Sri Mulyani meminta masyarakat tetap menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Jangan lupa, kata dia, kegiatan belanja menjelang Lebaran
Oleh : Laily Ch. S.E (Pengamat Ekonomi)
Sungguh menggelikan dan sulit dicerna meski dengan kapasitas kemampuan berpikir yang pas-pasan. Sekelas Menteri Keuangan yang tak hanya sekali dua kali dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia mengeluarkan ide dan kebijakan dalam menyambut lebaran masyarakat tetap diminta belanja baju lebaran. Semua itu demi ekonomi tetap berjalan. Pemikiran ini disampaikan sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers APBN Kita kamis 22 April lalu. (Wartaekonomi.co.id)
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani meminta masyarakat tetap menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Jangan lupa, kata dia, kegiatan belanja menjelang Lebaran seperti membeli baju baru harus tetap berjalan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. "Ada bagusnya juga Lebaran tetap pakai baju baru, beli baju baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat bisa terjadi," kata Sri Mulyani sebagaimana dilansir dalam wartaekonomi.co.id.
Bukan Guyonan
Warganet ramai bereaksi atas pernyataan menteri keuangan tersebut. Awalnya mereka mengira bahwa hal tersebut hanyalah guyonan pemerintah. Sebab di masa pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini betul-betul telah memukul sektor perekonomian negara, terutama sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Jangankan berpikir beli baju lebaran, untuk makan sehari-hari saja susahnya luar biasa.
Namun ternyata hal itu adalah pernyataan serius dari pemerintah. Untuk menyukseskan program belanja ini, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti menyiapkan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) jelang Lebaran yang ongkos kirimnya disubsidi pemerintah. Sehingga masyarakat tetap bisa belanja tanpa khawatir dengan penyebaran Covid-19. Meski tidak mudik, masyarakat masih tetap bisa bersilaturahmi dengan saling mengirimkan hadiah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, program Harbolnas akan bekerja sama dengan e-commerce untuk bisa mengirimkan barang sampai tujuan.
Kebijakan ini tentu saja menimbulkan perbedaan sikap di tengah-tengah masyarakat. Sebab kebijakan ini tidak berpijak pada data riil kondisi masyarakat. Pemerintah seakan lupa bahwa puluhan juta penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Terlebih dampak pandemi yang menyebabkan angka kemiskinan semakin bertambah. Menurut Center of Reform on Economics alias CORE mencatat di tahun 2020, jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa. Ini setara 25 % dari total penduduk, atau lebih dari 2,5 kali lipat jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. (Katadata.co.id, 6/5/2020)
Akibatnya, sebagian besar masyarakat yang terbatas akses untuk belanja online, baik dari sisi fasilitas HP dan kuota internet yang kurang mendukung serta keterampilan belanja secara online, maka mereka pun berbondong-bondong memenuhi pasar dan mall untuk belanja keperluan lebaran. Sebagaimana yang terjadi di tanah abang beberapa waktu lalu dipadati masyarakat yang seakan sudah lupa dengan protokoler kesehatan masa pandemi. Di beberapa tempat perbelanjaan di daerah-daerah juga sama, penuh dengan masyarakat yang ingin merayakan lebaran tahun ini sebagaimana lebaran sebelum adanya Covid-19. Antusiasme merayakan lebaran dengan suka cita tersebut seakan menjadi gayung bersambut akibat tidak serius dan kacaunya kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penularan Covid-19.
Butuh Kebijakan Yang Serius dan Selaras
Berbagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 telah dilakukan. Mulai dari bantuan sosial, bantuan pra kerja, bantuan UMKM, hingga program-program lainnya dilakukan agar perekonomian tetap berjalan. Namun program tersebut belum mampu mengatasi persoalan yang terjadi di negri ini. Dana bansos dikorupsi dan bantuan-bantuan lainnya juga tidak tepat sasaran.
Jika serius, negara seharusnya mengupayakan berbagai macam sumber pemasukan yang bisa menopang masalah ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Bukan menggantungkan pada negara luar yakni menambah hutang, dan bukan pula menggantungkan pada partisipasi masyarakatnya saja. Tapi negara harusnya mampu mengelola sendiri segala sumber daya dan kekayaan yang dimiliki agar bisa menyejahterakan rakyat.
Jika selaras, negara benar-benar tegas dalam melindungi rakyatnya dari berbagai macam ancaman, termasuk pandemi virus. Mulai dari kebijakan lockdown, memisahkan yang sehat dengan yang terkena virus, memberikan fasilitas terbaik bagi yang terpapar virus, menjamin kesejahteraan para tenaga kesehatan sebab dedikasinya di saat pandemi menjadi harapan satu-satunya, dan memberikan jaminan kebutuhan dasar bagi masyarakat baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan kebijakan yang serius dan selaras tersebut maka pandemi ini bisa diatasi dengan cepat. Namun paradigma negara dan penguasa saat ini bukanlah sebagai pelayan umat sebagaimana dalam kekhilafahan Islam. Penguasa dalam sistem khilafah bertindak sebagai pelindung dan pelayan umat. Berkebalikan dengan negara saat ini yang hanya bertindak sebagai regulator saja, membuat kebijakan disana sini yang selalu bertentangan satu sama lainnya. Selain itu paradigma untung rugi menjadi asas negara dalam mengatur rakyatnya. Inilah sistem Demokrasi kapitalisme yang tidak pernah mampu menyejahterakan manusia. Wallahu'alam.
COMMENTS