Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Manisnya "Kue" Komisaris Ala Politik Etis

terdapat 19 komisaris BUMN yang dilantik sejak tahun 2019. Kesembilan belas orang tersebut semuanya merupakan relawan pemenangan penguasa saat ini. Tentunya tanpa melihat latar belakang kompetensi yang dimiliki. Jerih payah mereka saat bergabung dalam relawan pemenangan dirasa penguasa cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan imbalan berupa tampuk kekuasaan strategis.

Penulis : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi)

Ada gula ada semut. Peribahasa ini cocok disematkan pada kursi komisaris BUMN. Kekuasaan tersebut diibaratkan sebagai gula yang dikerubungi atau bahkan menjadi perebutan banyak manusia. Manisnya kursi kekuasaan membuat banyak pihak menghalalkan segala cara demi menikmati kelezatannya. Tanpa peduli dengan wewenang yang semestinya diemban secara amanah demi kemaslahatan masyarakat.

Kompetensi menjadi perkara yang tak terlalu disyaratkan dalam kursi kekuasaan. Kompetensi tanpa memiliki modal dan tak menunjukkan keberpihakan kepada pemangku kebijakan maka tak berarti apa-apa. Sudah bisa dipastikan tak akan bisa merasakan empuknya kursi kekuasaan.

Sebaliknya, tanpa memiliki kompetensi apapun jika sejak awal secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan, maka besar kemungkinan akan mendapatkan kedudukan. Politik etis mengalahkan segalanya. Bahkan seakan menjadi hal yang lumrah di negeri ini.

Setidaknya terdapat 19 komisaris BUMN yang dilantik sejak tahun 2019. Kesembilan belas orang tersebut semuanya merupakan relawan pemenangan penguasa saat ini. Tentunya tanpa melihat latar belakang kompetensi yang dimiliki. Jerih payah mereka saat bergabung dalam relawan pemenangan dirasa penguasa cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan imbalan berupa tampuk kekuasaan strategis.

Kompetensi VS Politik Etis

Banyak pihak memberikan tanggapannya terhadap pengangkatan para komisaris BUMN yang ternyata mayoritas berlatar belakang sama, yakni menjadi relawan pemenangan penguasa. Terutama salah satu komisaris PT Telkom Indonesia yang baru diangkat oleh Menteri BUMN yakni Abdee Slank dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 28 Mei 2021, dianggap sebagai bentuk balas jasa. Pasalnya, dalam dua kali pemilihan presiden 2014 dan 2019, Abdee dikenal sebagai relawan pendukung kampanye penguasa saat ini.

Kondisi ini sinkron dengan permintaan dari organisasi masyarakat relawan pemenangan penguasa kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk mengangkat lebih banyak dari unsur relawan pemenangan pilpres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko, menyatakan secara kualifikasi, banyak relawan penguasa yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni untuk duduk di kursi komisaris BUMN, termasuk juga direksi BUMN. (Kompas.com, 31/10/2020)

Salah satu yang mempertanyakan penunjukan Abdee adalah Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Saat beliau menjadi sekretaris tahun 2005, dalam menentukan direksi atau komisaris yang akan ditempatkan, pihaknya memetakan kendala yang dihadapi BUMN. Baru, dicari orang yang cocok untuk menghadapi kendali tersebut melalui pembahasan. Menurutnya, dalam ketentuan yang berlaku ada syarat kompetensi untuk direksi dan komisaris. Kemudian, ada juga aturan yang mengatur soal masa jabatan direksi dan komisaris. (Finance.detik.com, 31/5/2021)

Politik balas budi ini memang nampak menonjol pada masa penguasa saat ini. Secara bertahap satu per satu para pendukung mendapatkan jatah kursi tanpa lagi memperhatikan apakah sesuai dengan latar belakang kompetensi yang dimiliki. Ini merupakan hal yang wajar terjadi pada negara yang dikuasai oleh para oligarki.

Politik balas budi menjadikan rakyat sebagai taruhannya. Jabatan tanpa kompetensi ibarat melakukan tindakan bunuh diri. Bukankah wewenang yang melekat pada jabatan tersebut harus dilaksanakan secara amanah demi kemaslahatan rakyat? Lantas dengan mudahnya mereka mendapatkan kekuasaan tanpa memiliki latar belakang keilmuan yang mendukung jabatannya tersebut. Kekuasaan menurut mereka layaknya "bancakan" yang mesti diperebutkan dan dimakan bersama-sama.

Jabatan dalam Islam

Islam sebagai sistem hidup memberikan aturan yang lengkap dan rinci bagi kehidupan manusia. Tak hanya individu bahkan sampai pada tataran pemerintahan. Salah satunya terkait jabatan kekuasaan.

Jabatan bukanlah "bancakan" yang layak untuk diperebutkan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW semenjak kedatangan beliau di Madinah. Rasulullah memilih tiap orang yang berada dalam jajaran pemerintahan adalah yang paling dapat berbuat terbaik dalam kedudukan yang akan disandangnya, selain hati yang telah dipenuhi dengan keimanan. Jadi yang berada pada jajaran pemerintahan benar-benar yang memiliki kompetensi.

Rasulullah tak segan bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikan persoalan. Pun bertukar pikiran dengan para ahli atau yang memiliki pemikiran luas kerap dilakukan Rasulullah SAW. Sungguh, Rasulullah merupakan teladan yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan.

Menjalankan roda pemerintahan merupakan amanah yang berat. Sebab kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diletakkan di pundaknya. Semestinya para pemangku jabatan menyadari beratnya amanah yang dipikul ini. Sehingga tak ada lagi yang meminta jatah kursi jabatan demi tereguknya nikmat dunia yang fana.

Wallahu a'lam bish showab

Post a Comment for "Manisnya "Kue" Komisaris Ala Politik Etis"