Benny Wenda presiden papua
Oleh : Gus Uwik | Analis Politik
Hari-hari ini, masyarakat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sikap ambigu pemerintah. Atau lebih tepatnya sikap tidak adil dalam menangani dan menyelesaikan masalah. Bagaimana tidak? Ketika hari Rabu kemarin (2/12) Benny Wenda dilaporkan secara terbuka mengumumkan diri sebagai Presiden Sementara Republik Papua Barat yang sekaligus mengumumkan kemerdekaan Papua Barat bersamaan dengan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), pemerintah tidak membuat kebijakan yang sebanding dalam menangani kasus-kasus sama yang di anggap makar, pemecah-belah NKRI, Anti Pancasila dan terorisme.
Beni mengumumkan secara terbuka kemerdekaan melalui organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Beni juga menegaskan bahwa Republik Papua Barat terlepas dengan NKRI.
Meskipun demikian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak klaim tersebut. TPNPB-OPM menolak mengakui Benny Wenda sebagai Presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB). Mereka menyampaikan enam poin tanggapan atas deklarasi yang dilakukan Benny Wenda. Diantaranya dikatakan bahwa "Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri," demikian keterangan TPNPB-OPM, Rabu (2/12/2020).
Sebelumnya, sejumlah orang memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1 Desember 2020). Aksi ini diikuti oleh puluhan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia.
Roland dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan aksi dilaksanakan secara serentak di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Ambon, Makassar.
"Rakyat Indonesia harus tahu bahwa selama 59 tahun ini, pemerintah RI masih menjajah West Papua. Jadi nggak usah cerita terlalu jauh ke Palestina atau Uighur, yang dekat saja di Papua itu juga dijajah oleh Indonesia sendiri," kata Roland saat ditemui di lokasi aksi.
Sedangkan di Surabaya, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa (1/12) dengan membawa bendera Bintang Kejora. Mereka juga merayakan proses deklarasi kemerdekaan Papua.
Rubi Wonda, jubir aksi mengatakan, 1 Desember adalah hari kemerdekaan bangsa Papua. Kemerdekaan dirayakan dengan demonstrasi di seluruh Indonesia dan Papua untuk mengingatkan proses deklarasi kemerdekaan.
”Bangsa West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Namun Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakuinya,” ujar Rubi dalam keterangan tertulisnya.
Pertanyaannya, apakah aksi-aksi demo di atas masih dibiarkan? Tidak ditindak dan dibubarkan? Apakah tidak masuk dalam tindakan makar? Anti NKRI? Anti Pancasila? Pemecah-belah negeri ini? Mau memisahkan dari negara ini? Negara dalam posisi genting? Jawabannya sudah jelas dan terang. Namun pemerintah tidak bersikap tegas dan berat sebelah.
Berbeda sikap dan kebijakan saat rencana pencabutan BHP HTI mau digulirkan. Seluruh organ negara bersatu padu merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis. Dipimpin oleh seorang Menkopolhukam, didampingi Kapolri, Kejagung, Mendagri, Menkumham, serta sejumlah pejabat penting mengumumkan Negara tidak boleh kalah, NKRI harga mati, tak boleh ada yang mengubah Pancasila dan UUD 1945. Semua organ negara itu kemudian memainkan narasi negara genting, hingga harus terbitkan Perppu.
Walau nyatanya, HTI hanya melakukan aktivitas dakwah Islam. Menyerukan salah satu bagian dari syariat Islam. Tidak mengangkat senjata atau merusak apapun. Tidak mendeklarasikan sebuah negara. Tidak demo menuntut kemerdekaan, dll. Namun tetap saja dipaksakan dan dilabeli sebagai ormas makar, anti Pancasila, Anti NKRI, dll. Sebuah label dan stempel yang dipaksakan.
Demikian juga tatkala saat HRS pulang, lagi-lagi organ negara melakukan hal yang sama. Narasi Negara tidak boleh kalah, NKRI harga mati, tindak pelaku provokasi, dll kembali disusun dan didengungkan. Nyatanya tidak ada satupun yang merugikan negara.
Panglima militer bahkan membuat video malam hari didampingi petinggi pasukan khusus di setiap matra, mengancam: tidak boleh ada provokasi atas nama identitas tertentu. Dan akan di tindak tegas. Bukan hanya itu, TNI menggelar pasukan dan alutsista untuk mengentarkan rakyat. Pangdam mengintruksikan menurunkan Baliho. Lagi-lagi, dengan dalih narasi NKRI harga mati, Baliho di aggap perusak persatuan dan kesatuan dan FPI minta dibubarkan.
