Syi'ah dan Ahmadiyah, Layakkah Dilindungi?

menag syiah ahmadiyah

Oleh: Anita Ummu Taqillah (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Indonesia merupakan negeri dengan bermacam keyakinan. Islam, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. Ini adalah wujud keberagaman bumi pertiwi, yang memang terdiri pula berbagai suku bangsa.

Keberagaman agama dimanapun harus dilindungi, dihargai, dan dihormati setiap pemeluknya. Namun, ketika mengaku Islam tetapi menyalahi salah satu syariat, rukun dan merusak keimanan, maka ia bukanlah keberagaman Islam. Melainkan penyesatan Islam. Islam adalah Islam, dengan rukun Islam dan rukun iman yang Allah tetapkan. Sehingga, ketika salah satu saja dari rukun tersebut tidak diakui, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan syariat, maka ia bukan Islam.

Seperti contohnya Syi'ah dan Ahmadiyah. Syi'ah begitu mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib beserta putranya Hasan dan Husein. Tetapi begitu benci dengan sahabat yang lain. Padahal jelas, para sahabat nabi adalah orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah swt. Sehingga selayaknya dicintai dan dihormati. Bahkan ijma' sahabat pun menjadi salah satu sumber hukum Islam, yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Syi'ah juga menghalalkan nikah mu'tah yang jelas-jelas haram bagi umat Islam. Tentu ini adalah penyesatan ajaran Islam, dan bahkan tergolong penghinaan terhadap Islam.

Tak jauh beda dengan Syiah, Ahmadiyah juga mengingkari Nabi Muhammad saw. Bagi pemeluknya, nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku telah dipilih Allah Ta'ala sebagai Al-Mahdi dan juga Al-Masih atau Mesias yang Dijanjikan. Serta sebagai Mujadid Islam Abad ke-14. Tentu hal ini mengingkari dua kalimat syahadat. Bahkan dikabarkan mereka meyakini bahwa Allah itu seperti manusia, mempunyai jenis kelamin dan bahkan nafsu. Astaghfirullah.

Dengan dalil keberagaman dan kebebasan beragama, layakkah mereka dilindungi? Sebagaimana dilansir cnbcindonesia (25/2/12/2020), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang baru beberapa hari ditunjuk menggantikan Menag sebelumnya, sudah membuat pernyataan yang memicu pro-kontra. Yaqut menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Yaqut tidak ingin mereka terusir dari kampung halaman hanya karena berbeda keyakinan. Meski ia berdalih hanya melindungi sebagai warga negara.

Menanggapi pernyataan Menag tersebut, MUI meminta Yaqut untuk berhati-hati memeberikan pernyataan. Karena bisa jadi akan menyebabkan kerepotan dan masalah dikemudian hari (tempo.co, (25/12/2020).

Tak hanya itu, seperti dilansir detiknews.com (25/12/2020), PBNU yang menaungi Yaqut pun turut merespon pernyataan tersebut. PBNU meminta Yaqut untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut, agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pro-kontra terus bergulir. Dalam demokrasi peebedaan sudah hal yang biasa. Atas nama hak asasi manusia (HAM) kebebasan beragama dijunjung tinggi. Meskipun pada prakteknya, banyak diskriminasi yang dilakukan terutama terhadap umat Islam yang notabenenya lurus-lurus saja. Umat Islam yang sangat menjunjung tinggi penerapan syariat dituduh radikal, teroris, dipersekusi, bahkan dipenjara. Namun, yang sesat dan menyesatkan akan dilindungi.

Demokrasi, dimana kedaulatan ditangan manusia, membuat aturan berdasar hawa nafsu manusia. Sedangkan manusia bersifat sangat lemah dan terbatas. Sehingga aturan demi aturan selalu berubah sesuai dengan siapa yang duduk dan berada pada kursi penguasa.

Tentu hal ini akan banyak memunculkan pro-kontra. Apalagi jika dibenturkan dengan syariat Islam. Sebab mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim, yang sudah mulai sadar dan faham akan pentingnya penerapan syariat Islam diseluruh aspek kehidupan.

Ya, umat sudah menginginkan perubahan hakiki. Dimana syariat Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Tentu, inilah nanti yang akan menyelesaikan masalah keragaman yang menyesatkankan.

Dalam Islam kesesatan termasuk dalam mencerca/mencela Islam. Imam Al-Qurthubi berkata, “Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir.” (Al-Jami’ li-Ahkamil Qur’an, 8/84)

Beliau juga berkata, “Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya membunuh setiap orang yang mencerca agama Islam karena ia telah kafir”.

Begitulah Islam menjaga aqidah umat Islam. Disamping membina dan menguatkan aqidah umat, negara juga wajib memberantas aliran-aliran sesat agar tidak mempengaruhi umat Islam. Namun, kepada pemeluk agama yang lain seperti nasrani, dan lain-lain maka tetap akan diberi kebebasan dalam beribadah. Tak ada paksaan untuk memeluk Islam. Wallahua'lam bishowab.