Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ironis, PPKM Darurat Diterapkan, TKA Masuk Dibiarkan

Kedatangan TKA ini benar benar membawa luka, menyakitkan dan mencederai rasa keadilan untuk masyarakat lokal. Bagaimana tidak, kedatangan mereka terjadi saat banyak warga yang dipaksa putar balik dalam perjalannya hingga himbauan penutupan masjid dengan alasan pemberlakuan PPKM. Terlintas sebuah pertanyaan apakah covid itu hanya ada pada arus perpindahan masyarakat lokal? sehingga untuk orang asing yang punya kepentingan bisa dengan mudah masuk ke negeri ini.

Oleh: Sulastri (Pemerhati Umat)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. "Selama pemberlakuan PPKM Darurat saya meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (4/7). Menurutnya, larangan ini penting agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif dan penerapannya tidak diperpanjang setelah berakhir pada 20 Juli.

Sepertinya apa yang beliau katakan bukan tanpa alasan pasalnya memang negeri ini masih terus kedatangan TKA dengan alasan pekerjaan, meski pandemi belum usai bahkan cenderung meningkat.

Diberitakan oleh media Makassar, Stakeholder Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto membenarkan adanya kedatangan puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk membangun smelter di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan.

Menurut informasi, 20 pekerja asing asal Tiongkok itu tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Sabtu (3/7) pukul 20.10 Wita dengan menumpangi pesawat Citilink QG-426 dari Jakarta. Mereka selanjutnya akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng (Antaranews, 5/7/21).

Kedatangan TKA ini benar benar membawa luka, menyakitkan dan mencederai rasa keadilan untuk masyarakat lokal. Bagaimana tidak, kedatangan mereka terjadi saat banyak warga yang dipaksa putar balik dalam perjalannya hingga himbauan penutupan masjid dengan alasan pemberlakuan PPKM. Terlintas sebuah pertanyaan apakah covid itu hanya ada pada arus perpindahan masyarakat lokal? sehingga untuk orang asing yang punya kepentingan bisa dengan mudah masuk ke negeri ini.

Padahal Faktanya, virus covid Varian baru justru masuk ke Indonesia karena mobilisasi yang terbawa oleh warga asing. Seperti yang dilansir Liputan6.com, Pada awal Maret 2021, varian virus Corona COVID-19 B117 dari Inggris terdeteksi masuk Indonesia. Dua bulan berselang, tepatnya pada 3 Mei 2021 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa dua varian virus Corona asing lainnya sudah masuk ke Tanah Air, yakni B1617 dari India dan B1351 dari Afrika Selatan. Varian virus Corona asal India B1617 itu masuk ke Indonesia dalam dua kasus lewat pintu masuk Jakarta ( Liputan6.com 5/5/22).

Kebijakan pemerintah ini bisa dikatakan paradoks.Tak heran, jika publik mempertanyakan sensitifitas penguasa pada rakyatnya. Alih alih melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menangulangi merebaknya covid, malah justru memuluskan masuknya TKA ke negeri ini. Jika sudah demikian kenyataannya, maka jangan salahkan masyarakat kalau mereka akan sulit diatur bahkan cenderung membangkang dengan berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan.

Membanjirnya TKA yang masuk Indonesia tidak terlepas dari perjanjian regional Indonesia dengan negara lain. Mudahnya perizinan bagi TKA bekerja di dalam negeri adalah wujud penerapan ekonomi liberal kapitalistik yang diterapkan negeri ini. Ditambah dukungan UU Cipta Kerja. Semakin lengkap dan klop.

Inilah buah dari penerapan ideologi kapitalisme. Negara tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan, mudah di setir oleh pihak yang berkepentingan. Karakter kapitalistik ini pula yang membawa pada kebijakan yang tidak memprioritaskan rakyat.

Ketika negeri ini sedang menghadapi kegentingan dan kedaruratan Covid-19, memang butuh kebijakan yang mengutamakan penyelamatan sistem kesehatan dan nyawa rakyat terlebih dahulu. Setelah itu, baru berpikir pemulihan ekonomi. Karena jika ekonomi yang menurun, itu bisa dipulihkan kembali, setelah nyawa masyarakat tertolong. Namun nyawa seseorang tidak akan bisa kembali dihidupkan, meskipun ekonominya selamat.

Inilah pentingnya kebijakan yang tepat dan mumpuni dalam menyelsaikan perkara- perkara yang sulit. Selain itu, pun sangat dibutuhkan pula pemimpin yang tegas,konsisten dan amanah dengan kebijakan yang diambil. Karena pemimpin yang demikianlah yang mampu membawa sebuah negeri keluar dari permasalahan yang pelik.

Sungguh berat beban seorang pemimpin. Sebab, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia yang fana ini, melainkan juga akhirat kelak.

Oleh karena itu, sifat- sifat tersebut harus melekat pada dirinya. Allah SWT menebar ancaman kepada para pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyat atau orang yang dipimpinnya. “Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka” (HR Ahmad). Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Allah mengancam orang yang semena-mena.

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih” (Terjemah QS asy-Syura: 42).

Seorang pemimpin yang zalim akan merasakan akibatnya pada Hari Pembalasan. “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim” (HR Tirmidzi).

Selain itu, Rasulullah SAW mendoakan kesusahan bagi para penguasa yang menindas umat beliau. “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia,” demikian munajat beliau, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim.

Wallàhualambishawab

Post a Comment for "Ironis, PPKM Darurat Diterapkan, TKA Masuk Dibiarkan"