Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Disintegrasi, Bukti Lemahnya Demokrasi Menjaga Keutuhan Bangsa

Semua pihak terkhusus pemerintah seharusnya mewaspadai terhadap campur tangan asing dalam upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Negara-negara imperialis tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Justru, akan terus melakukan konspirasi demi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Sebagaimana pada tahun 1998 muncul rekomendasi Rahd Corporation lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) AS, bahwa Indonesia harus dibagi menjadi delapan wilayah. Salah satu prioritasnya adalah memerdekakan Papua dari wilayah Indonesia. Peluru yang digunakan dalam proses disintegrasi adalah demokrasi.

Oleh : Siti Mustaqfiroh (Aktivis Pegiat literasi)

Keinginan untuk melepaskan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hal yang baru bagi sekelompok rakyat Papua. Keinginan tersebut terus diperjuangkan sejak tahun1965 sampai saat ini. Dengan dikeluarkannya deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP melalui siaran pers ULMWP pada 1 Desember 2020, dengan presiden sementara Republik Papua Barat Benny Wenda, membuktikan kesungguhan perjuangan mereka.

Dikutip dari CNN Indonesia ( 3/12/2020), pernyataan yang diungkapkan oleh Benny, mereka tidak akan tunduk lagi kepada konstitusi dan hukum Indonesia. Sebab Papua akan memiliki hukum dan konstitusi sendiri.

Menanggapi deklarasi tersebut, Sukatma selaku Anggota Komisi I DPR RI meminta Pemerintahan Joko Widodo tak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara yang digaungkan Benny Wenda.(CNN.Indonesia,3/12).

Menurutnya, kesigapan pemerintah harus segera dalam menangani permasalahan yang berlarut-larut ini dengan pendekatan yang komprehensif agar Papua tidak bernasib seperti Timor Timur yang lepas dari Indonesia.

Berbagai persoalan yang menimpa masalah Papua, seperti ketidakadilan, diskriminasi berujung pada solusi disintegrasi. Dan upaya ini terus dilakukan terkhusus rakyat Papua. Upaya pemisahan Papua dilakukan melalui tiga strategi.

Pertama, terus melakukan perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer OPM yang dibentuk pada tahun 1965 oleh tokoh pegunungan Arfak dan biak, melalui aksi non kekerasan seperti demostrasi oleh mahasiswa dan masyarakat yang secara jelas dan nyata menyuarakan kemerdekaan. Kemerdekaan Papua terus saja diserukan oleh organisasi termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kedua, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua. Hal ini di mulai saat Benny Wenda membuka kantor organisasi Free West Papua di berbagai wilayah seperti diawali pembukaan kantor ULMWP di wilayah Oxford Inggris pada bulan April 2013. Kemudian diikuti pembukaan kantor di Belanda dan di Australia. Kemudian pembukaan kantor ULMWP di Venautu dan Solomon Island dan diikuti dengan klaim peresmian di Wamena.

Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh bangsa Indonesia, penindasan, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua dan integrasi yang dilakukan rakyat Papua ke Indonesia melalui Pepera tidak sah.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk melakukan referendum, penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Dengan jalan menginternalisasi isu papua untuk mendesak upaya referendum ini. Strategi pendesakan referendum Papua melalui Dewan Perserikatan Bangsa- bangsa atau PBB adalah strategi yang sama yang dilakukan oleh Timor-Timor saat memisahkan diri dari Indonesia.

Pembukaan kantor ULMWP secara nyata menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menghadapi upaya disintegrasi atau pemecah belahan Indonesia. Pemerintah cenderung membiarkan berbagai manuver untuk mengkondisikan kemerdekaan Papua. Pemerintah juga membiarkan kelompok-kelompok liberal asing maupun lokal termasuk pihak gereja yang gencar menyerukan kemerdekaan Papua.

Pemerintah tak mampu berbuat banyak dan cenderung diam terhadap negara-negara yang memberikan jalan pembukaan kantor kelompok separatis Papua. Saat Free West Papua dan tokohnya Benny Wenda membuka kantor di Inggris, pemerintah hanya melayangkan protes dan penjelasan. Pun demikian saat pembukaan kantor di Australia dan Belanda. Padahal negara-negara Imperialis hanya mendiamkan pembukaan kantor tersebut dan justru kerja sama pemerintah Indonesia dengan negara tersebut tambah semakin erat. Dan Saat klaim pembukaan kantor ULMWP di Wamena, pemerintah berusaha menutupi dan menafikannya.

