Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontradiksi Pelonggaran Masuknya TKA di tengah Penerapan PPKM darurat

Derasnya TKA yang masuk Indonesia tidak terlepas dari perjanjian regional Indonesia dengan negara lain. Mudahnya perizinan bagi TKA bekerja di dalam negeri adalah wujud penerapan ekonomi liberal kapitalistik yang diterapkan negeri ini. Ditambah dukungan UU Cipta Kerja.

Oleh : Rey Fitriyani

Pemerintah telah mengumumkan aturan baru pengetatan yang bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Aturan ini mulai berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran covid-19 yang semakin menjadi, seiring dengan munculnya berbagai varian baru yang disebut-sebut cepat menular. (cnbcindonesia.com, 2/7/2021)

Konon, peraturan yang diterapkan dalam PPKM Darurat ini lebih ketat dibandingkan dengan penerapan PPKM sebelumnya. Karena selain memperketat pengawasan, juga disertai dengan penegakan hukum dengan melibatkan peran petugas kepolisian.

Namun ironisnya, ketika masyarakat diketatkan dengan aturan PPKM, TKA masih bisa melenggang dengan mudah keluar masuk Indonesia. Pelonggaran terhadap TKA ini kontradiktif dengan penerapan PPKM darurat.

Stakeholder Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk membangun smelter di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan.

"Iya benar, mereka (TKA) kerja kontrak perusahaan untuk (membangun) Smelter," kata Iwan Minggu.

Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang juga membenarkan tentang kedatangan 20 orang TKA asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Sejauh ini, total tercatat 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7), sembilan orang pada 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli. (antaranews.com)

Derasnya TKA yang masuk Indonesia tidak terlepas dari perjanjian regional Indonesia dengan negara lain. Mudahnya perizinan bagi TKA bekerja di dalam negeri adalah wujud penerapan ekonomi liberal kapitalistik yang diterapkan negeri ini. Ditambah dukungan UU Cipta Kerja.

Meski pihak imigrasi mengklaim kedatangan TKA sudah sesuai dengan prosedur dan pemeriksaan kesehatan yang ketat, tetap saja tak ada yang menjamin di antara warga asing itu tidak membawa virus dengan varian baru. Buktinya, Indonesia kebobolan dengan varian Delta yang terdeteksi pada 28 warga Kudus beberapa bulan yang lalu.

Sikap penguasa yang tetap membiarkan TKA masuk, sangat melukai hati rakyat. Keseriusan pemerintah pun layak dipertanyakan akibat inkonsistensi kebijakan ini. Karena tak dipungkiri, kasus Covid-19 memang benar-benar makin tak terkendali dan kian sporadis. Dalam beberapa waktu terakhir ini, penambahan kasus konfirmasi harian bahkan telah melampaui angka 27 ribu. Sementara jumlah kematian harian juga terbilang sangat tinggi, hingga pernah tembus sebanyak 555 orang sehari.

Sehingga percuma rakyat dipasung mobilitasnya, sementara warga asing dibiarkan bebas hilir mudik ke Indonesia. Sebagai contoh, sebelumnya pemerintah sempat menetapkan pembatasan aktivitas ibadah dan menutup rumah ibadah. Namun di saat sama, tempat publik lain seperti pasar, mal, tempat makan, dan wisata justru dibiarkan tetap buka.

Begitu pun pemerintah beberapa kali melakukan pengetatan aktivitas masyarakat di dalam negeri. Ada larangan mudik, sekolah daring, dan lain-lain. Namun di saat bersamaan, pemerintah malah membiarkan pintu bandara internasional terbuka lebar bagi masuknya warga negara asing.

Seperti banyak diketahui lonjakan kasus Corona disebabkan masuknya varian baru yang datang dari luar negeri. Karena corona bukanlah virus endemik yang berasal dari Indonesia. Virus ini dibawa dari mobilitas orang dan perjalanan internasional. Saat Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Corona paling akhir, pengetatan mobilitas warga asing baik di darat, laut, maupun udara tidak segera dilakukan. Inilah faktanya, jadi sudah sangat wajar bila rakyat marah. Karena ketidakadilan sikap pemerintah terhadap rakyat.

Lantas bagaimana mau berhasil mengendalikan pandemi jika pemerintah terus saja membuat kebijakan tidak tegas seperti ini? Dan yang selama ini sering dipertanyakan oleh rakyat adalah soal sejauh mana konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Bahkan terkadang sering kita dapati kebijakan terkait pandemi sering bertabrakan dengan kebijakan lain yang diterapkan. Kebijakan inkonsisten ini pula yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah hilang. Ketika penguasanya sudah tidak dipercaya, kebijakan seketat apa pun bahkan jika benar sekalipun akan sangat sulit dipercaya lagi oleh rakyat.

Inilah akibat terlalu bergantung pada ideologi kapitalisme. Penguasa dalam sistem kapitalisme hari ini selalu berpikir ala kapitalis. Yaitu hanya fokus pada investasi (keuntungan) dan abai pada keselamatan rakyat. Urusan kapitalis (pemegang modal) dan korporasi asing lebih diutamakan ketimbang pengurusan terhadap rakyat. Karakter kapitalistik ini pula yang membuat negara tidak mandiri menetapkan kebijakan. Jadilah penguasa yang tidak memiliki empati, nurani, dan kepedulian pada rakyat tetapi pada korporasi.

Namun berbeda halnya dengan Islam. Solusi dalam Islam akan mengutamakan keselamatan dan nyawa manusia. Karena nyawa seorang manusia sangatlah berharga Di sisi Allah, hilangnya nyawa seorang muslim lebih lebih besar perkaranya dari pada hilangnya dunia. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”

Penguasa (khalifah) dalam sistem Islam akan mengambil kebijakan lockdown (syar’i). Khalifah akan segera mengisolasi wilayah yang terpapar wabah; tegas menutup wilayah tersebut agar proses penularan berantai dapat dihentikan. Saat isolasi dijalankan, negara tidak akan berlepas tangan, yakni dengan menjamin semua kebutuhan dasar masyarakatnya. Penjagaan wilayah yang tidak terdampak wabah, benar-benar dilakukan dengan ketat, sehingga dapat menopang daerah lain yang terkena wabah. Tak lupa pula mendorong para ilmuwan untuk segera menemukan obat/vaksin.

Jadi sangat disayangkan jika rakyat masih berharap pada sistem kapitalisme, sistem yang justru membiarkan nyawa hilang demi keuntungan korporasi. Untuk itu mari kita kembali kepada sistem yang berasal dari Illahi, yaitu sistem Khilafah. Sistem yang benar benar serius mengutamakan keselamatan nyawa manusia.

Post a Comment for "Kontradiksi Pelonggaran Masuknya TKA di tengah Penerapan PPKM darurat"