bungkam kebebasan
Oleh: drg. Endartini Kusumastuti“Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit” (anonim)
Rasanya akan sulit menyampaikan kebenaran di era rezim otoriter saat ini. Pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kepolisian siber pada 2021. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas.id, Kamis (17/12/2020). Mahfud beralasan bahwa negara membutuhkan polisi siber untuk mengamankan informasi yang berkembang di masyarakat. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) mencatat adanya 88.414.296 serangan siber yang telah terjadi di Indonesia sejak 1 Januari-12 April 2020. Sementara itu, guna menekan kasus-kasus serangan siber ini, pihak BSSN telah bekerja sama dengan tim cyber crime Mabes Polri dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Saat ini industri dunia sudah masuk pada tahapan revolusi industri 4.0 (RI 4.0). RI 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat.
Bungkam Kebenaran, Bukti Rusaknya Demokrasi
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ( Kontras) Fatia Maulidiyanti menilai, rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan kegiatan polisi siber pada 2021 mengancam kebebasan sipil, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Padahal, kata Fatia, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berekspresi dan berpendapat. Dia mengatakan, bisa jadi makin banyak orang yang dikriminalisasi karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Bila demikian, menurut Fatia, Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme. Demokrasi di Indonesia pun, kata dia, tak akan lagi ada maknanya. Penyelenggaraan demokrasi hanya menjadi formalitas belaka. (nasional.kompas.com, 28 Desember 2020)
Kontra pun datang dari anggota DPR dapil DKI Jakarta I Habiburokhman. Ia mengimbau aparat kepolisian tidak hanya mengacu pada teks ujaran dan berharap polisi tidak memberi kesan kriminalisasi kebebasan berpendapat. Ketua DPP PKS Sukamta kepada wartawan mengingatkan tugas utama lainnya dari polisi siber. Salah satunya yakni menangani penipuan online. Sukamta mengatakan jumlah laporan penipuan online lebih banyak daripada laporan penyebaran konten provokatif. Menurutnya, pemerintah belum serius menindaklanjuti laporan penipuan online.
Salah satu pihak yang khawatir dengan keberadaan polisi siber ini adalah Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar. Menurutnya pemerintah selama ini terlalu fokus menangani misinformasi di sisi hilir melalui pemidanaan, padahal peraturan pemidanaan terkait masih belum lengkap. Akibatnya, sering kali penyebar hoaks dipidana padahal itu dilakukan karena ketidaktahuan atau orang itu juga merupakan korban misinformasi. Selain itu, pasal yang dikenakan pun kerap kali berbelok menjadi ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Pendekatan pemidanaan juga dinilai bertentangan dengan hak atas privasi karena itu mendorong negara mengerahkan intelijen di media sosial untuk patroli. Kombinasi dua hal itu berakibat timbulnya 'killing effect', yakni masyarakat takut mengkritik pemerintah, bahkan sekadar menyampaikan pendapat di media sosial. Fenomena ini sudah tampak bahkan sebelum polisi siber dikerahkan. Berdasarkan survei Indikator Politik pada Oktober lalu, sebanyak 69,6 persen responden menyatakan 'setuju dan sangat setuju' bahwa warga semakin takut berpendapat. Sebanyak 73,8 persen responden juga 'setuju atau sangat setuju' bahwa warga makin sulit berdemonstrasi atau protes. Kemudian, 64,9 persen responden 'setuju atau sangat setuju' aparat makin semena-mena menangkap warga yang orientasi politiknya bukan penguasa saat ini.
Tong kosong nyaring bunyinya. Omong kosong kebebasan, tak ada artinya. Seperti kata penulis Amerika Mark Manson dalam bukunya “Everything is F*cked” alias “Segala-galanya Ambyar”. Ia menuliskan, demokrasi satu-satunya sistem yang mengakui kebebasan. Namun nyatanya, demokrasi justru memaksa pemimpin menjadi individu yang transaksional. Segala sesuatu hitungannya adalah kompromi. Kepentingan memiliki peran terpenting dalam seluruh lini kehidupan. Bagaimana tidak? Dalam permainan kebebasan pers, pemimpin justru membentengi kebebasan pers dalam memuat berita. Kebijakan yang dibuat cenderung memilah dan memilih konten mana yang boleh disiarkan pada masyarakat dan mana yang tidak boleh. Kalau suatu media ingin hidup aman dan nyaman, mereka harus memenuhi permintaan para pemegang kebijakan. Dari sini terlihat demokrasi telah membungkam kebebasan itu sendiri. Pantaslah jika seorang tokoh mengatakan “Lonceng Kematian Demokrasi”.
Islam Mendorong Nasihat Dan Kritik Berdasar Syariat
Memang harus diakui bahwa media dalam sistem kehidupan hari ini cenderung jauh dari fungsi yang seharusnya. Alih-alih memfungsikan diri sebagai alat kontrol sosial, media hari ini cenderung menjadi alat politik rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaan, sekaligus menjadi alat utama proyek pencitraan mereka. Maka, muncullah di hari-hari ini, para penguasa yang jumawa dengan kekuasaannya dan merasa mendapat legitimasi publik atas kebijakan-kebijakan represifnya. Media dalam sistem kehidupan hari ini juga sudah nyaris melupakan fungsi utama sebagai penjaga dan pendidik masyarakat agar nalar sehat dan moral kebaikan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Media, bahkan menjadi alat penyebar hoax, penyebar fitnah sekaligus penebar racun pemikiran dan budaya yang merusak moral dan pemikiran masyarakat, khususnya generasi muda.
