Peran Ulama
Oleh: Mita Nur Annisa (Pemerhati Sosial)
Rezim hari ini seakan tak memberi kebebasan atas hak ulama. Karena itu, ulama hanya dijadikan tameng dalam wadah politik. Sebab suaranya yang sangat berpengaruh di hadapan rakyat sehingga perannya pun diatur agar selaras dengan keinginan rezim. Alhasil Ulama kritis disingkirkan sehingga lembaga tempat bernaungnya mudah untuk dikendalikan
Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia (27/11/2020), peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI, mirip pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025.
Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan Wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan Sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.
Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).
Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.
Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dari 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.
Perihal tentang ulama. Rasulullah ﷺ telah banyak menerangkan perihal ulama di akhir zaman.Dari Abu Dzar berkata, “Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, “Sungguh bukan dajjal yang aku takutkan atas umatku.” Beliau mengatakan tiga kali, maka saya bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah selain dajjal yang paling Engkau takutkan atas umatmu?” Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan.” (Musnad Ahmad (35/222))
Anas ra. Meriwayatkan, “Ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul, karena itu jauhilah mereka.” (HR al Hakim)
Ulama juga merupakan pewaris Nabi ﷺ. Ibnu Abbas berkata, “Ulama ialah orang-orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu.” Dan tambahnya lagi, “Orang alim ialah mereka yang tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, serta dia menghalalkan apa yang dihalalkan-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya.”
Selain itu ulama juga sebagai penyeru dalam melaksanakan syariat Islam. Ulama, dialah orang yang menyampaikan risalah Nabi ﷺ. Dia pula orang yang menjadi ujung tombak ke mana umat ini akan dibawa. Ulama adalah penyeru ajaran Nabi ﷺ.
Ulama bukan pembenar atas demokrasi. Di mana dalam sistem tersebut memberi ruang untuk dapat membolak-balikkan dan mempermainkan hukum Islam. Seperti halnya perkara yang haram menjadi halal dan begitu sebaliknya.
Ulama juga bukan pejuang politik demokrasi. Politik yang hanya memedulikan keinginan nafsu kekuasaan dan pasti menggunakan segala cara untuk memperoleh kemenangan tak perduli dengan cara apa yang akan ditempuhnya. Ulama tidak boleh terseret arus kepentingan pemimpin demokrasi. Kepentingan yang semata pada urusan duniawi.
Ulama juga tidak boleh ikut serta terjebak dalam kekuasaan demokrasi. Mendekat untuk merengek agar dapat duduk di kursi jabatan. Membenarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Ulama bukan penyeru arus moderasi beragama yang kian mengaburkan umat dari pemahaman Islam yang sesungguhnya ikut serta politik adu domba Barat. Sebab harus menyadari bahwa moderasi beragama adalah tipu muslihat Barat untuk memusuhi kelompok Islam yang mereka sebut “radikal”.
Sehingga ulama wajib menjadi yang pertama menentang dengan tegas dan keras menolak moderasi beragama yang merupakan seruan dari Barat, yang mana itu adalah proyek yang dibuat sengaja untuk dapat memecah belah umat Islam
Sayangnya saat ini sosok ulama yang membela kebenaran dan penentang kazaliman mulai hilang bahkan hampir punah. Semestinya ulama mampu menyadarkan bahayanya sistem kapitalisme, sekularisme, liberalisme dan pluralisme yang pada akhirnya lemah di sistem demokrasi. Karena pada dasarnya peran ulama di sistem demokrasi tak lebih hanya sekadar simbol dan pemanis suara bagi kepentingan kekuasaan.
Rasulullah ﷺ bersabda,
إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنَ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر
“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR al-Imam at-Tirmidzi, Ahmad, ad Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)
Pewaris Nabi adalah mereka yang menyeru tegaknya hukum Allah sebagaimana seruan para Nabi dan Rasul. Merekalah para ulama yang mewarisi ilmu dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunah. Sehingga meninggalkan demokrasi kapitalisme dan berganti pada sistem Islam, serta menyerukan Islam secara kafah, itulah yang harusnya dilakukan oleh ulama pewaris nabi.
Wallahu alam bishawwab
COMMENTS