kilang minyak tuban
Oleh: Ita Mumtaz (Aktivis Muslimah Tuban)
"Andai kaya mendadak seperti warga Tuban, untuk apa sebaiknya uang yang yang ada dalam genggaman?"
"Sah-sah saja menggunakannya untuk membeli mobil, namun sebaiknya dana tersebut bisa digunakan untuk berinvestasi agar tidak menguap begitu saja. Atau untuk membeli tanah, emas batangan, perhiasan, atau bisa diinvestasikan pada insturmen deposito."
Terdengar suara gaduh dari masyarakat membincangkan warga desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu Tuban, Jawa Timur yang mendadak viral di media sosial setelah beredar video warga desa yang ramai-ramai membeli mobil bersama hingga total berjumlah ratusan.
Diwartakan Kompas.com, terdapat 225 kepala keluarga yang mendadak menjadi miliarder setelah mendapat ganti rugi dari penjualan tanah ke PT Pertamina (Persero) dengan jumlah nominal yang fantastis.
Tanah yang dibeli dari warga Sumurgeneng akan dibangun kilang minyak gross root refinery (GGR) yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026. Pembangunan kilang minyak tersebut dilakukan Pertamina dengan menggandeng perusahaan migas raksasa asal Rusia, Rosneft.
Informasinya, Grass Root Refinery Tuban (GRR Tuban) dibangun untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak sebesar 300.000 barrel per hari yang akan menghasilkan BBM berstandar Euro V berupa gasoline sekitar 80.000 barrel per hari, gasoil sekitar 100.000 barrel per hari dan Avtur sekitar 30.000 barrel per hari. (Kompas.com, 19/02/2021)
Sebelumnya sempat terjadi perlawanan alot dari warga yang tidak bersedia melepaskan lahan mereka. Karena tanah tersebut selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka. Masyarakat pun masih trauma karena perubahan ekonomi ke arah industrialisasi di Kabupaten Tuban selama ini kurang memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Namun saat ini warga desa yang "tertimpa" durian runtuh terlihat meluapkan kegembiraan secara euforia. Hingga berita tentang memborong mobil satu desa begitu menarik perhatian dari masyarakat maupun warganet.
Banyak masyarakat yang berkomentar bahwa semua harus disyukuri karena telah mendapatkan ganti untung atas lahan dan rumah yang dilepaskan kepada pihak Pertamina dengan angka rupiah yang menggiurkan.
Ada rona takjub, rupa bahagia, juga terusiknya rasa ingin memiliki dari benak masyarakat sebagai bentuk penyikapan atas fenomena ini. Pada umumnya mereka hanya fokus melihat keuntungan materi yang berlimpah, apalagi di tengah kesulitan ekonomi rakyat lemah. Meski sebenarnya yang mendapatkan jumlah besar hanyalah sebagaian warga saja yang qodarullah memiliki lahan luas di kawasan itu.
Sedangkan di sisi lain ada sebagian warga yang hingga kini sebenarnya masih berat melepaskan rumah, tanah, sumber mata pencaharian dan segala kenangan yang tersisa dalam sudut-sudut hunian dan kampung halaman peninggalan dari orang tua dan nenek moyang. Apalagi biasanya ada ikatan batin yang teramat kuat antara diri petani dengan lahan miliknya. Terutama bagi mereka yang hanya mempunyai sepetak lahan mungil, maka tanah pertanian itu adalah harta paling berharga yang tak akan pernah rela ditukar dengan apapun. Tidak sedikit pula dari warga desa Sumergeneng yang memiliki rumah kecil belaka sebagai harta satu-satunya.
Bagi yang tetap bersikukuh menolak melepas rumah, tanah serta melakukan segenap upaya untuk mempertahankannya, maka semua harus berakhir di meja konsinyasi. Yakni dipaksa melepaskan segala yang menjadi hak miliknya melalui putusan pengadilan berdasarkan undang-undang.
Pembebasan Lahan Rakyat dalam Pandangan Syariat
Islam mengatur seputar pertanahan dan hak milik warga. Dalam sebuah fragmen sejarah, Khalifah Sulaiman Alqonuni tidak berani membangun sebuah masjid. Hingga orang Yahudi yang memiliki rumah di atas sebagian lahan yang dibutuhkan, akhirnya bersedia melepaskannya tanpa paksaan, dengan ganti untung yang berlipat-lipat dari negara.
Sebelumnya, sang khalifah meminta pertimbangan kepada seorang ulama. Lalu beginilah jawaban dari ulama yang sungguh bijak.
“Yang Mulia, hukum Islam telah sangat jelas dalam melihat masalah ini. Kita tidak bisa memaksakan hukuman apapun kepada si Yahudi, hanya karena ia menolak menjual tanahnya. Gubuk itu miliknya, dan tidak boleh dirampas dengan paksa. Jika ia mati, anak-anaknya juga berhak untuk menolak menjual gubuk itu, karena syariat Islam mengesahkan perpindahan hak dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Tidak ada cara lain, yang mulia, selain berusaha untuk meyakinkan Yahudi itu.”
