utang kereta cepat
Oleh: Nurhayati (Komunitas Menulis Setajam Pena)
Pandemi masih berlangsung di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Dampak dari wabah tersebut, negeri ini benar-benar kalang kabut di semua lini. Pemerintah berusaha membuat kebijakan, tetapi segala peraturan yang dihasilkan justru tidak membuat rakyat senang dan tenang. Akan tetapi yang dirasakan justru sebaliknya.
Untuk menghadang si nona corona agar tidak tambah meluas, pemerintah menetapkan PPKM Darurat ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat berlaku mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Otomatis selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, banyak dari rakyat tidak mendapatkan pemasukan. Karena dibatasi oleh aturan tadi.
Sayang sekali ketika kebijakan tersebut diberlakukan selama dua pekan, pihak pemerintah tidak mengimbangi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seharusnya saat peraturan itu sudah ditetapkan, pihak negara sudah menyediakan dana yang akan diberikan kepada rakyat selama tidak boleh melakukan kegiatan keluar rumah.
Apa yang terjadi bukannya penekanan kerumunan, akan tetapi banyak dari masyarakat yang justru membuat kerumunan karena melakukan penolakan dari PPKM ini. Dengan adanya aksi yang dilakukan rakyat, bisa membuat pergerakan covid semakin cepat.
Dan yang membuat rakyat semakin tercengang adalah pemerintah mengambil sikap untuk menambah utang. Pinjamanan itu diambil oleh Negara bukan untuk memberi bantuan masyrakat dalam kondisi terjepit, akan tetapi untuk melanjutkan projek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya. Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti (cnnindonesia.com, 8/7/2021).
Pemerintah mengambil pinjaman lagi, disebabkan proyek Kereta Cepat tersebut mengalami pembengkakan biaya.Kementrian BUMN melalui Wakil Mentri BUMN, Katika Wirjoatmojo mengatakan bahwa projek ini berpotensi adanya pembengkakan konstruksi sampai dengan US$ 1,4-1,9 MIliar atau sekitar Rp 20 - Rp 27 triliun dari estimasi semula. Maka dari itu, pihak pemerintah sedang berusaha melakukan negosiasi dengan China untuk menambal pembengkakan itu.
Ia mengatakan adanya pembengkakan biaya tersebut karena adanya keterlambatan pembebasan lahan. Dan perencanaan awal proyek yang terlalu optimis. Ditambah lagi dengan kurang kuatnya manajemen proyek, hingga mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).
Nambah Utang Demi Siapa?
Proyek ini sendiri sebagaian besar didanai dengan pinjaman utang kepada pihak Cina. Sebuah langkah yang sangat berani dan dipikirkan ulang karena saat ini penduduk atau masyarakat jarang melakukan bepergian krena adanya wabah yang tidak kunjung selesai. Pun seandainya proyek tersebut selesai siapa yang paling banyak menggunakan fasilitas Kereta Cepat?
Siapa lagi kalau bukan orang-orang kaya saja, pebisnis dan ekspatriat. Masyarakat biasa yang terdiri dari petani, pekerja pabrik dan golongan menengah ke bawah tidak akan menggunakan.akses tersebut. Sebab tiket kereta tidak akan dapat dijangkau oleh oleh mereka. Tentunya ini seolah memperlihatkan pada kita, bahwa penguasa semakin mempermudah sarana yang dibutuhkan oleh para konglomerat.
Hal ini memperlihatkan pemerintah terkesan tidak peduli pada masyrakat. Harusnya penguasa memikirkan kesehatan dan biaya hidup rakyat di tengah himpitan wabah. Rakyat harus berjibaku dengan virus saat bersamaan harus menghidupi keluarga. Atau mereka harus berkejar-kejaran dengan petugas ketika mencari makan disaat pemberlakuan PPKM.
Utang dalam Prespektif Islam
Ajaran Islam membolehkan utang dalam muamalah. Karena utang termasuk bagian dari tolong-menolong dalam hubungan manusia dengan manusia. Seperti yang diseru Alloh SWT dalam Al Qur’an
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Terjemah QS Al Maidah:2)
Akan tetapi di saat dua insan manusia melakukan aqad hutang piutang tidak diperbolehkan dengan adanya tambahan atau imbalan ketika mengembalikan pinjaman, sebab hal itu merupakan riba yang justru dilarang dalam agama. Hal ini diingatkan As Syari’ dalam surat Al Baqarah:275.
Dalam berhutangpun benar-benar dilakukan karena untuk kebutuhan yang mendesak.Tidak serta merta semua muamalah dilakukan dengan berutang. Dan pada aqad tersebut ditentukan dengan batas waktu.
Apabila dilakukan oleh negara, maka negarapun harus memperhatikan segalanya harus sesuai dengan syara’. Jangan alih-alih kita butuh dana lalu hukum Alloh diabaikan. Dengan siapa kita berhutang. Negara tidak boleh berhutang dengan negara kafir yang memusuhi kaum muslimin. Sebab utang menjadi senjata yang mematikan dari negara kafir (kapitalis) untuk menguasai negara lain (dalam hal ini Islam). Apabila utang bertambah banyak maka Negara akan semakin sulit melunasinya, dan akan ada dampaknya bagi negara peminjam.
Jika untuk melakukan pembangunan atau infrastruktur, Negara harus mengggunakan semua sumber daya alam yang dimilikinya. Tetapi karena kondisi saat ini dalam masa pandemi, segala pembangunan hendaknya ditunda dulu agar Negara dan melayani rakyatnya dengan baik.
Negara dapat mencari pinjaman dari warganya yang kaya, dalam kondisi darurat saat pendapatan mengikis. Banyak dari warga negara yang kaya tidak tentunya, karena wilayah daulah tidak hanya mencakup Indonesia saja. Tetapi meliputi seluruh negeri di dunia.Serta benar-benar digunakan memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan warga yang dalam kondisi lockdown karena pandemi. Di sinilah fungsi pemimpin benar-benar memberi makna bagi masyarakat. Karena pemimpin adalah sebagai pelayan dan pelindung rakyat.
Wallahua'lam bishowab.
COMMENTS