan rakyat haruslah sesuai dengan ketetapan Allah Swt. Ia tak boleh sesuka hati mengutak-atik hukum sesuai hawa nafsunya semata.
Selain itu, dalam pemilihan kepemimpinan, sistem Islam menerapkan proses yang sederhana, cepat dan tidak membutuhkan biaya besar. Sebab kaum muslimin dilarang berlama-lama kosong dari seorang pemimpin. Hal inilah yang dilakukan oleh para shahabat ketika Rasulullah Saw wafat. Mereka justru menyegerakan untuk memilih pemimpin yang menggantikan Rasul dalam mengurusi urusan mereka ketimbang segera memakamkan jenazahnya.
Dengan batasan waktu maksimal 3 hari saja, sesuai dengan ijma’ shahabat, maka orang-orang yang menjadi calon khalifah, pastilah yang telah terpercaya rekam jejak kesholihannya oleh umat. Sehingga seseorang tidak perlu berkampanye berhari-hari dengan menghabiskan biaya besar untuk menarik simpatisan agar memilihnya. Dengan begitu, ia pun tak perlu melakukan balas budi pada siapapun saat nanti berkuasa.
Pengangkatan seseorang menjadi khalifah pun cukup dengan baiat. Baik baiat tersebut dilakukan dengan mengambilnya dari umat secara langsung ataupun melalui perwakilan tokoh-tokoh yang mewakili umat. Dengan begitu, proses pemilihan pemimpin tidak akan memakan waktu yang lama dan tentunya low budget.
Selain itu, penerapan sistem Islam telah mewajibkan seorang pemimpin untuk betul-betul menjamin urusan rakyatnya terpenuhi secara layak. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, seperti sandang, pangan dan papan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Negara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan menerapkan sistem penggajian yang layak sesuai dengan kadar pekerjaannya, termasuk kepada para pejabat dan aparat.
Kemudian dalam pemenuhan hak dasar umat, yaitu pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, negara memenuhinya melalui mekanisme langsung. Artinya, seluruh penyediaan baik sarana, prasarana, personil pelaksananya dilakukan oleh negara berikut pembiayaannya. Konsekuensi dari hal itu, tidak ada faktor mencari laba di dalamnya. Rakyat bisa mengakses semua fasilitas dasar tersebut secara gratis.
Pengurusan semacam ini, akan menutup celah yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Sebab seluruh kebutuhan pokok dan dasarnya terpenuhi. Apalagi negara pun tidak putus membangun suasana kerohanian melalui berbagai media untuk mengingatkan manusia agar senantiasa mendekatkan diri pada Allah Swt. Dengan begitu masyarakat, termasuk pejabat negara, akan terkondisikan untuk selalu terikat dengan hukum syara’.
Ditambah lagi adanya sistem sanksi yang berat, akan semakin mengikis habis kesempatan korupsi untuk muncul. Dalam sistem Islam, sanksi yang diterapkan bagi para koruptor adalah hukuman ta’zir. Hukuman tersebut bisa berupa denda, dipenjara, atau penyitaan hingga hukuman mati tergantung pada tingkat dan pengaruh yang ditimbulkannya. Kejahatan ini juga akan disyiarkan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menutup kemungkinan bagi siapapun untuk menirunya.
Harta para pejabat juga akan mendapat pengawasan secara ketat. Harta yang dimiliki sebelum, saat dan setelah menjabat akan diperlihatkan secara transparan. Audit terhadap harta para pejabat, dilakukan melalui pencatatan bukan sekadar laporan dari yang bersangkutan. Bila ada penambahan harta secara tidak wajar, akan disita dan dimasukkan dalam kas negara.
Selain itu kontrol masyarakat akan berjalan untuk melakukan muhasabah terhadap kebijakan-kebijakan para penguasa. Umat tidak segan mengeluarkan kritik bila didapati adanya aturan yang menyalahi syariat atau kemaslahatan umum. Hal ini semakin menyempurnakan penjagaan dari terjadinya tindak kejahatan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi.
Demikianlah, Islam telah menjadikan para penguasa menjadi teladan bagi umat dalam ketaatan kepada Allah Swt. Para pemimpin semacam ini menjadikan rasa takutnya hanya kepada Allah Swt saja. Sehingga ia berhati-hati dalam urusan kepemimpinannya agar tidak melenceng dari perintah dan laranganNya. Dan sistem Islam tersebut akan terwujud bila diterapkan dalam bentuk khilafah Islamiyah sehingga persoalan korupsi akan mendapat solusi tuntas yang hakiki.
Wallahu’alam bisshowab.
COMMENTS