Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rakyat Tak Akan Kelaparan, Butuh Bukti Bukan Janji

Persoalan kelaparan bukan sekedar akibat adanya pandemi wabah saja atau penerapan PPKM darurat. Namun persoalan kelaparan merupakan masalah yang selama ini belum mampu diselesaikan secara tuntas.

Oleh: Laily Ch. S.E (Pemerhati Ekonomi)

Seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se-Jawa Bali, mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. PPKM Darurat dinilai mampu menekan persebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia, yang saat ini tengah mengalami gelombang kedua.

Aturan PPKM Darurat ini langsung mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak bertanggung jawab secara penuh selama penerapan PPKM Darurat. Apalagi banyak orang yang harus rela kehilangan pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pemerintah tak serta merta cuci tangan. Melalui konferensi pers yang digelar pada 12 Juli 2021 ini, Luhut mengungkap sejumlah langkah pemerintah selama PPKM Darurat. Salah satu hal yang dipastikan pemerintah adalah tak membuat rakyat kelaparan.

Presiden Jokowi disebut akan menjamin rakyat tak akan kelaparan selama penerapan PPKM Darurat. Melalui Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu (11/7/2021) menyatakan dengan tegas bahwa selama PPKM darurat negara akan hadir dan tidak akan membiarkan rakyat nya kelaparan. (Sindonews.com, 12/7/2021)

Pemerintah memastikan semua bantuan akan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Baik pemerintah pusat pemerintah daerah, TNI-Polri relawan dan kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan,” tegasnya.

Di mana salah satu upayanya yakni melalui Kementerian Sosial yang telah mengaktivasi dapur umum, menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga. Selain di Jakarta, Dedy mengatakan, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di mana PPKM darurat diberlakukan seperti di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman dan kota Denpasar.

Persoalan kelaparan bukan sekedar akibat adanya pandemi wabah saja atau penerapan PPKM darurat. Namun persoalan kelaparan merupakan masalah yang selama ini belum mampu diselesaikan secara tuntas.

Di tahun 2019 lalu Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. ADB bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan hal itu dalam laporan bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045'. Kelaparan yang diderita 22 juta orang tersebut, atau 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas yang juga rendah. "Banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak cenderung stunting. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia menderita kelaparan," terang laporan tersebut. (Cnnindonesia.com, 6/11/2019)

Bisa kita bayangkan jumlah tersebut saat ini apakah semakin menurun atau justru naik secara drastis? Sebagaimana diketahui, sejak diserang COVID-19, ekonomi Indonesia terus-terusan berada di zona negatif. Di kuartal II-2020, ekonomi RI langsung jeblok hingga -5,32%, di kuartal III-2020 mulai terjadi perbaikan menjadi -3,49% tapi masih berada di zona negatif, di kuartal IV-2020 pun demikian meski membaik menjadi -2,19% tapi tetap saja belum berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Hal serupa disampaikan oleh Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Tak hanya terjebak di jurang resesi, pandemi juga membuat ekonomi RI jatuh ke level pertumbuhan terendah sejak 20 tahun terakhir. Tentu saja hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin membludak. "Terbatas aktivitas perekonomian akhirnya berdampak pada isu sosial-ekonomi lainnya, jumlah pengangguran pada Agustus misalnya mencapai 9,7 juta orang atau bertambah 2,67 juta orang dibandingkan tahun 2019," katanya. (Detik.com, 2/3/2021)

Oleh karena pengangguran meningkat akhirnya pendapatan masyarakat juga berkurang dan ini yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang dibandingkan September 2019.

