OPM teroris
Oleh : Irayanti S.AB (Relawan Media)
Pada Jumat pagi, berdasarkan rilisan media Kompas.com (13/03/2021), sebanyak 30 anggota KKB (OPM) melakukan penyanderaan selama 2 jam terhadap pilot dan tiga penumpang pesawat PT Asi Pudjiastuti Aviation (Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY) di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe Kabupaten Puncak, Papua.
Pilih Kasih Istilah Teroris
Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengatakan berdasar kesaksian pilot dalam insiden penyaderaan, diketahui 2 orang dari 30 anggota KKB yang melakukan penyanderaan membawa senjata laras panjang.
Saat melakukan penyanderaan, KKB juga mengancam agar pesawat tidak membawa penumpang dari aparat TNI-Polri. Selain itu, mereka juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak mendapat jatah bantuan dana desa dari kepala kampung.
Istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) memang kerap disematkan aparat kepolisian dan pemerintah untuk menyebut pelaku penyerangan di Papua. Tapi, label ini terlihat pilih kasih/berat sebelah. Mengingat, pihak aparat sering melabeli teroris pada kelompok Islam saja. Bahkan baru terduga teroris sudah ditembak mati. Padahal kelompok OPM ini nyata secara terang-terangan melakukan separatisme atau tindakan teroris. Mereka juga tak segan melakukan pembunuhan, penyanderaan dan menimbulkan was-was bagi warga sekitar. Masak, tidak disebut teroris?
Kapitalisme Menumbuhkan Separatis
Dana Desa memang dari tahun lalu ‘disunat’ KKB untuk pembelian senjata api dan amunisi. Mereka memeras para pejabat desa begitu mereka tahu bahwa Dana Desa sudah cair. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni (Detik.com, 07/11/2021). Setelah kejadian itu petugas keamanan mulai mengawal dana desa. Inilah yang menyulut amarah KKB hingga berani melakukan penyanderaan pesawat udara.
Salah satu persoalan di Papua yakni adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga di Papua khususnya di pedalaman, pegunungan, dan daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di wilayah yang masih terisolasi dan belum terlayani pembangunannya muncul sentra perlawanan kepada pemerintah (separatis).
Akar masalah di Papua adalah akibat penerapan kapitalisme. Kekayaan alam yang berlimpah justru banyak mengalir untuk kesejahteraan asing. Pengelolaan kekayaan alam itu diserahkan kepada asing melalui skema kontrak kerja sama atau kontrak bagi hasil. Kesejahteraan di bumi Papua yang terkenal dengan julukan mutiara hitam masih nihil.
Belum lagi disinyalir ada kekuatan asing yang meracuni pikiran warga Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia akibat ketidaksejahteraan dan ketidakadilan yang dirasakan selama ini.
Di sisi lain, dana triliuan yang digelontorkan ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat. Dana itu lebih banyak dinikmati oleh para elit. Salah satu faktor utama penyebabnya tidak lain akibat sistem politik demokrasi yang berujung korup dan sarat modal. Dana bansos saja masih juga diembat.
Pemerintah seakan malu-malu kucing untuk menyebut OPM sebagai kelompok teroris dan separatis. Pemerintah juga dinilai lamban menindak tegas kelompok tersebut yang telah banyak menewaskan para petugas keamanan. Maka perlu solusi tuntas untuk mengatasi problematika negeri ini. Papua hanyalah 1 wilayah terparah di negeri ini akibat sistem kapitalisme.
Separatisme Tuntas dengan Islam
Menumpas kelompok separatis merupakan kewajiban negara dalam menjaga keamanan dan ketenteraman rakyatnya. Dalam menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan, negara mesti memiliki tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kelompok separatis.
Dalam hal pencegahan, negara harus berupaya mencegah munculnya benih-benih separatisme. Jika melihat fakta munculnya separatisme di Papua, sejatinya berawal dari ketimpangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi akibat sistem kapitalisme.
Walau memiliki sumber daya melimpah, namun masyarakat Papua bukanlah penikmat kekayaan tersebut. Mereka justru sebagian besar hidup dalam kekurangan, miskin, kurang asupan gizi, pendidikan rendah, akses publik sangat terbatas.
Inilah persoalan yang harus diuraikan. Negara harus memberi jaminan kebutuhan dasar bagi rakyat Papua. Bukan sekadar membangun infrastruktur namun mencukupi kebutuhan mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Dalam sistem pemerintahan Islam untuk hal penanganan separatis, menjaga persatuan dan kesatuan adalah suatu kewajiban. Memisahkan diri dari negara merupakan keharaman. Setiap pelaku makar atau bughat akan diberi sanksi dengan diperangi. Diperangi disini maksudnya adalah men-ta’dib mereka atau memberi pelajaran tanpa membunuh nyawa agar mereka kembali bersatu dalam negara.
Wallahu a'lam bishowwab.
COMMENTS