+++++
Kenapa pemerintah berbeda sikap dalam penanganan? Sepertinya tidak konsisten dan pilih kasih dalam mendefinisikan siapa perusak negara, anti NKRI, anti Pancasila, dll. Yang jelas-jelas melakukan itu semua, tidak di anggap dan tidak di tindak tegas. Sedangkan yang tidak melakukan itu semua, di cap dan dilabeli melakukan itu semua.
Selain itu, persoalan Papua pemerintah menghadapi dilema karena harus berhadapan dengan negara di balik gerakan itu semua. Negara yang selama ini banyak ‘dijadikan tuan’ oleh para pemimpin negeri ini. Kita tahu bahwa Beni Wenda bersama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) lebih berafiliasi ke Inggris. Meski memiliki tujuan yang sama dengan OPM, Beni lebih menggunakan perjuangan politik dan diplomasi untuk mencapai tujuan keluar dari NKRI. Dan kita tahu, Inggris adalah negara yang masih mempunyai pengaruh kuat sehingga bisa menekan dan mengatur negara-negara lain untuk tunduk dan patuh terhadapnya.
Sementara OPM ada dibawah asuhan Amerika, lebih menggunakan pendekatan fisik dan senjata untuk mencapai tujuan pemisahan diri dari NKRI. Dan kita tahu, AS adalah negara polisi dunia. Negara yang saat ini menjadi kiblat dan super power. Negara yang mempunyai pengaruh kuat sehingga bisa menekan dan mengatur negara-negara lain untuk tunduk dan patuh terhadapnya. Itu sudah menjadi konsumsi publik.
Oleh karenanya, meski berbeda cara dan cukong di belakang mereka, keduanya yakni ULMWP dan OPM saling bersinergi menguatkan posisi untuk keluar dari NKRI. Dan pemerintah Indonesia tahu tentang itu. Sehingga ‘tidak berani’ melakukan tindakan tegas untuk menumpasnya. Karena sadar betul akan berhadapan dengan cukong yang selama ini juga punya jasa kepada mereka. Oleh karenanya, kita bias melihat langkah-langkah pemerintah Nampak lembek dan tidak menyelesaikan masalah.
+++++
Jadi jelas jika Presiden tidak bersuara untuk kasus Papua. Panglima TNI pun juga tak bersuara. Apalagi Menhan, Menkopolhukam, Kapolri. Hanya segelintir pejabat yang bersuara. Moeldoko mengatakan bahwa masalah Papua dengan pendekatan kesejahteraan, bukan keamanan. Oleh karenanya, dia menegaskan Otsus tahap 2 akan segera dijalankan.
Inilah yang ganjil. Masalahnya apa, namun penyelesaiannya apa. Apakah, NKRI sudah harga (setengah) mati untuk Papua? Apakah Bendera Bintang Kejora tidak termasuk simbol makar? Apakah demo dengan tujuan memperingati kemerdekaan dan minta memisahkan diri tidak termasuk tindakan makar? Kenapa Bendeha Tauhid malah di tuduh sebagai bendera pemecah belah sehingga dipersekusi? Sedangkan bendera bintang kejora tidak di anggap makar sehingga dibiarkan ketika dipakai demo. Padahal bendera tauhid adalah bendera umat Islam yang ada penjelasannya dalam hadist. Kenapa Baliho kedatangan HRS dianggap sebagai provokasi? Sedangkan demo menuntut memisahkan diri tidak di anggap provokasi. Baliho-baliho diturunkan bahkan oleh TNI. Sedangkan bendera bintang kejora dibiarkan berkibar dalam demo dan tidak di tindak tegas. Kenapa hanya berani gagah ke HTI dan FPI saja? Sedangkan kepada gerakan Papua Merdeka seperti macam ompong?
Atau kenapa hanya berani tegas dan bersuara pada kasus pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah? Benar, bahwa perusakan rumah ibadah dan pembunuhan adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan dilarang. Namun apa karena kelompok di Sigi kecil? Tidak ada kaitannya dengan penjajah Inggris atau Amerika di sana? Sehingga Presiden bersuara keras mengecam dan memerintahkan Panglima harus bersikap tegas hingga mengirimkan pasukan elitnya ke sana.
Atau apakah penjajah Amerika masih mempunyai pengaruh kuat di negeri ini? Sehingga membuat semua pemangku jabatan ompong kepada manuver gerakapan OPM dan ULMWP? Kalaupun bersuara hanya pada batas-batas yang telah diizinkan Amerika? Bersuara namun tidak menyelesaikan masalah secara mendasar dan totalitas. Kitapun akhirnya hanya bias berpikir dan merenung, dimana posisi dan letak NKRI harga mati itu? Apakah hanya untuk umat Islam, ormas Islam dan para pejuangnya saja? [].
COMMENTS