Setahun corona, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 tampaknya akan tertunda jika sistem yang diterapkan dalam negara ini masih menggunakan prinsip kapitalisme. Sebab dalam sistem yang tidak manusiawi ini hanya mampu mensejahterakan segelintir orang kaya saja. Negara lebih mementingkan kepentingan individu tertentu. Fungsi negara bukan menjadi pelayan bagi rakyatnya, namun fasilitator saja antara kebutuhan rakyat dengan penyedia barang dan jasa dalam hal ini adalah pengusaha. Dalam menentukan rakyat sudah sejahtera tidaknya hanya berdasarkan pendapatan per kapita, sehingga angka yang dihasilkan tentu saja tidak mencerminkan realitas kondisi masyarakat yang ada, masih kekurangan atau sudah sejahtera.

Klaim saja tanpa bukti sama saja dengan memberikan janji dan janji. Rakyat sudah 'kenyang' dengan janji. Namun faktanya sejahtera harus diwujudkan masing-masing individu dengan persaingan hidup yang semakin ketat. Berbeda halnya dengan islam. Selama kurang lebih 13 abad, bukti yang terekam dalam berbagai literasi serta peninggalan bangunan fisik yang ada hingga saat ini sangat sulit untuk diingkari.

Islam memandang kelaparan adalah bahaya besar, sebab menjadi pintu masuk kekufuran dan kekafiran sesorang. Oleh karenanya negara Islam secara tuntas menyelesaikan persoalan ini. Bahkan tidak hanya di negrinya, bantuan mengatasi kelaparan pun diberikan kepada negara lain.

Kala itu saat terjadi bencana ‘Great Famine’ atau ‘Kelaparan Besar’, Khalifah Utsmani, Sultan Abdul Majid memberikan peranannya. Orang Irlandia mengenal zaman susah ini sebagai Irish Potato Famine (Kelaparan Kentang di Irlandia). Tepatnya peristiwa ini terjadi sekitar 160 tahun silam. Irlandia bukan negeri Islam. Penduduknya mayoritas beragama Kristen. Namun khalifah menawarkan bantuan senilai 10.000 pound kepada Irlandia. Uniknya lagi, saat itu usia Sultan Abdul Majid baru 23 tahun. Atas sikap dermawan ini Kekhalifahan Utsmani memiliki reputasi kedermawanan di seluruh dunia.

Anehnya, meski Irlandia saat itu di bawah kekuasaan Inggris, langkah Sultan tak membuat negara tuan koloni Irlandia tak berkenan membantunya. Para diplomat Inggris di Turki menasihatinya bahwa tindakan Sultan akan menyinggung banyak orang, termasuk Ratu Victoria.

Atas situasi ini, diplomat Inggris yang ada di Istanbul, Welesley menyarankan agar Sultan Abdul Majid menyumbangkan setengah dari dari jumlah sumbangannya. Dan jangan melebihi sumbangan Ratu Inggirs yang hanya memberi sumbangan senilai dua ribu pound saja, meski Irlandia adalah bagian dari Inggris pada saat itu.

Namun, Sultan Abdul Majid menemukan cara lain untuk membantu kelaparan akut di Irlandia itu. Secara diam-diam mengirimkan lima kapal penuh makanan ke Kota Drogheda pada Mei 1847. Maka disitulah penduduk setempat yang beragama Kristen mulai akrab dengan simbol-simbol Islam, seperti bulan sabit dan bintang. Lambang ini mulai dikenal warga kota itu saat armada kapal bantuan dari Kesultanan Utsmani datang.

Bahkan, sebuah jurnal agama yang terbit di Inggris menerbitkan sebuah artikel berjudul: "Seorang Sultan yang Baik Hati". Dalam artikelnya, penulis menyebut, untuk pertama kalinya seorang penguasa Mohammedan mewakili populasi Islam yang beraneka ragam, secara spontan memanifestasikan simpati hangat dengan negara Kristen.

Surat penghargaan dari bangsawan Irlandia dan orang-orang kepada Sultan Utsmani ada di arsip Istana Topkapi hari ini. MasyaAllah, inilah negara khilafah yang berdaulat bahkan keberadaan nya dirasakan tidak hanya bagi muslim tapi juga non muslim.

Post a Comment for "Rakyat Tak Akan Kelaparan, Butuh Bukti Bukan Janji"