Kapitalisme indonesia
Pandemi covid-19 telah menghantam roda perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut peningkatan investasi merupakan strategi pemulihan ekonomi nasional pada 2021. Alasannya, investasi adalah solusi paling ideal karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak mampu memulihkan ekonomi Indonesia.(tirto.id, 6/1/2021)
Jokowi meminta agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada investasi, hingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan.(idntimes.com, 6/1/2021).
APBN 2021 dengan asumsi ekonomi makro 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Rp14.600, tingkat suku bunga SBN-10 tahun 7,29 persen.
Untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021, kebijakan strategis dalam APBN 2021 dialokasikan dana untuk pendidikan sebesar Rp550 triliun, kesehatan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp421,7 triliun, infrastruktur Rp413,8 triliun, ketahanan pangan Rp104,2 triliun, pariwisata Rp15,7 triliun dan bidang ICT Rp29,6 triliun.(www.kemenkeu.go.id, 13/10/2020)
Tak heran, karena sejak pemerintahan ini memimpin, angka utang luar negeri terus meroket dan hampir-hampir tidak akan mampu terlunasi. Terlebih sejak pandemi covid-19, pengeluaran anggaran diberi kewenangan luar biasa besar.
Banyaknya strategi yang dilakukan untuk menarik berbagai jumlah wajib pajak, selain menambah jenis-jenis pungutan kepada rakyat baik dalam bentuk pajak maupun retribusi. Tapi pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan berbagai insentif pajak untuk mengembangkan iklim investasi di negara ini.
Seperti dalam menanggung pajak untuk investor di bidang energi panas bumi dan Pajak Pertambahan Nilai bagi investor yang membeli obligasi valas Pemerintah. Akibatnya, peran negara dalam mencari sumber pendapatan dari selain pajak terlihat dari terus turun drastis porsi penerimaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik dari sumber daya alam dan laba BUMN.
Apakah rakyat merasakan kebijakan ini? Tentu tidak. Triliunan rupiah yang digelontorkan, hasilnya nihil. Pendidikan seharusnya diberikan negara secara gratis begitu pun kesehatan, namun saat ini rakyat harus mengeluarkan biayanya yang tak sedikit. Tidak adanya perlindungan sosial, bahkan jauh untuk ketahanan pangan.
Pemerintah keliru dalam membuat aturan APBN yang defisit. Maka, negara akan selalu kekurangan dana dan bergantung dengan utang. Baik itu benar-benar utang maupun hanya berkedok investasi, yang ujungnya harus membayar. Sama saja dengan utang.
Pajak sebagai sumber utama APBN, maka pemerintah menekan rakyat dengan berbagai pajak yang harus dibayar. Barangkali telah terjadi kongkalikong antara rezim, investor, dan para cukong untuk mendapat keuntungan saja. Karena setiap kebijakan di dalam kapitalisme puncaknya adalah materi.
Dari Kacamata Islam
Jika permasalahannya dilihat dari kacamata Islam, sejatinya pengelolaan APBN saat ini sudah melenceng jauh dari hukum Allah. Banyaknya bukti, seperti menyerahkan sumber daya alam pada pihak swasta dan asing, mengabaikan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, mengomersialkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta menggantungkan pemasukan dan penerimaan negara dari pajak.
Ada tiga solusi. Pertama, mengganti kebijakan APBN yang selalu defisit, dengan APBN berdasarkan syariah. Anggaran pendapatan dan belanja harus berlandaskan hukum dari syariat.
Kedua, mengubah sumber-sumber pendapatan APBN dari pajak dan sumber-sumber lain yang tidak sesuai dengan syariat. Pendapatan dari sumber daya alam harus dimaksimalkan, bukan malah dikuasai oleh pihak swasta dan asing. Sehingga hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.
Ketiga, perlu adanya negara yang menjalankan hukum Allah secara paripurna, dan terus menjaga kedudukan sumber hukum agar senantiasa tetap mulia beserta dengan isi kandungannya pun wajib dimuliakan. Tidak bisa oleh yang lain.
Wallaahu a'lam bish-shawwab
Penulis: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch | Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta
COMMENTS