Demokrasi kapitalisme, dalang permasalahan

Semua pihak terkhusus pemerintah seharusnya mewaspadai terhadap campur tangan asing dalam upaya pemisahan Papua dari Indonesia. Negara-negara imperialis tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara yang utuh dan kuat. Justru, akan terus melakukan konspirasi demi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Sebagaimana pada tahun 1998 muncul rekomendasi Rahd Corporation lembaga kajian strategis yang sering memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) AS, bahwa Indonesia harus dibagi menjadi delapan wilayah. Salah satu prioritasnya adalah memerdekakan Papua dari wilayah Indonesia. Peluru yang digunakan dalam proses disintegrasi adalah demokrasi.

Nilai penting dalam demokrasi yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini terbukti dengan lepasnya Timor-Timor dari wilayah Indonesia. Seharusnya ini menjadi alasan yang kuat untuk sistem demokrasi yang telah mendarah daging. Sebab, jika setiap wilayah di Indonesia menuntut merdeka atau menentukan nasibnya sendiri, sudah dapat dipastikan Indonesia akan terpecah belah menjadi beberapa negara kecil yang lemah dan tak berdaya.

Mulusnya upaya pemisahan Papua tidak bisa dilepaskan dari kegagalan rezim liberal kapitalis dalam menyejahterakan rakyat Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, namun rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Pokok dari permasalahan tersebut tidak lain adalah demokrasi kapitalisme. Sistem demokrasi kapitalisme memuluskan berbagai Undang-undang liberal yang mengesahkaan perusahaan asing untuk merampok dan mengeruk kekayaan alam rakyat Papua.

Oleh karena itu, pemisahan Papua dari Indonesia bukanlah solusi yang tepat untuk persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan kepada negara-negara Imperialis untuk memisahkan diri dari Indonesia adalah bunuh diri politik. Yang ada hanya akan memperlemah Papua. Sebab, negara-negara Imperialis yang rakus dan serakah akan semakin leluasa mengeruk kekayaan dan sumber daya alam Papua. Pemisahan Papua hanya akan menguntungkan sekelompok elit politik yang telah bekerjasama dengan negara-negara imperialis tersebut.

Islam solusi disintegrasi

Islam memandang persoalan disintegrasi adalah hal yang dilarang dan sangat berbahaya. Sebab, dapat memecah belah persatuan umat dan rakyat.

Allah SWT berfirman : “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin.” (TQS. An Nissa :4 ; 141).

Tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali dengan mencampakkan demokrasi kapitalis yang secara nyata telah gagal dalam melindungi kedaulatan bangsa. Secara konsepsi sistem ini sudah rusak. Sudah selayaknya mempertimbangkan sistem alternatif yang terbukti mampu menyejahterakan warganya kurang lebih 1300 tahun lamanya. Sistem yang akan menutup celah bagi negara-negara imperialis seperti Amerika, Inggris dan Australia untuk memecah dan menguasai negeri ini.

Sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam. Sebuah sistem yang darinya terpancar aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan sebagai pemecah masalah yang benar. Sebab bersumber dari sang maha pencipta, Allah SWT.

Syariah Islam akan menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh warganya tanpa memandang, suku, bangsa, warna kulit, jenis rambut maupun agama. Kebijakan ekonomi islam adalah menjamin pemenuhan terhadap sandang, pangan dan papan serta kebutuhan individu rakyat yang lain. Sistem isllam juga menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang maksimal secara Cuma-Cuma atau gratis.

Islam menetapkan sumber kekayaan yang besar sebagai barang kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta maupun asing. Namun, kekayaan Alam yang melimpah itu adalah kepemilikan umum atas nama rakyat dan dikelola oleh negara, hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti pembiayaan kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat.

Patokan wilayah dalam pendistribusian yaitu setiap wilayah diberi sesuai kebutuhannya tanpa memandang berapa besar pemasukan wilayah tersebut. Sebab Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian dan pemerataan kekayaan diantara rakyat dan daerah. Kesenjangan antar individu dan antar daerah akan dapat ditangani dengan penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh.

Menyelesaikan masalah Papua adalah dengan menghilangkan kedzaliman dan ketidakadilan yang terjadi. Mengelola kekayaan rakyat dan mendistribusikan kekayaan secara merata dan berkeadilan. Hal yang mendasar dan sangat penting adalah menetapkan syariah Islam secara menyeluruh. Sebab, jika diterapkannya syariah Islam secara Kaffah pasti akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi siapa pun, baik orang Islam maupun non muslim. Syariah Islam akan memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wallahu’alam bish showab.

Post a Comment for "Disintegrasi, Bukti Lemahnya Demokrasi Menjaga Keutuhan Bangsa"