Muslimah Women Empowerment
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara juga mengenali pentingnya kesetaraan gender. Salah satu inisiatif baru pada tahun 2021 adalah mengenalkan sebuah dana alokasi khusus nonfisik yang didedikasikan untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
“Ini adalah upaya bagi kita untuk memberikan peningkatan kualitas perlindungan kepada perempuan dan anak dari domestic violence atau kekerasan di dalam rumah tangga,” ujar Menkeu dalam webinar daring bertajuk "Menuju Planet 50:50 Kontribusi Bisnis Pada Pencapaian SDG' 5" yang diselenggarakan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) bekerjasama dengan Global Reporting Initiative (GRI), Rabu, (16/12).(Jakarta, 16/12/2020 Kemenkeu.go.id)
Adalah niat yang cukup baik dari pemerintah untuk melindungi anak dan perempuan dari kekerasan rumah tangga. Namun patut disayangkan, sebab solusi yang ditawarkan tidak menyentuh akar masalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
Seperti disadari oleh banyak pihak, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor, dan harus jujur diakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah terjadi semata sebab anak dan perempuan tidak berdaya secara ekonomi. Namun sebab tidak berjalannya pelaksanaan hak dan kewajiban diantara anggota keluarga didalam rumah, sebagai ekses dari permasalahan yang diperoleh dari interaksi dengan dunia diluar rumah.
Ayah kurang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, akibat penghasilan yang tidak sebanding dengan pengeluaran ditambah provokasi gaya hidup baik didunia maya maupun didunia nyata. Ibu yang tidak pandai mengelola keuangan keluarga akibat terus merangkak naik harga kebutuhan bahan pokok, sehingga jangankan untuk membeli kebutuhan sekunder dan tersier, untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja terseok-seok. Anak yang tidak pandai bersyukur, selalu menuntut haknya kepada orang tua tanpa mempedulikan kemampuan orangtuanya. Akhirnya terjadi banyak misscomunication, missunderstanding diantara anggota keluarga dan berakhir dengan cekcok dan kekerasan dalam rumah tangga.
Artinya secara jujur harus diakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebab diterapkannya sistem hidup yang tidak manusiawi ditengah-tengah kehidupan manusia saat ini, yang menjauhkan manusia dari mengetahui dan menyadari hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan berkeluarga. Dan menjadi sangat penting bagi negara untuk turun tangan memperbaiki sistem hidup yang tidak manusiawi ini dan menggantinya dengan sistem hidup yang manusiawi.
Dalam sistem hidup yang manusiawi, sistem tersebut telah meletakkan kewajiban mencari nafkah dipundak laki-laki yang telah baligh, maka negara wajib membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan untuk para laki-laki yang telah baligh, sehingga mereka mampu mencari nafkah dengan baik. Ataupun mengucurkan banyak dana pemberian ataupun pinjaman tanpa bunga kepada para laki-laki yang telah baligh agar mampu melakukan usaha sehingga menjadi wasilah mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban nafkah atas anggota keluarganya.
Disaat yang sama, negara pun wajib menjaga kestabilan harga kebutuhan hidup manusia dipasaran, baik kebutuhan pokok, sekunder maupun tersier dengan membuat kebijakan publik pro rakyat, menutup keran impor dan meningkatkan kemandirian bangsa. Sehingga uang akan memiliki nilai sebab tak mengalami apa yang disebut inflasi.
Jadi para laki-laki tak begitu pusing memikirkan jumlah gaji yang didapat ataupun omset kerja yang diperoleh. Sebab regulasi kebijakan publik yang dibuat negara sangat baik, anti inflasi dan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dari negara untuk seluruh warga masyarakatnya. Sehingga masyarakat miskin terjamin kehidupannya oleh negara. Saat kehidupannya terjamin, minimal kebutuhan perut terpenuhi, tidak akan terjadi banyak keributan ditengah masyarakat dan didalam kehidupan sebuah keluarga.
Negara pun wajib berkontribusi penuh atas pemeliharaan ketaqwaan individu dan masyarakat yang dipimpinnya. Atmosfer keimanan begitu kuat ada dalam kehidupan masyarakat. Agama hadir dalam bentuk implementasi penerapan kebijakan publik oleh negara. Semua masalah dikembalikan pada ajaran agama. Sehingga ketika semua merasakan ada pengawasan Tuhan dalam kehidupan umat manusia, mereka akan sangat rela melaksanakan hak dan kewajibannya semata-mata karena sebuah kesadaran beragama.
Disaat yang sama negarapun wajib aktif mengontrol setiap faham yang bertentangan dengan nilai-nilai agama semacam faham sekuler-kapitalis-liberalisme. Alhasil kehidupan dalam keluarga akan dipenuhi dengan interaksi yang sangat harmonis, sebab masing-masing anggota keluarga faham akan hak dan kewajibannya, tidak saling menuntut apalagi berinisiatif bertukar peran. Semua akan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sangat baik dan sukarela.
Ayah akan bersungguh-sungguh bekerja guna menggugurkan kewajiban mencari nafkah. Ibu akan bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, pandai bersyukur dan menghormati kedua orang tuanya. Dan anak-anak akan bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orangtuanya agar mendapatkan ridlo Ilahi.
Sebab itu, menjadi hal yang patut untuk kembali direnungkan yaitu efektitivitas dari kebijakan kementrian keuangan untuk memberikan modal "berbisnis" bagi para perempuan yang akan memberikan ekses berupa tersibukannya para wanita (ibu) dengan masalah ekonomi dan mencari uang, agar wanita terlihat lebih berdaya jika bisa menghasilkan uang dan mengelola bisnis.
Dan ini sangat bertentangan dengan fitrahnya seorang perempuan, sebab fitrahnya seorang perempuan adalah berdaya dalam kehidupan keluarganya sehingga mampu mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik (sholih-sholihah), dan menjadi pendamping dan motivator utama para suami sehingga menjadi lebih berdaya dan bertanggungjawab dalam keselamatan kehidupan keluarganya baik didunia maupun diakherat.
Sebab patut kita fahami bersama, bahwa segala sesuatu harus dikerjakan secara fokus dan tidak bisa setengah-setengah agar mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu, jika para perempuan tersibukkan dengan urusan bisnis dan ekonomi, siapakah yang akan mendidik anak-anaknya ?, sebab urusan mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang baik (sholih-sholihah) bukanlah urusan dan pekerjaan separuh waktu dan separuh hati, namun harus dilakukan dengan sepenuh waktu dan sepenuh hati.
Wallahualam.
Penulis : Mela Ummu Nazry | Pemerhati Generasi
COMMENTS