Demikianlah, sekalipun negara berdalih demi proyek strategis yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun penguasa tetap tidak berhak memaksa warga. Hingga rakyat memberikan hak miliknya atau mendapat kompensasi sesuai kesepakatan, tanpa paksaan.
Bukan Hanya Soal Lahan
Dikatakan oleh VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman, bahwa program NGRR merupakan solusi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional serta mendukung pertumbuhan industri petrokimia dan memperkuat bisnis hilir Pertamina. GRR Tuban diintegrasikan dengan kilang petrokimia yang berproduksi 3.750 KTPA. Dengan kehadiran kilang di Tuban, maka kebutuhan BBM ke depan dapat dipenuhi dari kilang dalam negeri sehingga mengurangi impor. (Gatra.com, 24/08/2019)
Benarkah demikian? Sesungguhnya, menguatnya ketahanan energi nasional dan tingginya pertumbuhan industri hulu hingga hilir akan bisa terwujud manakala negara memiliki kemandirian dan integritas yang tinggi. Tidak mudah diintervensi negara lain. Faktanya, ketergantungan dengan negara asing masih menjadi kenyataan ironi di negeri ini.
Alhasil, sebenarnya kasus pembangunan kilang minyak Tuban tak hanya soal lahan. Lebih dari itu, bercokolnya sistem ekonomi kapitalis membuat penguasa selalu berpihak pada korporasi yang mencari penghidupan melalui proyek-proyek industrialisasi. Sistem rusak ini memberikan peluang kepada perusahaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya alam melalui pemberian izin konsesi pertambangan ataupun hak istimewa lain.
Padahal sebenarnya Islam memberi amanah kepada negara untuk mengelola harta milik publik termasuk minyak dan gas yang berjumlah sangat besar dan tentu saja membawa manfaat agung bagi kemaslahatan umat.
Pemerintah harus membangun pengelolaan sumber daya alam yang melimpah dengan perspektif bahwa negara dalam hal ini mewakili rakyat, karena memang rakyatlah pemilik sejatinya.
Rasulullah menggambarkan hal ini dalam sabdanya, ”Manusia berserikat dalam air, api dan padang gembalaan”. (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasaa'i). Air, api dan padang gembalaan adalah sumber penghidupan bagi suatu masyarakat. Api adalah sumber energi. Untuk konteks saat ini, bila energi berasal dari migas, maka sumber migas adalah milik rakyat. Dengan demikian, negara harus melayani rakyat dan berperan sebagai wakilnya dalam mengelola Sumber Daya Alam ini.
Negara melalui perusahaan pengelolanya, misalnya pertamia, semestinya tidak membangun kerjasama permodalan seperti saat ini. Yakni sekian persen modal bahkan dalam prosentase yang besar diserahkan kepada asing sehingga nanti hasilnya dibagi sesuai proporsi saham yang dimiliki. Padahal sebenarnya kekayaan alam yang melimpah dari negeri muslim terbesar ini adalah sumber modal raksasa yang tidak dimiliki oleh asing sehingga mereka tidak berhak mendapatkan hasil dari pengelolaannya.
Jika diperlukan, pihak asing atau swasta hanya boleh dipekerjakan dengan sistem kontrak ijaroh. Jadi swasta dipekerjakan oleh negara, bukan dengan skema investasi maupun kerjasama untuk bagi hasil sebagaimana kerjasama yang terjadi antara Pertamina dan Rosneft. Meski saham Pertamina 55% dan Rosneft 45%, tetap saja ketika hasil pengolahan harus dibagi sesuai besarnya modal, sungguh akan membawa kerugian yang teramat besar bagi rakyat Indonesia, sang pemilik sumber daya alam.
Pantas saja mereka berani memberi ganti dalam jumlah besar atas lahan-lahan milik petani. Dana sebesar itu tak ada secuilnya dibanding hasil yang akan dikeruk dan dinikmati sendiri oleh asing. Sebab kekayaan minyak bumi merupakan kebutuhan urgen bagi negara-negara di seluruh dunia yang bernilai ekonomis tinggi serta daya jual yang menjanjikan.
Hasilnya tentu akan tetap dijual ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Tak ada BBM gratis atau subsidi strategis buat rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan bahan bakar, rakyat tetap diminta membayar mahal demi mendulang keuntungan yang berlipat.
Bahkan rakyat di sekitar lokasi kilang, termasuk para petani dan nelayan yang merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk Tuban hanya akan mendapatkan limbah dan sampah yang merugikan. Demikianlah kerakusan para kapitalis asing yang menjadi gurita di tengah-tengah kondisi rakyat yang lemah tak berdaya.
Selama pengelolaan Sumber Daya Alam didasarkan pada aturan sekuler kapitalis, semua itu tak akan memberi manfaat apapun bagi rakyat dan tentu akan kehilangan keberkahannya. Negeri-negeri muslim harus berlepas dari cengkeraman penjajah kapitalis dan kembali kepada naungan syar'iat Islam kaffah, termasuk penerapan sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan SDA. Peran negara Islam yang berdaulat mutlak dibutuhkan, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Wallahu a'lam bish-shawwab.
COMMENTS