bahaya moderasi agama
Oleh : Zakiyah | Pemerhati Sosial
Gerakan moderasi Beragama akhirnya dipilih sebagai cara untuk memerangi gelombang ekstrimisme yang dinilai semakin menjamur di negeri ini. Kiranya demikian pernyataan Presiden Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2020 Forum Kerukunan Umat Beragama bertajuk 'Umat Rukun Indonesia Maju'. Bahkan ia mengharapkan hadirnya rumusan visioner dan rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama dan menemukan jalan keluar yang konstruktif bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Karenanya Jokowi mengatakan, dibutuhkan tokoh agama yang mempersatukan untuk mencapai pemahaman yang moderat.
Senada dengan itu, Menag Gus Yaqut pun menyampaikan permintaan Presiden untuk melakukan program besar-besaran tentang moderasi Beragama, utama nya di lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Terhadap hal ini Menag tampak sangat optimis jika moderasi Beragama dapat segera dijalankan di seluruh lini, karena road map telah matang dan akan segera menjadi Perpres. Ia pun memaparkan alasan pengarusutamaan moderasi Beragama ini dilakukan, karena menurutnya kondisi Dunia dihadapkan pada lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Ia pun mencontohkan masih ditemukan nya paham ekstrimisme/sektarianisme dan konflik antar umat beragama yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Dalam skala Indonesia fakta terbaru yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik bahwa Ekstrimisme, Radikalisme, dan Terorisme benar-benar ada dan terjadi adalah saat mereka yang 'dituduh' teroris melakukan pengeboman Katedral di Makasar dan penyerangan di area mabes polri.
Atas dasar ini maka melahirkan kebijakan sesuai PERPRES No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, UU ITE, UU. No 25 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme seolah menjadi semakin legal dan dianggap relevan dengan Visi Moderasi Beragama, yaitu Menjadikan masyarakat Indonesia memiliki keberagamaan yang moderat, berkeindonesian, dan modern dalam konteks masyarakat Islam untuk Indonesia Emas tahun 2045.
Peta jalan moderasi Beragama yang telah dirancang juga semakin meyakinkan bahwa berbagai lapisan masyarakat harus siap menjadi sasaran gerakan ini, bukan hanya para tokoh, ilmuwan, dan intelektual tapi juga termasuk generasi millenial dan para orang tua (khususnya kaum ibu). Terlebih lagi Mendikbud dan jajarannya bermaksud menghilangkan frasa agama dalam PJPN (Peta Jalan Pendidikan Indonesia) 2020-2035 dan diganti dengan akhlak dan budaya. Maka lengkap sudah Mega proyek moderasi Beragama ini melingkupi kehidupan masyarakat di negeri ini.
Lalu Akankah hal ini kita biarkan begitu saja ?
Asal Mula Moderasi Beragama
Merunut asal mula Moderasi Beragama mengharuskan kita jujur dan menjauhkan diri dari manipulasi data dan informasi. Agar kaum muslimin khususnya benar-benar 'melek' dan tersadar bahwa sejatinya narasi moderasi Beragama ini tidak muncul di tengah kaum muslimin kecuali pada masa setelah keruntuhan khilafah di awal abad 20 ( 1924M).
Al wasathiyah' (moderat) = Al I'tidal ( Keadilan) yaitu ada di tengah-tengah tidak bersikap ekstrim juga tidak liberal. Secara Istilah moderasi Beragama baik lafadz maupun maknanya bersumber dari barat yang dipoles dengan kemasan Islami agar dapat mengelabui umat Islam, demikian pula dengan definisi nya. Karena istilah semacam ini tidak pernah muncul dalam kitab-kitab turats, tetapi justru lahir dari dokumen RAND corporation, Amerika serikat berjudul 'Building Moderator Muslim Networks'.
Tujuannya adalah melahirkan muslim moderat yang tidak radikal, tidak juga liberal. Tetapi ramah, terbuka, toleran, menghargai perbedaan, anti ekstrimisme dan tidak diskriminatif terhadap agama lain. Gambaran ini kontradiktif dengan figur muslim Kaffah yang menjadi ancaman serius bagi kapitalis barat sejak dahulu.
Untuk menyukseskan tujuannya barat merancang mega proyek diantara nya, Pertama Sekulerisme yakni pemisahan agama dari kehidupan. Kedua Relativisme yakni merelatifkan ajaran agama sehingga tidak ada klaim atas kebenaran; kebenaran tidak bersifat tunggal. Ketiga, Kontekstualisme/Substansialisme yakni sebuah antitesa atas paham tekstualisme dan formalisme pemahaman agama. Keempat, Westernisme, yakni mengunggulkan paham barat, dan mewajibkannya untuk ditiru. Kelima, Gender/Emansipasi wanita, yakni paham keseteraan gender.
