work from bali
Oleh : Reni Adelina, A.Md (Kontributor Media)
Bumi pertiwi masih dihantui oleh pandemi. Sudah memasuki tahun kedua bagi negeri. Kasus penularan kian hari kian bertambah, hal ini membuat miris hati. Belum lagi kebingungan terhadap regulasi. Besar harapan ada solusi tuntas untuk negeri.
Babak belur dihantam corona, memberi dampak yang sangat terasa diberbagai sendi kehidupan. Baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, keselamatan, sosial maupun ekonomi. Semua orang merasakan dampaknya. Seperti para pelajar, ibu rumah tangga, pekerja swasta, pengusaha, tenaga honorer dan para pengelola pariwisata.
Ya, bumi pertiwi terkenal dengan keindahan alamnya. Anugerah terindah berupa keindahan alam ini dimanfaatkan sebagai pariwisata untuk menambah pundi-pundi rupiah bagi negara. Namun sayang, karena pandemi banyak tempat wisata yang terdampak, salah satunya Bali yang merupakan jargon wisata terbaik Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara.
Pariwisata digenjot KemBali
Pesona alam yang dimiliki Pulau Bali salah satu daya pikat bagi para wisatawan lokal dan mancanegara. Bali dikenal dengan sebutan _The Island of Paradise_ . Kearifan lokal, budaya dan tradisi masyarakat setempat masih sangat terjaga. Hal inilah yang juga menambah nilai jual dari destinasi wisata ini.
Akibat pandemi yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Bali menurun drastis sampai minus 9 persen. Padahal dari sektor pariwisata inilah penyumbang terbesar pemasukan daerahnya. Perekonomian lumpuh, wisata Bali mati suri untuk beberapa waktu.
Para pembuat kebijakan tidak ingin hal ini berlarut-larut. Sehingga muncul regulasi selama pandemi yang menimbulkan polemik. Seperti dilarang mudik dianjurkan piknik, ataupun dilarang bertemu keluarga namun dianjurkan pariwisata. Tujuannya hanya satu, ingin menggenjot kembali perekonomian negara. Padahal dampak dari regulasi ini akan menimbulkan klaster baru disebabkan kerumunan. Jika regulasi seperti ini dipertahankan maka masalah pandemi tidak akan tuntas.
Belum lagi ada program baru yang diluncurkan, yakni pencanangan program *Work From Bali (WFB)* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta 7 kementerian di bawah koordinasinya.
Tujuh Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.
Perencanaan dari program ini sudah dikaji dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengirim ASN kesana dengan jargon "wisata sambil bekerja", serta merinci kuota dan jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan di Bali.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, yakni Odo R.M Manuhutu mengatakan bahwa, program ini bukan satu-satunya upaya pemerintah untuk mengembalikan perekonomian Bali seperti sedia kala pasca pandemi Covid-19 dan juga pertumbuhan ekonominya. Mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Odo juga menjelaskan bahwa proses vaksinasi yang paling cepat dan tinggi di Indonesia adalah di Bali. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah agar bisa menimbulkan rasa percaya bahwa Bali sebagai destinasi wisata merupakan tempat yang aman untuk berkunjung.
Tepat Sasarankah Program WFB?
Jika dilihat secara teliti dan analisis bahwa rencana program WFB, mencanangkan 25 persen ASN untuk turut dalam kegiatan tersebut adalah program yang sia-sia alias tidak tepat sasaran. Bagaimana tidak, ketika rakyat diseluruh Indonesia ini masih berjibaku menghadapi dampak pandemi, justru program ini menunjukan bahwa kinerja para pembuat kebijakan tidak serius dalam menyelesaikan pandemi. Belum lagi regulasi yang tebang pilih, seperti di larang mudik, namun TKA asal Cina berbondong-bondong datang disaat momen lebaran. Bukankah yang terdampak pandemi semua daerah? Namun mengapa yang hanya diselamatkan hanya Bali?.
Alangkah lebih baik anggaran yang di gunakan untuk program WFB dari APBN di alokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga pribumi, menggaji para tenaga honorer dengan wajar, memperbaiki sekolah-sekolah yang ambruk, memberikan modal bagi usaha rumah tangga, ataupun meningkatan layanan kesehatan dan keselamatan selama masa pandemi.
Islam Solusi Mustanir
Mengandalkan pemasukan atau pendapatan dari sektor wisata tentu boleh saja asalkan sesuai syariat Islam. Indonesia adalah negeri dengan mayoritas Muslim dan dipimpin oleh seorang Muslim. Tentu, berbicara syariat Islam justru sah-sah saja.
Menyikapi program WFB, sebaiknya harus paham betul bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pariwisata tidak boleh diprivatisasi maupun dimonopoli oleh sekelompok orang, individu, swasta, apalagi asing. Negara wajib menjalankan distribusi pendapatan dengan jujur dan amanah untuk kepentingan rakyat.
"Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : air, rumput, dan api. Tiga hal yang tak boleh dimonopoli : air, rumput, dan api. (HR. Ibnu Majah)
Sebaiknya regulasi WFB perlu dikaji ulang dan diganti dengan program yang benar-benar tepat sasaran. Jangan hanya menguntungkan sebagian pihak tertentu. Bukan saatnya berpikir untung dan rugi. Kesalamatan rakyat adalah kunci utama. Islam sudah memberikan solusi yang terbaik dalam mengatasi pandemi. Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Ilahi.
Wallahua'alam.
COMMENTS