utang negara bertambah
Oleh : Rita Yusnita (Pengasuh Forum Bunda Sholehah)
Pandemi yang masih berlangsung saat ini, sukses memorak-porandakan setiap sektor kehidupan. Tak terkecuali sektor ekonomi, sehingga menjadi alasan penting pemerintah kembali berutang. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya, utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian di masa pandemi covid-19. Pasalnya, APBN mengalami pelebaran defisit sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang. "Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal, dia (utang) adalah merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi, dikutip CNN Indonesia, Sabtu (24/7).
Ani, sapaan akrab eks Direktur Bank Dunia itu mengatakan semua pemerintah di berbagai negara menggunakan kebijakan luar biasa (extra ordinary), pasalnya pandemi covid-19 ini merupakan tantangan yang juga sifatnya luar biasa.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Luky Alfirman mengatakan dalam kondisi luar biasa ini Kemenkeu fokus pada tiga. Meliputi, menyediakan pendanaan untuk mendukung sektor kesehatan (vaksinasi gratis, perawatan pasien covid-19, insentif tenaga kesehatan, dan lainnya), memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha.
Berdasarkan data APBN KiTa edisi April 2021 yang dikutip, Selasa (27/4/2021), jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini setara dengan 41,64% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat penurunan ekonomi yang terjadi di masa pandemi COVID-19," tulis laporan APBN.
Total utang pemerintah yang mencapai Rp 6.445,07 triliun ini terdiri dari pinjaman sebesar Rp 861,91 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.583,16 triliun atau pinjaman sebesar 13,37% dan SBN sebesar 86,63% dari total utang pemerintah. Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 849,38 triliun. Adapun, rincian dari pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp 323,14 triliun, multilateral Rp 482,02 triliun, commercial bank Rp 44,23 triliun, dan suppliers nihil, dilansir detik.com, Selasa (27/7/2021).
Menakutkan, satu kata yang bisa mewakili perasaan kita semua ketika melihat fakta nominal utang negara ini. Berutang seakan menjadi kegiatan rutin ketika negara di hadapkan pada persoalan ekonomi yang menyangkut rakyat banyak. Padahal tidak kita pungkiri jika pemerintah bergantung pada negara lain, otomatis mengundang campur tangan mereka terhadap berbagai kebijakan dalam negeri. Alasan pemerintah yang diungkapkan lewat Menkeu di atas tidak sejalan dengan kebijakan Keuangan yang lain. Seperti halnya pemberian insentif kepada beberapa perusahaan BUMN baru-baru ini. Bisnis.com, melansir, pemerintah menyiapkan insentif sebesar Rp52, 57 triliun untuk 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan pelat merah yang akan menerima bantuan dari negara dimuat dari PLN hingga Bulog. Belum lagi beberapa investasi yang pemerintah gelontorkan dibeberapa proyeknya.
Kebijakan salah kaprah ini merupakan buah dari sistem kapitalisme. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, kepentingan rakyat menjadi prioritas terakhir. Rakyat seakan menjadi tumbal kepentingan para korporat.
Jika dibandingkan dengan sistem Islam, ibarat langit dan bumi. Dalam sistem Islam, kepentingan rakyat adalah yang utama. Negara akan memaksimalkan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam menjadi salah satu sumber pemasukan untuk kas negara karena diolah dan dimanfaatkan oleh negara tanpa harus ada campur tangan asing. Pemerintah tidak akan pernah berutang pada negara lain, karena selain terkait dengan keharaman riba juga akan mengancam kedaulatan negara. Pemerintah juga akan tetap membangun berbagai infrastruktur yang diperlukan tanpa harus mengabaikan kebutuhan utama rakyat. Inilah sistem yang akan membawa umat manusia pada peradaban yang gemilang, di mana kesejahteraan rakyat tercipta dengan sempurna.
Wallahu'alam Bishowab.
COMMENTS