Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PPKM DARURAT, SOLUSIKAH?

Puluhan TKA China itu masuk ke Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda Negeri. Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat, lantaran saat ini Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DARURAT Jawa-Bali untu

Oleh ; Ross A.R (Aktivis dakwah Medan Johor)

Rakyat kembali harus menelan pil pahit, dikarenakan adanya penambahan hampir 28.000 kasus Covid-19 dalam satu hari Kompas.com (3/7/2021)

Rekor kasus harian Indonesia tiga kali lipat dibandingkan rekor tertinggi Malaysia yang tercatat di 9.000 kasus.

Ditengah meroket nya wabah covid-19, pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Namun, ironisnya di tengah penerapan PPKM, sebanyak 20 tenaga kerja asing ( TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hassanudin, kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, CNNIndonesia.com.(3/7/2021)

Puluhan TKA China itu masuk ke Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda Negeri. Kedatangan pekerja asal China tersebut menjadi sorotan masyarakat, lantaran saat ini Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DARURAT Jawa-Bali untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Bahkan dari kementerian dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan sanksi pidana kepada pelanggar kebijakan PPKM DARURAT berupa pidana penjara dan denda. Perlakuan pemerintah terhadap warga asing ini tentu sangat berlawanan dengan perlakuan terhadap rakyatnya sendiri. Disatu sisi pemerintah memberlakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat bahkan menyiapkan sanksi pidana jika melanggar kebijakan tersebut.

Sementara disisi lain pemerintah pemerintah membiarkan TKA China masuk dengan bebas di Negeri ini. Benarkah pemerintah serius dalam menyelesaikan wabah Covid-19?

Di tengah lonjakan wabah Covid-19 di Negeri ini pemerintah benar-benar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DARURAT. Banyak pakar menganggap PPKM DARURAT bukan kebijakan yang efektif.

Untuk mengantisipasi kegentingan dan ledakan Covid-19, sebelumnya beberapa pihak justru menyarankan untuk penguncian wilayah atau lock down. Namun, dengan alasan agar ekonomi tetap berjalan meski di batasi, pemerintah justru memilih opsi lain. Aturan dalam kebijakan ini sedikit melonggarkan operasional sejumlah sektor , misalnya saja kapasitas perkantoran menjadi 50 persen, operasional mall kembali dibuka dengan jumlah pengunjung dan jam yang dibatasi.

Kebijakan pemerintah ini tentunya menampakkan keengganan mengorbankan keuntungan materi atas nama penyelamatan ekonomi. Bukankah pemerintah sebagai pengurus urusan rakyat semestinya berfokus pada penyelamatan nyawa rakyat.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga pernah terjadi wabah penyakit yang sangat ganas. Pada tahun 18 Hijriyah, terjadi wabah Tha'un di Amawas, yang kemudian menyebar dengan cepat ke dataran rendah Yordania. Keganasan virus itu terus mengintai orang-orang disana, yang di antaranya pasukan kaum muslimin.

Khalifah Umar bin Khattab pun mengambil kebijakan tegas, lock down benar-benar diterapkan, serta mengisolasi bagi yang terpapar wabah penyakit tersebut dan mengobati hingga sembuh, dan fasilitas diberikan secara gratis, dan kebutuhan pokok pun di penuhi secara cuma-cuma.

Post a Comment for "PPKM DARURAT, SOLUSIKAH?"