utang indonesia 2021
Oleh: Ika Misfat Isdiana
Kabar hutang negara yang kian lama kian membengkak membuat rakyat semakin kawatir. Kementerian Keuangan sendiri mencatat utang pemerintah pada akhir bulan Mei 2021 sebesar Rp 6.418 triliun. Dimana rasio utang pemerintah terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167% dan rekomendasi IMF sebesar 90-150%. Dan rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF yang sebesar 25-35%.
Hal ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai posisi utang dan beban bunga utang pemerintah cukup berisiko. BPK khawatir pemerintah tidak sanggup membayar hutang. Sehingga pemerintah diharapkan dapat mengerem laju utang dan beban bunga sembari meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.
Namun disisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sulit untuk menarik pajak penghasilan (PPh) orang pribadi kelas menengah atas atau orang kaya. Masalah ekonomi yang sering terjadi dalam negara kapitalistik-sekuler, mangkir dari jeratan pajak. Padahal pajak dari mereka sangat potensial untuk menambah penerimaan negara. Karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang utama selain hutang.
Petaka gagal bayar hutang
Hutang adalah salah satu sumber pendapatan negara dalam APBN negri ini. Sehingga wajar jika hutang menjadi 'kebiasaan' wajib untuk memenuhi kas negara. Namun jika hutang tersebut membengkak, lalu gagal bayar hutang (default), maka fakta ini adalah bencana.
Secara internasional dunia tidak lagi percaya pada Indonesia. Tidak ada lagi kucuran hutang. Pada saat hutang menjadi satu-satunya sumber pendapatan negara. Pada akhirnya perbankan kolabs. Program pendanaan dari pemerintah ke masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan dukungan fasilitas publik lainnya akan terhenti. Ditambah dengan situasi pandemi, maka bencana ini akan mengakibatkan kekacauan.
Dalam situasi ini, pajak dianggap solusi. Akhirnya pungutan pajak semakin tinggi. Padahal kegiatan produksi dalam negri terhenti karena perbankan yang kolabs Dan kebijakan impor. Pengangguran akut, bertambahnya kemiskinan dan bencana kelaparan mengancam. Hal ini membuat Keamanan dalam negri terguncang. Dimana kerusuhan, penjarahan dan tindak kekerasan bertebaran karena rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Lingkaran setan hutang Dan pajak membuat situasi negri ini benar-benar akan mencekam. Sebuah krisis yang berawal dari hutang. Disolusi dengan hutang dan pajak. Seolah tak ada lagi solusi lain yang tuntas. Tanpa ada efek domino.
Alternatif Sumber pendapatan negara, lunasi hutang
Tidak bisa disangkal, kebuntuan permasalah hutang di negri ini berawal dari hutang riba yang diambil negara. Dimana hutang tersebut dijadikan sebagai sumber pendapatan pokok. Yang terus diadopsi, sejak Indonesia merdeka hingga kini. Dimana saat ini, untuk membayar ribanya saja bangsa ini kewalahan. Karena tertumpuk selama bertahun tahun. Sehingga bisa dikatakan, hutang telah menjadi candu. Mau tidak mau, penyelesaian masalah ini adalah dengan menghentikan sistem riba. Dan merombak sistem APBN agar tidak bertumpu pada hutang riba sebagai pendapatan. Agar sebab permasalahannya tersolusi secara tuntas.
Namun hal itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena negri ini telah 'kecanduan' hutang. Dan secara internasional dijajah oleh hutang. Kalaupun ribanya dihapuskan, tetap saja ada tanggungan hutang pokok yang masih harus diselesaikan. Apakah ada harapan indonesia untuk melunasinya? Tentu ada,
Dalam islam, ada pendapatan negara yang sangat melimpah di indonesia. Untuk membantu melunasi hutang negara. Pendapatan tersebut adalah dari
Pertama, harta hasil kecurangan para penguasa dan pejabat negara. Contohnya, praktik suap terhadap penguasa dan pejabat negara, hadiah atau hibah untuk penguasa dan pejabat negara, harta dari penyalahgunaan jabatan oleh penguasa dan pejabat negara, harta hasil makelaran atau komisi dari perusahaan asing maupun lokal dsb.
Kedua, harta dari hasil pekerjaan yang tidak diperbolehkan syariah. Contohnya, korupsi, mark-up anggaran kenegaraan,
Ketiga, harta dari hasil denda. Denda akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh warga negara.
Pendapatan dari aspek ini sangat melimpah di Indonesia saat ini. Dan bisa dijadikan sebagai alternatif sumber pendapatan negara. Hanya saja sistem korup demokrasi kapitalis saat tidak mungkin mampu mewujudkannya. Karena dalam sistem demokrasi penguasa yang sebenarnya adalah pengusaha. Yang notabene menjadi kalangan yang paling dirugikan jika aturan tersebut diberlakukan.
COMMENTS