Kondisi ini memang sangat diniscayakan ketika sekulerisme, liberalisme menjadi paradigma sistem kehidupan yang diterapkan, termasuk dalam urusan kemediamassa-an. Sistem demokrasi kapitalisme neoliberal yang dijalankan umat ini, memang telah menempatkan media sebagai alat penjaga rezim kekuasaan sekaligus perekat lingkaran bisnis kapitalis tanpa batas.
Adanya polisi siber untuk mengawasi aktifitas sosmed rakyat tidak menjadi solusi persoalan. Dalam Islam, diam terhadap kezaliman bukan kultur Islam. Islam mendorong nasihat, kritik dan penjagaan rakyat terhadap kepemimipinan berdasar syariat. Jika karena alsan untuk mengantisipasi berkembangnya informasi menyesatkan dan kejahatan siber, maka polisi siber bukanlah solusinya. Dalam sistem Islam ada Departemen Penerangan yang bertugas mengatur informasi yang sampai di masyarakat. Departemen ini bertujuan mengolah informasi agar terbentuk masyarakat islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukan, dan menonjolkan kebaikan. Selain itu, sebagai departemen penerangan berfungsi sebagai sarana dakwah Islam yang menjelaskan keagungan Islam dan keadilannya. Khusus untuk media informasi atau media pers, dibolehkan bagi setiap warga negara untuk mendirikan. Tidak memerlukan izin khusus, hanya pemberitahuan kepada Departemen Penerangan.
Dalam Islam, media didaulat sebagai sarana menebar kebaikan, alat kontrol dan sarana syiar dakwah Islam baik di dalam maupun ke luar negeri. Dengan kata lain, media memiliki peran politis dan strategis sebagai benteng penjaga umat dan negara, sehingga suasana taat terus tercipta dan wibawa negara terus terjaga. Meski ada kontrol ketat terhadap kerja media seperti itu, namun tak ada kesan negara otoriter atau mengekang kebebasan media. Atau kesan media dipaksa mengabdi pada rezim penguasa. Karena semua paham tentang kewajiban dan urgensi melangsungkan kehidupan Islam melalui penerapan Islam kaffah di tengah-tengah umat.
Rasanya akan sulit menyampaikan kebenaran di era rezim otoriter saat ini. Pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kepolisian siber pada 2021. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas.id, Kamis (17/12/2020). Mahfud beralasan bahwa negara membutuhkan polisi siber untuk mengamankan informasi yang berkembang di masyarakat. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN) mencatat adanya 88.414.296 serangan siber yang telah terjadi di Indonesia sejak 1 Januari-12 April 2020. Sementara itu, guna menekan kasus-kasus serangan siber ini, pihak BSSN telah bekerja sama dengan tim cyber crime Mabes Polri dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Saat ini industri dunia sudah masuk pada tahapan revolusi industri 4.0 (RI 4.0). RI 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat.
Bungkam Kebenaran, Bukti Rusaknya Demokrasi
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan ( Kontras) Fatia Maulidiyanti menilai, rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan kegiatan polisi siber pada 2021 mengancam kebebasan sipil, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Padahal, kata Fatia, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berekspresi dan berpendapat. Dia mengatakan, bisa jadi makin banyak orang yang dikriminalisasi karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Bila demikian, menurut Fatia, Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme. Demokrasi di Indonesia pun, kata dia, tak akan lagi ada maknanya. Penyelenggaraan demokrasi hanya menjadi formalitas belaka. (nasional.kompas.com, 28 Desember 2020)
Kontra pun datang dari anggota DPR dapil DKI Jakarta I Habiburokhman. Ia mengimbau aparat kepolisian tidak hanya mengacu pada teks ujaran dan berharap polisi tidak memberi kesan kriminalisasi kebebasan berpendapat. Ketua DPP PKS Sukamta kepada wartawan mengingatkan tugas utama lainnya dari polisi siber. Salah satunya yakni menangani penipuan online. Sukamta mengatakan jumlah laporan penipuan online lebih banyak daripada laporan penyebaran konten provokatif. Menurutnya, pemerintah belum serius menindaklanjuti laporan penipuan online.
