korupsi sistemik
Oleh: Mita Nur Annisa (Pemerhati Sosial)
Fakta yang tak terelakkan ialah koruptor sebagai hama penyakit yang sulit dihilangkan. Pasalnya sudah banyak kasus-kasus yang terjadi menjadi penanda bahwa sistem hari ini begitu lemah, bahkan dalam tindak penyusutan sampai pada pemberian saksi hukum yang tidak sesuai. Apalagi survei LSI menunjukkan nilai korupsi mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir.
Seperti yang dilansir oleh detikNews (8/8/2021), Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Hasilnya, 60 persen publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir. Survei ini menggunakan kontak telepon kepada responden. Ada 1.200 responden dan dilakukan penambahan sampel di 4 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara, masing-masing 400 responden. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) kurang lebih 2,88% pada tingkat kepercayaan 95%.
Mayoritas publik nasional 60 persen menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (8/8/2021).
Jayadi menerangkan tingkat keprihatinan korupsi di Indonesia mendapat penilaian tinggi dari publik. Ada 44 persen yang menilai sangat prihatin, 49 persen prihatin dan 4 persen tidak prihatin.
Kemudian yang menjadi perhatian khusus ialah Mantan terpidana kasus korupsi Emir Moeis ditunjuk sebagai salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). PIM merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (BUMN). Ia diangkat menjadi komisaris sejak 18 Febuari 2021 dan ditunjuk oleh para pemegang saham PT PIM. Mengutip laman resmi perusahaan, Emir Moeis diangkat menjadi komisaris sejak 18 Februari 2021 lalu.
Hal ini menunjukkan bahwa Korupsi merupakan problem besar bangsa, hingga menjadi momok yang meresahkan. Bagaimana tidak, saat utang negara semakin menumpuk sebab diwariskan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, kemudian dibiarkan sampai membengkak setelahnya diserahkan kepada pemimpin selanjutnya. Lantas dalam meminjam menggunakan nama rakyat yang nyatanya omong kosong. Sebab pada akhirnya ludes dinikmati para koruptor. Alhasil rakyat yang terbebani dengan pajak yang mahal.
Diperparah dengan masuknya mantan terpidana kasus korupsi sebagai salah satu Komisaris BUMN, menegaskan bahwa sistem hari ini sangat memberi peluang serta ramah terhadap para koruptor. Sudah tak heran, sebab pemicunya ialah penerapan sistem kapitalis yang merusak akal yang mendorong seseorang melakukan itu. Karenanya didasari pada asas manfaat yang menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka sibuk memperkaya diri tanpa melihat halal dan haram. Seyoginya solusi dari semua problem tersebut ialah kembali kepada Islam.
Islam sendiri dengan tegas melarang korupsi. Nabi Muhammad SAW sudah mengantisipasi umatnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang bisa melahirkan korupsi. Pencegahan korupsi dalam syariah Islam yakni:
Pertama, pengangkatan SDM aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan egoisme yang akhirnya berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam istilah Islam, mereka yang menjadi aparatur wajib memenuhi kriteria yang individunya berkepribadian Islam (syakhsiyah islamiyah). Nabi Muhammad SAW bersabda "Barang siapa memperkerjakan seseorang karena faktor suka atau hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin".
Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan nasihat kepada bawahannya “Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok, kalau kamu menundanya pekerjaannya akan menumpuk ...’’
Ketiga, negara wajib dalam memberikan gaji dan fasilitas yang layak terhadap aparatnya, sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”
Keempat, Islam melarang keras menerima suap atau hadiah atau dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara sebagai sabda Nabi “Barang siapa yang sudah menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.’’ (HR.Abu Daud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa suht adalah haram dan suap yang diberikan kepada hakim adalah kekufuran. (HR.Ahmad)
Kelima adanya keteladanan dari pemimpin. Maka pemimpin sangat memiliki peran besar untuk menjadi teladan yang baik bagi umatnya.
Wallahu alam bishawwab
COMMENTS