larang mudik tak efektif cegah covid
Oleh : Yanik Inaku ( Anggota Komunitas Setajam Pena )
Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa tibalah hari yang di nanti seluruh umat islam. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Hari itu sering disebut sebagai hari kemenangan dan seluruh umat Islam menyambutnya dengan suka cita Sudah menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia setiap menjelang lebaran ada tradisi mudik atau pulang kampung bagi mereka yang merantau jauh dari kampung halaman. Moment ini yang paling di nanti karena mungkin hanya setahun sekali bisa kumpul dengan sanak saudara semua. Begitu pun tahun ini meski masih di masa pandemi tapi keinginan bertemu dengan keluarga sangatlah di harap.
Namun lebaran kali ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang memicu pro kontra di masyarakat. Alasannya karena kondisi pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 terhitung sejak 6 Mei hingga 17 Mei. Peraturan itu ditetapkan pemerintah lewat Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan kebijakan larangan mudik yang diterapkan pemerintah memang masih memiliki kekurangan. Namun, ia mengatakan aturan yang berlaku dari 6 Mei hingga 17 Mei tersebut tetap harus diterapkan. Kendati demikian, kebijakan larangan mudik ini tetap diperlukan demi menekan penyebaran virus corona. "Pemerintah menyadari dalam penerapan kebijakan peniadaan mudik tidak sepenuhnya sempurna namun demikian kebijakan peniadaan mudik tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (12/5) CNN.Indonesia
Meski ada kebijakan pelarangan tersebut namun banyak yang mencoba mencari celah agar bisa lolos dari penyekatan. Banyak masyarakat yang masih nekat melakukan perjalanan mudik. Bahkan beberapa rombongan motor pemudik nekat menerabas pos penyekatan. Kebijakan pemerintah melarang mudik tidak dipatuhi publik berakibat serangan terhadap aparat. Kondisi ini diperburuk dengan mentalitas korup petugas yang mencari celah mengambil pungli
Saat ini banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apa yang menjadi alasan mudik dilarang tetapi tempat wisata dan mall diizinkan buka meskipun tetap ada pembatasan, bahkan diperbolehkannya WNA masuk ke Indonesia di saat negaranya sedang mengalami lonjakan yang cukup tinggi penyebaran covid. Bukankah ini kebijakan yang hanya berpihak pada keuntungan saja tanpa mengindahkan lagi tentang penyebaran covid. Ketidakjelasan basis pembuatan kebijakan bisa menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan terhadap aturan.
Kebijakan dzalim dalam sistem Kapitalisme
Kebijakan pelarangan mudik ini nyata - nyata menghilangkan kemaslahatan publik dan menyakiti perasaan publik. Bagaimana tidak, di saat masyarakat ingin mudik dilarang dengan dalih untuk mencegah penyebaran covid tapi justru pemerintah mengundang wisatawan India untuk datang ke Indonesia padahal disana sedang tinggi kasus covid. Belum lagi WNA china yang juga mulai berdatangan. Lagi - lagi rakyatlah yang jadi korban dengan kebijakan yang plin plan. Kebijakan larangan mudik ini akan merugikan banyak pihak. Selama aturan yang dipakai adalah dari sistem kapitalis, dapat dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Karena aturan atau kebijakan yang diambil akan selalu dilandaskan pada untung rugi atau berdasar kepentingan tertentu. Inilah bukti Kegagalan sistem sekuler membuat kebijakan yang semestinya memberi maslahat bagi semua rakyat.
Kebijakan dalam Islam
Islam adalah agama yang sempurna. Menjadi pemimpin itu adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Pemimpin adalah pelindung dan pengayom bagi rakyatnya. Begitu pula dalam kebijakan kali ini seharusnya pemerintah lebih memperhatikan rakyatnya. “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya" (HR. Bukhori ).
Oleh karena itu saat ini diperlukan sistem yang dapat menyelesaikan secara tuntas. Hanya sistem Islam yang memandang rakyat sebagai tanggung jawabnya. Dengan sistem Islam semua aturan yang diterapkan akan membawa kemaslahatan bagi umatnya.
wallahu'alam bi showab
COMMENTS