Politik Dinasti, Wajah Baru Demokrasi

Politik Dinasti Demokrasi

Oleh: Siti Aisyah, S.Pd (Pegiat Literasi Muslimah Papua)

Pemilihan kepala daerah(pilkada) serentak tahun 2020 telah usai. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan umum (Sirekap KPU). Sederet kandidat yang teralifiasi dengan pejabat dan msntan pejabat memenangi pesta politik 5 tahun ini. Hal ini menunjukkan penguatan dinasti politik (Katadata.co. id 12/12/2020).

Sementara itu, keluarga Presiden Joko Widodo berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Teguh Prakoso unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di pemilihan wilayah Kota Surakarta. Pasangan Gibran -Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Sedangkan ditempat lain, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di pemilihan wilayah kota medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Kemenangan Gibran ini akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama Indonesia yang memiliki anak sebagai kepala daerah.

Menurut pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno. Definisi dinasti politik adalah upaya mengarahkan regenerasi kekuatan oleh kelompok elite politik atau pejabat tertentu kepada keluarga intinya. Keluarga inti adalah yang memiliki garis keturunan mesamping, keatas dan kebawah.

Politik Dinasti dalam Demokrasi kerap terjadi karena dalam sistem demokrasi syarat dengan kepentingan pribadi. Politik dinasti bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dengan mendorong anak keturunannya menjadi pejabat. Dengan demikian kekuasaan pemerintahan tetap bisa dipertahankan.

Pada dasarnya rakyat biasa yang memiliki kesadaran politik rendah, akan memilih orang yang mereka kenal atau keluarga orang terkenal. Maka pemimpin baru akan mudah terpilih tanpa mengedepankan kualitas dan kapabalitas dimiliki dalam memimpin.

Demokrasi merupakan sistem politik yang digadang-gadang sebagai sistem politik yang sempurna. Dalam demokrasi rakyatlah yang memegang kedaulatan. Rakyat yang memilih pemimpinnya. Jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi andalannya.

Namun pada faktanya, jargon ini hanya teori saja. Pada kenyataannya aspirasi rakyat hanya dibutuhkan saat PEMILU saja, untuk diambil suaranya. Tapi dalam kebijakan lainnya. Suara rakyat tidak dibutuhkan. Justru para pengusaha yang memiliki modal besar(kapital) yang bekerjasama dengan penguasa sangat mendominasi. Makanya sistem ini disebut dengan ideologi kapitalisme. Para kapital inilah yang sebenarnya memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan yang menguntungksn pihaknya. Sedangkan pemerintah bertin dak sebagai penguasa yang mengikuti kebijakan ini sebagai balas jasa yang dia terima saat pemilihan. Jadi sama sama saling menguntungkan.

Hal ini sangat berbahaya dalam perpolitikan negara. Apalagi dalam politik dinasti. Selain kekuasaan hanya beredar disekitar keluarga sendiri sehinnga menutup peluang buat yang lain untik menjabat. Juga marak terjadi korupsi.

Dalam hal ini, peneliti yang juga Visiting Fellow di Institute Of Southeast Asian Studies (ISEAS), Made Supriatma, berpendapat bahwa dinasti politik di Indonesia muncul karena opurtunisme. Ada kesempatan yang terlalu sayang untuk dilewatkan.

Padahal oputonisme sendiri merupakan sikap politil warga negara yang meninggalkan kepentingan ideologi negara yang dijaga para opurtunis. Sangat rawan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan rakyat. Kaum opurtunis bisa menjual semua aset rakyat demi kepentingan diri dan kelompoknya.

Kaum opurtunis juga dipastikan akan kalap menyikapi sistem demokrasi yang berbiaya mahal. Setiap pengeluaran (modal) akan dihitung sebagai pengali keuntungan yang akan diperoleh dari setiap pengambilan kebijakan. Disinilah bibit candu korupsi bermula dan lingkaran dinasti politik akan menjaga kepentingan satu sama lain.

Inilah potret yang terjadi saat ini. Pada dasarnya politik dinasti dalam demokrasi terlahir karena kepentingan politik agar tetap berkuasa, dan juga asas sekulerisme(paham yang memisahkan agama dan kehidupan) yang telahir dari demokrasi itu sendiri.

Dalam paham ini, manusia membuat aturan sendiri dalam mengatur hidupnya. Tanpa memandang halal dan haram menurut aturan Allah Swt. Manusia yang pada hakekatnya penuh dengan keterbatasan dan kelemahan dipaksa membuat hukum sendiri. Akibatnya akan terjadi pertentangan, perdebatan bahkan penderitaan yang tidak berkesudahan

Oleh sebab itu, sudah saatnya kita campakkan sistem demokrasi yang penuh tipu daya ini, dan kita terapkan sistem Ilahi Robi untuk mengatur kehidupan kita yaitu sistem Islam dalam bingkai Khilafah.

Di dalam sistem Islam ,kepala negara atau khilafah diangkat dengan jalan baiat. Baiat adalah metode yang dilakukan dalam memilih khalifah yang di setujui oleh seluruh kaum muslimin. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah seperti wali atau amil dilakukan secara langsung oleh khalifah. Khalifah memilih orang- orang yang betul betul memenuhi syarat sebagai kepala daerah .Tentunya selain bertaqwa dan amanah juga harus memiliki kapabalitas sebagai pemimpin.

Selain itu, pemilihannya tanpa biaya yang mahal layaknya seperti pesta demokrasi pada umumnya. Orang orang yang terpilihpun tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan khalifah. Walaupun hal ini pernah terjadi dimasa Khalifah Muawiyah. Pada saat itu dia menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah sebagai pengantinya kelak. Namun setelah wafatnya Muawiyah, Yazid di baiat oleh kaum muslimin karena dia layak menjadi Amirul mukminin. Wallohualam bi shawab..