Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ironi TKA Masuk Saat PPKM Darurat

Jika merujuk pada regulasi pembatasan mobilitas yang beredar terkait PPKM hanya berlaku secara domestik di wilayah Jawa-Bali saja. Artinya, mobilitas warga negara asing masih diberi kelonggaran. Akibatnya mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai varian yang datang dari luar Indonesia tidak bisa terputus penyebarannya. Wajar jika akhirnya implementasi PPKM tidak sesuai dengan harapan untuk menekan laju penularan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam memutus rantai penularan wabah .

Oleh : Nurul Afifah (Komunitas Aktif Menulis)

Sungguh Ironi ! Ditengah penerapan PPKM Darurat untuk menekan laju penularan wabah, 20 pekerja asing asal Tiongkok tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang dan Stakeholder Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto. Mereka akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulsel. (Antaranews, 5/7/2021).

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021 dengan alasan wisata atau bekerja. (Cnnindonesia, 4/7/2021).

Inkonsistensi aturan PPKM Darurat

Lagi dan lagi, pemerintah mempertontonkan inkonsistensi dalam sebuah kebijakan yang diterapkan. Di satu sisi rakyat dibatasi dalam melakukan berbagai kegiatan, di sisi yang lain pemerintah seolah memberi karpet merah pada warga negara asing.

Tentu belum lupa, pada bulan April 2021 saat terjadi tsunami Covid-19 varian delta di India dengan penularan yang begitu cepat, otoritas Indonesia, dalam hal ini Dirjen Imigraso dan Dirjen Perhubungan Udara, membiarkan flight carteran yang memuat ratusan WNA India ke Indonesia dengan masa karantina hanya 5 hari. Ini langkah keliru dan membahayakan. Pasalnya, terbukti kasus varian baru adalah kasus yang di impor, didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasional.

Jika merujuk pada regulasi pembatasan mobilitas yang beredar terkait PPKM hanya berlaku secara domestik di wilayah Jawa-Bali saja. Artinya, mobilitas warga negara asing masih diberi kelonggaran. Akibatnya mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai varian yang datang dari luar Indonesia tidak bisa terputus penyebarannya. Wajar jika akhirnya implementasi PPKM tidak sesuai dengan harapan untuk menekan laju penularan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam memutus rantai penularan wabah .

Sungguh memprihatinkan ! Rakyat selalu dipertontonkan dengan ketidakadilan dan inkonsistensi kebijakan. Akibatnya, kepercayaan pada pemerintah pudar lantaran kerap kali dihianati.

Konsekuensi Penerapan Sistem Kapitalis Liberal

Karut marut kebijakan yang kita lihat saat ini adalah konsekuensi dari penerapan Sistem Kapitalis Liberal dalam mengatur sendi kehidupan. Negara selalu memprioritaskan penyelamatan ekonomi, bukan penyelamatan nyawa dan kemaslahatan rakyat. Alhasil, aneka kebijakan yang dilahirkan dengan dalih untuk memutus mata rantai pandemi selalu tak sejalan dengan kebijakan lainnya yang bertujuan pemulihan ekonomi.

Jika sejak awal pemerintah mau mendengarkan para ahli untuk memberlakukan lockdown dalam menanggulangi pandemi, mungkin tidak akan separah ini.

Pemerintah enggan memberlakukan lockdown dengan dalih akan menghabiskan banyak anggaran dalam pemenuhan kebutuhan warga dan ekonomi akan rapuh. Inilah jika negara berasaskan Kapitalis, seluruh kebijakan diukur dengan untung rugi belaka.

Jika negara mau memberlakukan lockdown dan memenuhi kebutuhan rakyatnya sebenarnya bisa saja . Sebab, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Namun jauh panggang dari api, kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah berada dalam dekapan negara asing dan swasta, disisi lain negara tersandera hutang.

Kembali pada Islam

Lockdown bukan hanya solusi yang ditawarkan para ahli untuk memutus wabah pandemi, namun juga solusi yang diberikan Islam . Lockdown adalah penguncian wilayah di tempat pertama terjangkitnya wabah. Kebijakan ini pernah diterapkan pada masa Rasulullah dalam menghadapi wabah penyakit kusta dan Khalifah Umar bin Khathab saat terjadi wabah tha'un di Syam.

Rasulullah saw bersabda, " Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, jangan kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

Islam agama sekaligus ideologi yg sempurna, semua hal sudah diatur dan mampu memberi solusi atas semua permasalahan . Dengan demikian, satu-satunya solusi untuk mengakhiri segala permasalahan hari ini adala kembali pada Islam . Menerapkan Islam secara sempurna diberbagai sendi kehidupan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 208 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman ! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."

Wallahu'alam

Post a Comment for "Ironi TKA Masuk Saat PPKM Darurat"