Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ekonomi 2021 Diprediksi Krisis Serius, Indonesia Harus Belajar Dari Krisis 1998

Memasuki tahun 2021, berbagai ramalan masa depan perekonomian Indonesia kembali meramaikan jagat maya. Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini akan positif. Ia memproyeksikan pertumbuhan pada bulan Maret-April akan mencapai 4,5 – 5,5 persen, begitu pula pada Mei-Juni. IMF juga menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022. Thomas Helbling, Mission Chief IMF untuk Indonesia, mengatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja akan mengurangi hambatan bagi investasi penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, lebih dari itu penerapan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia, dapat memperkuat manfaat bagi Tanah Air .

Oleh: Andarwati

Memasuki tahun 2021, berbagai ramalan masa depan perekonomian Indonesia kembali meramaikan jagat maya. Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini akan positif. Ia memproyeksikan pertumbuhan pada bulan Maret-April akan mencapai 4,5 – 5,5 persen, begitu pula pada Mei-Juni. IMF juga menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8 persen pada 2021 dan 6 persen pada 2022. Thomas Helbling, Mission Chief IMF untuk Indonesia, mengatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja akan mengurangi hambatan bagi investasi penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, lebih dari itu penerapan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia, dapat memperkuat manfaat bagi Tanah Air .

Namun, tidak sedikit ekonom yang justeru memprediksi perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan terpuruk. Rizal Ramli mengatakan, terpuruknya ekonomi Indonesia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lemahnya daya beli masyarakat yang kehilangan pekerjaan lantaran pandemi Covid-19, ditambah makin banyaknya utang pemerintah. Selain itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan ekonomi Indonesia di 2021 bakal suram. Hal tersebut terjadi lantaran besarnya akumulasi defisit APBN dan rapuhnya ketahanan fiskal.

Indonesia mestinya belajar dari Krisis 1997-1998, saat itu salah satu resep IMF yang dilakukan adalah pemerintah harus menutup 16 bank yang sedang “sakit” sebagai upaya untuk membenahi sektor perbankan. Namun resep IMF ini ternyata membuat kondisi ekonomi makin "sakit". Penutupan 16 bank malah memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Penarikan dana nasabah tidak hanya dalam bentuk uang tunai tetapi juga melalui kliring. Karena itu banyak bank yang saldo gironya di Bank Indonesia menjadi negatif. Deposan-deposan besar menarik dananya dari perbankan swasta. Bank Indonesia sampai harus menerbitkan fasilitas darurat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Merespons ini, kreditur asing mulai memangkas batas suku bunga antar bank dan menolak konfirmasi letters of credit atau L/C dari bank-bank lokal Indonesia .

Resep IMF untuk perekonomian Indonesia 2021 ini pun, diprediksi mengandung bahaya yang mematikan. Implementasi UU Cipta Kerja yang menuai gelombang protes masyarakat dan penerapan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia yang akan membuka ruang masuknya raksasa China dan Australia, bisa saja melumpuhkan ekonomi pribumi. Apabila hal ini terjadi, maka prediksi bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan terpuruk bisa menjadi kenyataan.

Ekonomi Islam dalam tata kelola Khilafah, Solusi Tuntas problem Indonesia bahkan dunia.

Prinsip pertama, seluruh harta adalah milik Allah. Manusia boleh memiliki, membelanjakan, mengembangkan, dan mendistribusikan harta dunia harus seizin (sesuai dengan aturan) Allah SWT. Pada kenyataannya, ada harta yang bisa dikelola oleh individu dan ada factor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang pengelolaannya tidak bisa tidak, harus dikolala Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana makna hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, maka air (laut, danau, sungai, sumber mata air), padang gembala, lahan gambut, hutan, gunung, Api (sumber energy, tambang minyak dan gas bumi, batu bara, dll) dan sarana umum, harus dikelola oleh Negara, tidak boleh dikuasai oleh individu (swasta).