Dalam konteks keindonesiaan program-program ini direalisasikan sesuai dengan basic sosiologis masyarakat yang plural dan multikultural agar dapat menyasar ke seluruh lapisan masyarakat hingga level terendah sehingga tercipta masyarakat muslim yang terbuka dan toleran terhadap agama, keyakinan dan budaya berdasar pada kebhinekaan. Misalnya dengan mewacanakan Islam Nusantara, Islam Berkemajuan, serta isu-isu Jilbab, cadar, celana cingkrang, dsb. Sebab menurut paham moderasi Beragama Toleran bermakna tidak mengusik ketenangan orang lain yang menjalankan keyakinannya, dan tidak merasa terusik saat kita melakukan apa yang diyakini karena orang lain pun memiliki sikap dan pandangan yang sama.
Pada akhirnya jika Narasi Moderasi Beragama benar-benar diterapkan niscaya agama dapat menciptakan harmoni, kebaikan, keseimbangan. Dengan demikian akan terwujud masyarakat muslim yang serasi dan selaras. Nilai-nilai ajaran nya juga sesuai dengan jiwa dan fitrah manusia.
Bahaya Gerakan Moderasi Beragama
Mencermati berbagai agenda barat melalui proyek Moderasi Beragama, kita patut jeli sebab sejatinya ada ancaman dan bahaya yang terkandung di dalamnya.
Pertama, ancaman bagi eksistensi syariah Islam. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Imam Shamsi Ali, imam di Islamic center di New York, Amerika Serikat dan direktur Jamaica Muslim Center, dalam tulisannya di Republika online. Ia menulis pengalamannya bertemu dengan seorang non-muslim dalam perjalanan dari rumah ke kota. Ternyata, bagi non muslim mereka mengatakan moderate are those who live as as anyone else. Dress as others, partying as others, eating and drinking as others, marrying as others” (moderat adalah mereka yang hidup seperti halnya orang lain. Berpakaian seperti orang lain, pergi ke pesta seperti orang lain, makan dan minum seperti orang lain, menikah seperti orang lain). Itu artinya, moderasi dimaknai hidup seperti orang-orang kebanyakan; makan, minum, ke pesta, menikah, dan lain-lain. Moderat adalah hidup seperti orang kebanyakan, tidak aneh-aneh.
Artinya standar syariah akan dimaknai secara relatif sesuai selera manusia dan berpeluang besar melahirkan perbedaan disetiap tempat beedasar ras, suku atau perbedaan zaman. Jelas pandangan ini justru bertentangan dengan konsep Islam Kaffah dan Islam rahmatan Lil'alamiin yang merangkul berbagai perbedaan dan kemajemukan masyarakat dengan ketentuan syariat yang khas dan anti diskriminasi.
Kedua, munculnya perselisihan bahkan perpecahan diantara umat Islam itu sendiri disebabkan klasifikasi umat Islam - sesuai dengan yang diarahkan oleh RAND Corporation (lembaga think tank AS)- yaitu pemisahan Islam Radikal/fundamental, Islam tradisional, dan Islam moderat. Maka umat Islam satu dengan yang lain hanya akan saling curiga, saling melaporkan / memenjarakan, bahkan bermusuhan satu dengan yang lainnya.
Padahal Allah SWT dalam surat Al hujurat ayat 10 berfirman yang artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".
Bahkan Allah SWT mengharamkan saling memata matai (tajasus) sesama muslim dalam surat Al Hujurat : 12 , artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah kamu melakukan tajassus (mencari-cari keburukan orang). [Al-Hujurat/49: 12].
Menyikapi Gerakan Moderasi Beragama
Kaum muslimin harus menyadari adanya skenario dan jebakan Barat yang sesungguhnya ditujukan untuk memerangi perjuangan Islam Kaffah. Terlebih lagi saat ini barat telah kehilangan kendali seiring dengan matinya demokrasi dan colapsnya kapitalisme barat diterjang pandemi. Mereka semakin kalap dan mengidap phobia tingkat tinggi khawatir hegemoni nya jatuh terutama di dunia Islam.
Oleh sebab itu melalui kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden. Menlu AS Antony Blinken menegaskan bahwa tujuan kebijakan luar negeri AS adalah mendukung demokrasi. Mereka tidak lagi melakukan campur tangan militer yang mahal tapi berujung kegagalan, sebagaimana yang terjadi di Irak selama 30 tahun atau di Afghanistan sepanjang 20 tahun. Tetapi memakai gaya moderat dan tidak konfrontatif untuk meraih hati umat Islam.
Apalagi Survei terbaru dilakukan Indikator Politik Indonesia berjudul “Suara Anak Muda tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa”. Hasilnya Anak Muda Menilai Demokrasi Telah Gagal?. Survei ini menemukan bahwa 58,6 persen kalangan muda menilai pembangunan ekonomi lebih penting dari demokrasi. Ditambah lagi sebanyak 40 persen anak muda menilai Indonesia menjadi kurang demokratis saat ini. Dengan demikian demokrasi telah dipandang gagal mensejahterakan rakyat.
Maka peluang emas inilah yang harus ditangkap oleh kaum muslimin untuk semakin menggencarkan opini Islam Kaffah dan melakukan dakwah yang akan mendekatkan umat pada kecintaan kepada Syariah. Sebab hanya dengan berIslam Kaffah yang mampu menjaga umat ini dari hantaman bahaya Moderasi Beragama
COMMENTS