Cinta Produk Dalam Negeri
Oleh : Nirmala Haryati
Slogan "Cintailah produk dalam negeri" sepertinya sudah sangat sering kita dengar. Bukan hanya di tahun-tahun ini saja, namun sudah sejak lama kita mendengar kalimat seperti itu. Slogan semacam ini masih terus digaungkan karena realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, produk luar negeri masih merajai nusantara ini.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat, selain mencintai produk dalam negeri, juga dibarengi dengan membenci produk luar. "Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci," kata Presiden pada Kamis (4/3/2021) saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara.
Kontroversi Ajakan Benci Produk Luar
Beberapa pakar berkomentar mengenai hal ini. Diantaranya adalah Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Beliau mengatakan bahwa jika ingin menggaungkan benci produk luar negeri mulailah dari yang ada dalam kepresidenan itu sendiri, seperti mobil dinas.
Di lain tempat, Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, juga berkomentar bahwa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo menurutnya terlalu keras. Karena ia berpendapat bahwa negeri kita masih mengimpor beberapa produk luar di beberapa bidangnya.
Pernyataan Presiden Joko Widodo juga akan berpotensi blunder di tengah-tengah masyarakat. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pak Presiden bisa disalahpahami oleh masyarakat kita. Penggunaan kalimatnya dirasa kurang tepat. Pengamat kebijakan publik.
Agus Pambagio juga menilai bahwa ajakan tersebut berbahaya dan bisa dapat merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara yang telah menjalin kerja sama ekspor impor. "Memang itu heroik, tetapi kedutaan-kedutan besar kan disini, pasti mereka report ke negaranya, jadi nanti mereka pasti akan cari informasi ini. Kenapa benci, apa yang dibenci," ujar Agus.
Keran Impor Terbuka Lebar
Tepat seperti yang dikatakan oleh Agus dan juga beberapa tokoh lainnya. Indonesia masih mengimpor sebagian besar produk-produk dari luar yang menjadi kebutuhannya. Seperti mobil dinas kepresidenan, alat-alat elektronik, juga alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan covid-19. Ya! Indonesia masih banyak mengimpor komoditi dari luar. Bahkan, produk-produk otomotif yang ada di Indonesia itu 70 persen adalah produk impor.
Tidak hanya produk-produk elektronik, Indonesia juga mengimpor bahan-bahan yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti beras, tepung terigu, gula, daging ayam dan sapi, garam, cabai, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan tersebut diimpor dari berbagai macam negara, yang terdiri dari Amerika Serikat, China, Thailand, India, Malaysia, dan lain-lain.
Apalagi ditambah dengan adanya pasar bebas yang semakin mempersulit Indonesia untuk lepas dari barang-barang bahkan jasa-jasa impor. Negara-negara tadi semakin bebas mengimpor barangnya ke Indonesia karena sudah terbebas dari bea cukai. Sebetulnya pemerintah bisa melihat bahwa dalam hal pasar bebas ini Indonesia sangat dirugikan. Karena faktanya lebih banyak barang-barang yang diimpor daripada yang diekspor.
Bahkan yang diimpor adalah barang-barang atau bahan-bahan yang sejatinya begitu melimpah di Indonesia. Inilah yang terjadi ketika negara abai terhadap SDA dan SDM yang tersedia. Alhasil pemerintah justru malah mengimpor komoditi yang merugikan rakyatnya sendiri.
Ekspor Impor Dalam Islam
Mekanisme perdagangan dalam sistem kapitalisme jauh berbeda dengan mekanisme perdagangan dalam sistem Islam yakni khilafah. Dalam khilafah, transaksi perdagangan antara daulah dengan wilayah yang ada diluar daulah (ekspor impor) yang dilihat adalah pelaku perdagangannya, bukan barang apalagi keuntungan.
Status hukum komoditi (produk) bergantung pada pedagangnya, apakah dia warga negara Islam (khilafah) ataukah darul kufur. Siapapun yang berada dalam negara khilafah, baik dia muslim ataupun non muslim, dia tetap dianggap warga negara khilafah dan boleh melakukan transaksi jual beli diantara kedua negeri yang sama-sama berada dalam naungan khilafah.
Sedangkan orang-orang yang berada diluar wilayah negara Islam khilafah (berada dalam darul kufur), maka ia atau mereka (negara tersebut) tidak boleh bertransaksi dengan negara khilfah, baik ekspor maupun impor, sekalipun dia memeluk agama Islam.
Pedagang berkewarganegaraan Islam boleh melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor impor tanpa perlu surat ijin ekspor impor. Hanya saja, apabila ada komoditi yang diekspor atau diimpor akan berdampak negatif bagi negaranya, maka komoditi tersebut dilarang perdagangannya. Karena akan membahayakan negara itu yang ternyata justru masih membutuhkan komoditi tersebut.
Sedangkan aktivitas ekspor impornya sendiri adalah mubah dalam Islam. Jika terdapat negara yang sedang berperang dengan khilafah, maka warga negara khilafah tidak boleh melakukan bisnis dengan mereka. Misalnya Israel. Karena ekspor impor yang dilakukan bisa memperkuat negara mereka.
Pedagang dari negara kafir yang terkait perjanjian dengan khilafah atau kafir muahid diperlakukan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan isi perjanjiannya. Isi perjanjian tersebut dibuat agar tidak merugikan atau membahayakan khilafah.
Sedangkan pedagang dari negeri kafir harbi hukman yang sama sekali tidak memiliki perjanjian dengan khilafah, maka mereka tidak diijinkan masuk ke wilayah khilafah kecuali dengan visa. Warga kafir harbi hukman boleh menjual atau memasukkan komoditas dagangannya ke dalam khilafah. Ijin khusus atau visa yang diberikan kepada mereka, tidak akan mereka dapatkan jika ternyata berakibat dharar atau bahaya bagi khilafah.
Aturan-aturan perdagangan yang terkait didalam sistem Islam, jika dipraktekan akan melindungi para pedagang dalam negeri. Karena barang dagangannya tidak ada unsur persaingan dengan barang impor yang lebih murah dan diminati. Mereka begitu mudah melakukan aktivitas jual beli dalam negeri. Sehingga akan diperoleh kemakmuran bahkan keberkahan. Maka jelas, memang hanya negara Islamlah (khilafah) yang mampu memberikan keadilan dalam hal ekspor impor.
COMMENTS