HARAPAN PADA RESHUFFLE KABINET 2020 YANG KIAN GEMUK

kabinet gendut jokowi

Oleh: Wahyudi al Maroky (Dir. Pamong Institute)

(Harapan: meski “gemuk” tapi lincah, cepat tanggap, efisien dan efektif untuk wujudkan kesejahteraan rakyat, mungkinkah?)

Pada penghujung tahun 2020 ini Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinetnya. Ada enam menteri dan lima wakil menteri hasil reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12).

Keenam menteri itu, 1) Menteri Sosial Tri Rismaharini, 2) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, 3) Menteri Perdagangan M. Luthfi, 4) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, 5) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan 6) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selain 6 menteri itu, dilantik juga 5 wakil menteri, yakni 1) Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, 2) Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, 3) Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, 4) Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, 5) Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar S H. Selain itu, ditunjuk juga pimpinan lembaga tinggi negara, 1) Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose, 2) Kepala Badan Restorasi Gambut Hartono Prawiraatmadja.

Dari pelantikan ini tampaknya ada penambahan 3 wakil menteri baru. 1) Wakil Menteri Kesehatan, 2) Wakil Menteri Pertanian, 3) Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian dapat dipastikan ada penambahan tiga pejabat baru beserta segala kebutuhannya. Tentu ini akan menambah beban baru keuangan negara yang sedang dilanda krisi ekonomi di musim pandemi ini.

Publik sangat berharap dengan reshuffle kabinet ini, bisa lebih cepat tanggap dan segera bisa membawa negeri ini keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Struktur pemerintah yang lebih ramping, akan lebih lincah dan cepat dalam merespon permasalahan publik. Dengan adanya penambahan tiga wakil menteri baru itu justru membuat Kabinet semakin gemuk dan tentu menabrak beberapa prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

Jika kita meminjam indikator GOOD GOVERNANCE versi UNDP, dari 9 indikator itu setidaknya ada empat variabel yang berpotensi masalah, yaitu: Responsiveness (cepat dan tanggap); Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan publik); Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas); dan Strategic vision (adanya visi ke depan).

Pemerintahan yang semakin gemuk akan perlu biaya yang lebih mahal. Selain operasional tambah mahal, juga akan kurang responsive alias lamban bergerak.

Lalu mengapa reshuffle 2020 ini bisa bertambah gemuk? Apa saja efeknya bagi pemerintahan? Berikut tiga catatan penting atas reshuffle kabinet tersebut.

PERTAMA, Reshuffle ini lebih kental kepentingan politik daripada kepentingan publik. Tentu ini tak sesuai alias menabrak prisip Good Governance dari sisi Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan publik). Masyarakat butuh lapangan kerja, butuh keamanan dari pencurian dan begal serta perampokan yang cenderung meningkat dimusim pandemi ini. Juga butuh kesejahteraan yang menurun akibat wabah corona yang melanda. Akankah terjawab dengan reshuffle?

Jangankan berorientasi untuk memenuhi janji-janji kesejahteraan pada publik. Orientasi memenuhi harapan timses (tim sukses) pendukung pun tampaknya meleset. Sampai-sampai ada suara sumbang dari politisi koalisi pendukung saat pesta demokrasi lalu dengan ungkapan, “percuma berdarah-darah”. Reshuffle ini menegaskan bahwa dalam politik sekuler; “TIADA KAWAN ABADI DAN TIADA LAWAN ABADI”.

Ternyata lawan politik yang dulu bertarung keras saat pesta demokrasi itu, kini justru jadi Kawan. Di sisi lain, yang dulu kawan seperjuangan, sama-sama berkeringat bahkan "berdarah-darah", justru tak dijadikan “kawan” dalam Menduduki kursi kekuasaan.

Begitu pula, lahirnya UU Minerba jelas sangat kental kepentingan oligarki daripada orientasi kepentingan rakyat. Demikian juga UU Ciptakerja yang jelas-jelas ditolak buruh dan berbagai elemen masyarakat. Tetap juga jalan terus.

KEDUA, Struktur Bertambah Gemuk, tambah mahal. Hal ini bertentangan alias menabrak prinsip Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas). Bertambahnya tiga jabatan wakil menteri baru jelas menambah gemuk struktur pemerintahan. Pada hari rabu, 23 oktober 2019 lalu Jokowi melantik menterinya sebanyak 38 orang. Ini sudah lebih gemuk dari periode sebelumnya 2014 yang hanya 34 Menteri.

Dari 34 menteri menjadi 38 menteri itu sudah gemuk. Lalu ditambah dengan jabatan baru 12 wakil menteri. Bahkan ketika reshuffle kabinet, karena dua menterinya ditangkap KPK, ada penambahan 3 (tiga) wakil menteri baru. Ini jelas menambah gemuk struktur pemerintahan.

