kebijakan PPKM TKA
Oleh: Wity
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diterapkan sejak 3 Juli 2021. Selama penerapan kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia, baik dengan alasan berwisata maupun bekerja.
Menurutnya, larangan ini penting agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif dan penerapannya tidak diperpanjang setelah berakhir pada 20 Juli mendatang. Larangan ini juga bisa menjadi langkah antisipasi varian virus baru dari luar negeri masuk Indonesia. (cnnindonesia.com, 04/07/2021)
Namun, tampaknya para pemangku kebikajan negeri ini tak sepemahaman. Fakta yang berlawanan justru ditemukan. Media daring antaranews.com (05/07/2021) melansir, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan pada hari pertama pemberlakuan PPKM Darurat. Para TKA tersebut akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.
Kembali publik disuguhkan kebijakan penuntasan pandemi yang penuh anomali. Dimana keseriusan pemerintah?
Ironi di Tengah Pandemi
Kedatangan warga negara asing (WNA) di saat pandemi—baik saat PPKM Darurat atau tidak—adalah ironi. Bagaimanapun penyebaran Covid-19 di beberapa negara masih sangat tinggi.
Jubir vaksinasi Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan di beberapa negara saat ini sedang terjadi lonjakan kasus Covid-19. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus di negara-negara tersebut adalah mobilitas pergerakan masyarakat adanya varian baru virus Covid-19 yaitu B.1.1.7 asal Inggris, kemudian B.1.351 asal Afrika Selatan dan varian mutasi ganda dari India B.1.617. (sehatnegeriku.kemkes.go.id, 04/05/2021)
Kini, varian-varian baru tersebut telah masuk ke Indonesia. Dengan demikian, masuknya TKA di saat pandemi semakin membuka peluang terjadinya kasus impor?
Namun, pemerintah tampak masih memberi memberi kelonggaran bagi para TKA. Ketika PPKM Darurat diberlakukan, bahkan sanksi pidana disiapkan bagi yang melanggar, TKA masih bisa berdatangan. Sama seperti sebelumnya, di saat pamerintah pemerintah memberlakukan larangan mudik, ratusan TKA asal India berbondong-bondong memasuki Indonesia. Padahal saat itu, India tengah dilanda “tsunami Covid-19”. (cnnindonesia.com, 22/04/2021)
Tak Apa, Demi Investasi?
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, masuknya TKA ini seharusnya tak perlu dipermasalahkan. Pasalnya para TKA ini masuk karena memang investor yang menjalankan proyek tersebut berasal dari negara tersebut, misalnya dari China.
Jodi pun mengatakan, bahwa jika kita suka mempermasalahkan investasi asing karena motif politik, jangan menyesal kalau nanti para investor hengkang. (cnbcindonesia.com, 12/05/2021)
Lagi-lagi demi investasi. Gaya pemerintahan kapitalisme memang tak pernah lepas dari pengaruh para investor. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pun cenderung tak mandiri dan menguntungkan investor. Sementara rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Seperti saat ini, ketika pandemi masih belum berakhir, pemerintah tetap memberi kelonggaran bagi TKA masuk ke Indonesia. Di saat yang sama aktivitas rakyat dibatasi, bahkan disiapkan sanksi pidana bagi yang melanggar.
Kebijakan inkonsisten semacam ini hanya akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat pada penguasa. Maka, jangan salahkan rakyat bila banyak yang tak patuh. Karena bagaimanapun rakyat bercermin pada penguasanya.
Sistem Islam Tuntaskan Pandemi Tanpa Anomali
Lain kapitalisme, lain pula Islam. Dalam sistem Islam, penguasa (khalifah) menjalankan pemerintahan atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Urusan rakyat selalu menjadi yang utama disbanding urusan lainnya. Karena penguasa dalam sistem Islam sadar betul, apa-apa yang berada di bawah kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.” (HR. Bukhari)
Ketika menghadapi pandemi, prioritas utama adalah keselamatan rakyat, bukan sektor ekonomi atau yang lainnya. Maka khalifah pun tak akan segan-segan melakukan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus.
Sistem ekonomi Islam yang diterapkan pun akan memungkinkan penguasa mampu memberikan jaminan kebutuhan pokok, seperti makanan, obatan-obatan, layanan kesehatan, dan sebagainya secara merata dan adil. Mengapa? Karena sistem ekonomi Islam memiliki anggaran yang kokoh. Salah satu pos pemasukannya adalah dari harta kepemilikan umum, seperti sumber daya alam.
Islam mewajibkan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Haram dikelola oleh asing atau swasta. Karena itu, pos ini mampu memberikan masukan yang sangat besar bagi baitul mal dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baik ketika pandemi ataupun tidak.
Penguasa yang berlaku adil dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, akan mendorong rakyat untuk patuh pada penguasa. Tidakkah kita rindu pada sistem yang demikian? []
COMMENTS