limbah batubara dan sawit
Oleh Andarwati
Kegaduhan demi kegaduhan menjadikan negeri Jamrut katulistiwa ini semakin ruwet. Gaduh Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang memuat lampiran tentang investasi Miras, yang baru dicabut lewat pidato (belum ada perpres pencabutan), disusul gaduh hilangnya frasa agama dari Peta Jalan Pendidikan nasional 2020-2035 yang sangat berbahaya bagi pendidikan anak-anak kita. Kini publik dikagetkan lagi adanya headline Jokowi menghapus limbah batu bara dan kelapa sawit dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang termaktup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kebijakan ini mendapat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk Walhi, karena hal ini bisa mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun sikap yang berbeda 180 derajat disampaikan kalangan pengusaha, mereka menyambut gembira PP No. 22 tahun 2021 ini, karena limbah itu bisa diolah lagi menjadi komoditas yang bernilai ekonomis, seperti dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B Sukamdani mengatakan memang seharusnya limbah batu bara tidak dikategorikan sebagai B3. Pasalnya, limbah bisa manfaatkan menjadi bahan bangunan seperti semen campuran beton. Selama ini karena dikategorikan berbahaya, limbah tidak memiliki nilai ekonomi.
Kegaduhan kegaduhan ini semakin mengkonfirmasi bahwa dalam system Kapitalis Demokrasi, undang-undang dibuat lebih berpihak kepada pemilik modal kapital. Sehingga slogan bahwa demokrasi itu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat itu menjadi narasi utopis. Pasalnya, dalam implementasi Trias politika yang membagi kewenangan Ekskutif, Legialatif, dan Yudikatif dengan tujuan agar kekuasaan tidak berada di satu pihak itu nihil. Karena kewenangan Legislative dan Yudikatif justeru banyak dikendalikan oleh rezim oligarki. Disinilah dictum kedaulatan rakyat itu racun demokrasi yang sangat mematikan menemukan momentumnya. Atas nama rakyat, ekskutif legislative dan yudikatif berkolaborasi melahirkan undang-undang pro pemilik modal dan membahayakan rakyat. Gelombang lahirnya Perpres dan Peraturan Pemerintah sebagai konsekwensi dari Undang-undang Omnibuslow yang mendapatkan penolakan secara massif dari masyarakat menjadi bukti dari fenomena ini.
Bangsa ini butuh solusi yang komprehensif dan kompatibel dengan sifat manusia yang memiliki akal sekaligus nafsu. System yang menetapkan sesuatu itu beracun dan berbahaya bukan sekedar berdasarkan persepsi dan asumsi, tapi karena Dharar li dzatihi (berbahaya karena memangnya dzatnya beracun dan berbahaya). System yang tidak memiliki karakter menciptakan keadaan kedzaliman antar umat manusia. System yang memposisikan manusia sesuai fitrahnya sebagai mahluk, yang harus tunduk taat kepada Al Khaliq Al Mudabbir (Dzat Yang Maha Pencipta dan Pengatur alam semesta). Itulah implementasi Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. System yang menentukan mana komoditas yang bisa dimiliki oleh Individu, dan mana komoditas yang termasuk milkiyatul amah (kepemilikan public) yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai dan dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. System yang melindungi kedaulatan negara dari perampokan negara-negara kapitalis penjajah atas nama investasi. Itulah Khilafah yang dijanjikan oleh Allah dan kabar gembira dari Gusti Kanjing Nabi Muhammad SAW.
Memang bangsa Indonesia mungkin belum memahami system ini secara utuh, karena itu diskursus seputar Khilafah ditengah-tengah masyarakat kini semakin mengemuka. Mari kita berpikir jernih dan bijak dalam merespon fenomena ini. Bukankah politisi bahkan kepala negara sering melakukan “studi banding” bahkan mengadopsi system dari luar untuk diterapkan di negeri ini? Kini saatnya bangsa ini melakukan studi komprehensif terhadap Syariah Islam untuk menata kembali negeri ini menjadi negara besar, di saat China, Rusia, AS, Eropa yang sedang kolap karena pandemi covid-19 dan sistem politik yang rapuh tak berdaya.
Wallahu A'lam
COMMENTS