Jembatan Buton-Muna
Oleh : Devita Nanda Fitriani, S.Pd (Freelance Writer)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Regional 2021 yang dihadiri oleh seluruh Gubernur se-Sulawesi digelar di Kendari, Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada hari Senin, 19 April 2021.
Salah satu topik yang menjadi pembahasan Musrembang adalah pembangunan jembatan yang akan menghubungkan pulau Buton dan Muna di Sultra. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert menjelaskan jika jembatan yang direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2022, pada tahap pertama sudah dianggarkan dana sebanyak Rp. 200 miliar dari APBN.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi meminta para kabinet mesti lebih cepat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranja OPD).
“Saya berharap pembangunan di Sultra cepat diselesaikan, sehingga cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mengingat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih ada.” terangnya (www.telisik.id, 20/4/2021).
Sudah sewajarnya, demi mencapai kesejahteraan rakyat yang dipimpin, para petahana rezim akan melakukan berbagai usaha untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, maka diperlukan kejelian saat memutuskan hal apa yang paling dibutuhkan oleh rakyat.
Membangun infrastruktur itu penting. Hanya saja, melihat realitas yang terpampang nyata masih begitu banyak problematika urgen lain yang saat ini mendera rakyat dan harus segera dicarikan solusi untuk menyelesaikannya. Baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun sosial.
Dari sisi ekonomi misalnya, kita tidak bisa memungkiri jika masih banyak rakyat Sultra yang hidup dalam garis kemiskinan. Dari data terbaru yang dikutip dari website www.sultra.bps.go.id (30/4/2021), dinyatakan jika Persentase Penduduk Miskin pada September 2020 sebesar 11,69 persen, yakni naik 0,69 % poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,65 persen poin terhadap September 2019. Angka tersebut penulis prediksi akan terus merangkak naik, terlebih kondisi saat ini masih belum normal akibat adanya pandemi.
Menelaah dari aspek kesehatan pun juga begitu memprihatinkan. Hal ini disorot langsung oleh Gubernur saat mengomentari tingginya angka prevalensi stunting atau gizi buruk yang ada. Dikatakan bahwa upaya untuk menekan angka kasus belum begitu maksimal, meski Sultra dikenal sebagai daerah kaya akan sumber daya alam (www.mcnewsultra.id, 1/4/2021).
Sedangkan dari segi sosial, kasus terbaru yang begitu mencengangkan yakni terjaringnya sejumlah remaja di Kota Kendari yang terlibat prostitusi online dan mengakui kepada pihak berwajib jika mereka berprofesi sebagai pekerja seks komersial (www.detiksultra.com, 7/4/2021). Perkara ini sungguh memprihatinkan, tatkala prostitusi telah merambah generasi muda. Padahal telah menjadi pemahaman umum bahwa untuk menjadi bangsa besar, kuat dan terdepan harus ditopang oleh generasi yang berkualitas. Namun, bagaimanalah akan dibangun oleh generasi berkualitas ketika kenyataannya mereka terlibat dengan perihal amoral seperti prostitusi? Naudzubillah min dzalik.
Deretan problematika diatas seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi rezim untuk meninjau kembali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Bukankah, meski infrastruktur melimpah jika problematika yang menghambat kesejahteraan rakyat tidak diselesaikan hingga tuntas maka kesentosaan itu tidak akan pernah tercapai?
Olehnya, rakyat memang benar-benar membutuhkan pemimpin yang jeli dan bisa menyelami masalah secara cermat serta mampu mengambil keputusan dengan tepat. Tentu saja, keputusan yang diambil haruslah benar-benar demi ketenteraman rakyat.
Hal ini sebagaimana definisi seorang pemimpin. Bahwa, mereka adalah individu yang membantu diri sendiri dan orang lain melakukan hal yang benar (do the right things) dan akan menjadi menjadi seorang pemandu yang akan selalu memastikan bahwa yang dipimpinnya tidak kekurangan dalam hal apapun. Wallahu a’lam.
COMMENTS