Salah satu pihak yang khawatir dengan keberadaan polisi siber ini adalah Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar. Menurutnya pemerintah selama ini terlalu fokus menangani misinformasi di sisi hilir melalui pemidanaan, padahal peraturan pemidanaan terkait masih belum lengkap. Akibatnya, sering kali penyebar hoaks dipidana padahal itu dilakukan karena ketidaktahuan atau orang itu juga merupakan korban misinformasi. Selain itu, pasal yang dikenakan pun kerap kali berbelok menjadi ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Pendekatan pemidanaan juga dinilai bertentangan dengan hak atas privasi karena itu mendorong negara mengerahkan intelijen di media sosial untuk patroli. Kombinasi dua hal itu berakibat timbulnya 'killing effect', yakni masyarakat takut mengkritik pemerintah, bahkan sekadar menyampaikan pendapat di media sosial. Fenomena ini sudah tampak bahkan sebelum polisi siber dikerahkan. Berdasarkan survei Indikator Politik pada Oktober lalu, sebanyak 69,6 persen responden menyatakan 'setuju dan sangat setuju' bahwa warga semakin takut berpendapat. Sebanyak 73,8 persen responden juga 'setuju atau sangat setuju' bahwa warga makin sulit berdemonstrasi atau protes. Kemudian, 64,9 persen responden 'setuju atau sangat setuju' aparat makin semena-mena menangkap warga yang orientasi politiknya bukan penguasa saat ini.
Tong kosong nyaring bunyinya. Omong kosong kebebasan, tak ada artinya. Seperti kata penulis Amerika Mark Manson dalam bukunya “Everything is F*cked” alias “Segala-galanya Ambyar”. Ia menuliskan, demokrasi satu-satunya sistem yang mengakui kebebasan. Namun nyatanya, demokrasi justru memaksa pemimpin menjadi individu yang transaksional. Segala sesuatu hitungannya adalah kompromi. Kepentingan memiliki peran terpenting dalam seluruh lini kehidupan. Bagaimana tidak? Dalam permainan kebebasan pers, pemimpin justru membentengi kebebasan pers dalam memuat berita. Kebijakan yang dibuat cenderung memilah dan memilih konten mana yang boleh disiarkan pada masyarakat dan mana yang tidak boleh. Kalau suatu media ingin hidup aman dan nyaman, mereka harus memenuhi permintaan para pemegang kebijakan. Dari sini terlihat demokrasi telah membungkam kebebasan itu sendiri. Pantaslah jika seorang tokoh mengatakan “Lonceng Kematian Demokrasi”.
Islam Mendorong Nasihat Dan Kritik Berdasar Syariat
Memang harus diakui bahwa media dalam sistem kehidupan hari ini cenderung jauh dari fungsi yang seharusnya. Alih-alih memfungsikan diri sebagai alat kontrol sosial, media hari ini cenderung menjadi alat politik rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaan, sekaligus menjadi alat utama proyek pencitraan mereka. Maka, muncullah di hari-hari ini, para penguasa yang jumawa dengan kekuasaannya dan merasa mendapat legitimasi publik atas kebijakan-kebijakan represifnya. Media dalam sistem kehidupan hari ini juga sudah nyaris melupakan fungsi utama sebagai penjaga dan pendidik masyarakat agar nalar sehat dan moral kebaikan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Media, bahkan menjadi alat penyebar hoax, penyebar fitnah sekaligus penebar racun pemikiran dan budaya yang merusak moral dan pemikiran masyarakat, khususnya generasi muda.
Kondisi ini memang sangat diniscayakan ketika sekulerisme, liberalisme menjadi paradigma sistem kehidupan yang diterapkan, termasuk dalam urusan kemediamassa-an. Sistem demokrasi kapitalisme neoliberal yang dijalankan umat ini, memang telah menempatkan media sebagai alat penjaga rezim kekuasaan sekaligus perekat lingkaran bisnis kapitalis tanpa batas.
Adanya polisi siber untuk mengawasi aktifitas sosmed rakyat tidak menjadi solusi persoalan. Dalam Islam, diam terhadap kezaliman bukan kultur Islam. Islam mendorong nasihat, kritik dan penjagaan rakyat terhadap kepemimipinan berdasar syariat. Jika karena alsan untuk mengantisipasi berkembangnya informasi menyesatkan dan kejahatan siber, maka polisi siber bukanlah solusinya. Dalam sistem Islam ada Departemen Penerangan yang bertugas mengatur informasi yang sampai di masyarakat. Departemen ini bertujuan mengolah informasi agar terbentuk masyarakat islami yang kuat dan kokoh, menghilangkan keburukan, dan menonjolkan kebaikan. Selain itu, sebagai departemen penerangan berfungsi sebagai sarana dakwah Islam yang menjelaskan keagungan Islam dan keadilannya. Khusus untuk media informasi atau media pers, dibolehkan bagi setiap warga negara untuk mendirikan. Tidak memerlukan izin khusus, hanya pemberitahuan kepada Departemen Penerangan.
Dalam Islam, media didaulat sebagai sarana menebar kebaikan, alat kontrol dan sarana syiar dakwah Islam baik di dalam maupun ke luar negeri. Dengan kata lain, media memiliki peran politis dan strategis sebagai benteng penjaga umat dan negara, sehingga suasana taat terus tercipta dan wibawa negara terus terjaga. Meski ada kontrol ketat terhadap kerja media seperti itu, namun tak ada kesan negara otoriter atau mengekang kebebasan media. Atau kesan media dipaksa mengabdi pada rezim penguasa. Karena semua paham tentang kewajiban dan urgensi melangsungkan kehidupan Islam melalui penerapan Islam kaffah di tengah-tengah umat.
COMMENTS