Tubuh pemerintahan yang gemuk itu menjadi ancaman bagi tata pemerintahan yang baik (good governance). Dimana ciri pemerintahan yang baik itu ramping, effisien dan effektif. Effisien, tidak boros dalam pembiayaan. Sedangkan efektif, dapat memberikan efek kebaikan yang nyata bagi rakyatnya.

KETIGA, Semakin Gemuk, semakin Lamban. Ini jelas menabrak prinsip Responsiveness (cepat dan tanggap). Semestinya dengan adanya reshuffle, diharapkan pemerintah bisa lebih cepat tanggap dan cepat merespon berbagai permasalahan publik. Kecepatan ini akan mudah dilakukan jika tubuh pemerintahan raping dan lincah. Sebaliknya, Resiko Pemerintahan yang Gemuk, ia akan lamban. Bahkan mengidap penyakit “Mager” (Malas Gerak).

Sebagaimana tubuh manusia yang Gemuk, kebanyakan makan dan kelebihan kalori. Ia akan cenderung lamban dan malas bergerak. Karena gemuk maka kebutuhan makanannya juga makin banyak, juga kebutuhan pakaian, sepatu, dll tentu makin Boros. Akibatnya, malas bergerak dan semakin tambah gemuk saja sehingga makin banyak muncul berbagai penyakit alias tak sehat dan banyak masalah.

Demikian pula tubuh pemerintahan yang kegemukan (elephantiasis). Kelebihan jabatan dan banyaknya anggaran yang dibutuhkan menyebabkan banyak masalah yang timbul dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Semakin Banyak jabatan, semakin butuh banyak pegawai. Semakin butuh banyak fasilitas. Semakin besar, makin butuh biaya operasional yang besar pula. Akibatnya terjebak sibuk mengurusi tubuh organisasi ketimbang sibuk mengurusi masyarakatnya.

Sebagaimana orang yang kegemukan, ia akan kesulitan bergerak. Kalaupun bergerak ia perlu energi besar. Demikian pula, Pemerintahan yang gemuk akan malas bergerak juga. Ia sudah sibuk dan payah mengurus tubuhnya sendiri yang makin lama makin banyak masalah (banyak penyakitnya). Bahkan jika pun bergerak untuk melayani masyarakat maka akan lamban dan memerlukan biaya besar. Lamban karena banyak yang harus dikordinasikan dan disinkronkan. Perlu energi besar karena untuk berdiri dan bergerak, tubuh yang besar akan butuh energi yang lebih besar.

Tak terhindarkan, orang yang kegemukan akan payah dan sibuk dengan urusannya sendiri.

Demikian pula, nasib pemerintahan yang gemuk, akan terjebak ke dalam pemborosan akut. Bahkan mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan ditengah era kompetisi global ini. Tanpa suatu gerakan perubahan yang radikal dan koreksi fundamental atas seluruh sistem manajemen pemerintahan maka suatu negara akan tertinggal dan bahkan kolaps.

Diantara Kebijakan tentang penanganan pandemi di negeri ini, dapat kita jadikan cermin apakah pemerintah tergolong cepat tanggap atau sebaliknya. Ketika awal munculnya virus corona di Wuhan negeri Cina, banyak yang menjadikan bahan candaan. Ada yang bilang kita tak bisa kena Corona karena makan nasi kucing. Ada juga yang bilang nanti sembuh sendiri. Ada yang bilang perlu kebijakan lock down, namun justru di lock down 59 negara. Banyak juga yang ingin dilakukan darurat sipil, namun akhirnya diambil kebijakan PSBB. Ini pun disertai berbagai istilah unik; dilonggarkan, diketatkan, menarik rem darurat, dll. Apakah ini sudah mencerminkan indikasi responsiveness, Consensus Orientation, Efficiency and effectiveness?

Membentuk kabinet yang "ramping" ataupun "gemuk" itu memang hak prerogatif presiden. Namun kita punya kewajiban untuk mengingatkan akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Kalau tak di dengar pun telah gugur kewajiban untuk saling mengingatkan sebagai wujud kasih sayang sesama anak bangsa.

Tentu kita berharap Kabinet hasil reshuffle 2020 yang kian gemuk ini mampu mematahkan mitos dan teori diatas. Bahwa meski gemuk, kabinet ini bisa lincah bergerak (tidak “mager”), sangat responsif dan cepat melayani masyarakat. Begitu pula, meski gemuk tapi tetap bisa efisien dan efektif. Tidak boros dan mampu memberikan layanan terbaik yang berdampak baik bagi publik.

Dan yang terpenting, rezim ini mematahkan teori di atas dan membuktikan bisa lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan para oligarki. Bisa lebih fokus berorientasi kepada kesejahteraan publik dan segera membawa negeri ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Akankah rezim ini berhasil mewujudkan Good Governance dengan tubuh pemerintahan yng kian gemuk itu? Biarlah Sejarah yang mencatatnya.

Semoga ada perubahan yang mendasar demi perbaikan negeri ini dimasa depan. Aamiin.

NB: Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-4, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.