solusi buruh
Oleh Umi Jamilah (Aktivis Muslimah)
“Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintamu, kamu menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu. Pun sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu.” (HR Muslim).
Hadis di atas menunjukkan karakter pemimpin. Ketika pemimpin tersebut mencintai, menghormati dan menyayangi rakyatnya, pastilah rakyat tersebut akan berbalik berbuat sesuai dengan perlakuan pemimpinnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Di mana elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut) meminta untuk tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sebagaimana hasil rapat dari pemerintah pusat. Dikarenakan rencana untuk memperpanjang PPKM Darurat tersebut menurut ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, berdampak sangat buruk bagi kehidupan masyarakat umum, khususnya kaum buruh. (waspada.co.id, 21/07/2021).
Willy menjelaskan bahwa dengan adanya perpanjangan PPKM darurat sehingga adanya penyekatan di sejumlah titik arus bisnis dan transportasi di Medan yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Maka Willy meminta Pemko Medan dan Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) berpikir ulang dalam memperpanjang PPKM Darurat ini. Sebelumnya data PHK dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sejak Maret 2020 sampai saat ini sudah dua puluh ribuan dengan alasan covid-19, belum lagi yang dirumahkan tanpa dibayar upahnya.
Di sini dapat kita lihat bahwa pemerintah seakan tutup telinga dan saat ini juga seperti makan buah simalakama, alih-alih tidak menggunakan lockdown tapi menggunakan istilah lain. Sebab dari awal penanganan pandemi ini sudah salah. Dalam pemberlakuan PPKM saat ini pun, kita berharap adanya kebijakan ini akan membuahkan hasil yang diharapkan yakni dengan menurunnya kasus covid-19 di Medan.
Sistem Kapitalis-Sekuler selalu menciptakan solusi yang tidak solutif. Di saat warga disuruh berada dalam rumah tanpa adanya pemenuhan kebutuhan hidup, menjadikan mereka akhirnya harus keluar untuk mencari sendiri pemenuhan tersebut. Terkadang ada juga bantuan, akan tetapi tidak merata dan tak jarang pula salah sasaran. Di sinilah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat secara menyeluruh.
Sejak awal pemerintah menghindari istilah lockdown karena ada beban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu seharusnya negara mengambil penerapan sistem syariat Islam yang sudah terbukti peradaban emasnya dimasa lampau. Dengan syariat, negara mampu menyelesaikan segala problematika umat karena memang itulah fungsinya.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).
Maka dari itu, solusi dalam menyelesaikan permasalahan pandemi ini dengan lockdown wilayah. Di samping pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat juga harus dipenuhi negara sehingga rakyat tidak lagi khawatir meninggal terkena virus ataupun karena kelaparan. Syariat akan memberikan solusi yang solutif dan sudah terbukti dimasa khalifah umar bin khattab.
Wallahualam bissawab.
COMMENTS