Prinsip Kedua, dalam bermuamalah antar negara di dunia dilaksanakan dalam kerangka melindungi kedaulatan negara dan rakyat. Perdagangan internasional dilakukan untuk menguatkan kedaulatan negara. Karena itu, impor komoditas hanya dilakukan untuk memenuhi kekurangan produksi dalam negeri, dan sebaliknya kebijakan Khalifah diarahkan pada penguatan ekonomi dalam negeri, seperti penguatan sector pertanian, penataan industri pangan, hingga pegelolaan pergudangan dan ketersediaan cadangan logistic. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang tanahnya subur dan menyimpan kekayaan mineral yang luar biasa. Semestinya tidak perlu impor bahan pangan, karena hal ini akan menciptakan ketergantungan pada asing, yang pada akhirnya akan melemahkan kedaulatan Negara.

Dibidang pertanahan, Khilafah mewajibkan pemiliknya untuk mengelolalanya, jika dalam waktu 3 tahun tanah yang dimiliki tidak dikelola, maka akan diambil oleh Negara, sebagaiman sabda Rasulullah, “Kelola tanahmu, atau (kalau tidak kalian kelola) serahkan kepada saudaramu”. Dengan demikian produktivitas ekonomi secara riel akan tinggi.

Prinsip Ketiga, pembangunan ekonomi dan infrastruktur dilakukan dalam kerangka pertahanan kemanan. Dalam QS. An Nisa: 141, Allah Azza wajalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman. Karena itu menyerahkan pengelolaan bandara, pelabuhan, jalan tol, dan industri strategis kepada swasta pada hakekatnya sangat membahayakan negara. Karena swasta akan mengelolanya dalam kerangka bisnis yang profit oriented, padahal semestinya pengelolaan fasilitas umum tersebut dilaksanakan dalam kerangka riayah (pelayanan) kepada rakyat. Dalam case covid-19, ketika kasus Wuhan muncul seharusnya seluruh bandara dan pelabuhan internasional dikendalikan secara ketat oleh pemerintah Indonesia, sehingga rakyat terlindungi dari terpapar virus mematikan itu.

Prinsip Keempat, system Islam berdiri kokoh diatas 3 Pilar, Ketaqwaan Individu, hidupnya social control (amar makruf nahi mungkar), dan supremasi hukum. Baik pemerintah maupun rakyat jelata memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum Islam. Kasus baju besi Khalifah Ali r.a, dengan seorang beragama Yahudi, yang karena Khalifah tidak bisa menghadirkan bukti-bukti yang dibutuhkan, pengadilan Islam memutuskan baju besi itu milik orang Yahudi. Hal ini menjadi bukti supreamsi hukum dalam pelaksanaan system Islam.

Dengan pola diatas, Khilafah menangani kasus Covid-19 dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan penyelamatan nyawa manusia. Dengan nuansa ruhiyah semacam ini, Negara akan didukung seluruh rakyat yang akan menyumbangkan hartanya sebagai sedekah untuk menyelesaikan bencana. Yang sakit akan rela karantina, segala kebutuhannya akan dipenuhi, dalam pelayanan negara sedang transparansi penggunaan dana dalam kontro amar makruf nahi mungkar oleh ummat. Sementara itu, yang sehat bisa tetap beraktivitas sehingga roda ekonomi tetap berjalan. Lalu lintas manusia melalui bandara dan pelabuhan internasional dikendalikan secara ketat untuk mengurangi bahkan menghentikan transmisi penularan virus. Dengan demikian, insyaallah lambat tapi pasti wabah akan teratasi, dan kedaulatan negara tetap terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi negara bisa diproyeksikan secara riel, tanpa adanya spekulasi dan transaksi ribawi. Wallahu A’lam bis shawab [ ]

Post a Comment for "Ekonomi 2021 Diprediksi Krisis Serius, Indonesia Harus Belajar Dari Krisis 1998"