Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Demokrasi Membunuh Dirinya Sendiri

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dicetuskan di Athena atas prakarsa Cleisthenes pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demos berarti rakyat. Cratos/Kratien/Kratia artinya kekuasaan/berkuasa/pemerintahan. Jadi, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat, yang kemudian diberikan kepada wakil-wakil mereka di parlemen. Pada akhirnya, merekalah yang berdaulat membuat hukum-hukum sesuai dengan keinginan mereka.

Oleh: Siti Aminah (Muslimah Asal Kota Malang)

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dicetuskan di Athena atas prakarsa Cleisthenes pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demos berarti rakyat. Cratos/Kratien/Kratia artinya kekuasaan/berkuasa/pemerintahan. Jadi, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat, yang kemudian diberikan kepada wakil-wakil mereka di parlemen. Pada akhirnya, merekalah yang berdaulat membuat hukum-hukum sesuai dengan keinginan mereka.

Demokrasi gagal dalam praktiknya karena doktrin demokrasi,bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat,tidak pernah benar-benar terealisasi. Rakyat hanya memiliki otoritas untuk memilih para wakil mereka supaya bisa duduk di kursi pemerintahan. Itu pun otoritas yang telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada. Rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang sudah disaring oleh parpol dan proses politik. Artinya, yang mereka pilih sebagai wakil mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk oleh parpol peserta Pemilu, bukan pilihan murni dari rakyat itu sendiri.

Setelah Pemilu usai, kedaulatan riil tidak di tangan rakyat, tetapi di tangan pemerintah atau penguasa dan anggota legislatif, sementara di belakang keduanya adalah para kapitalis. Pasca Pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili diri sendiri dan partainya serta para kapitalis.

Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika masyarakat tumpah-ruah ke jalan menolak berbagai kebijakan Pemerintah—yang tentu disetujui para wakil rakyat di DPR—yang menyengsarakan rakyat seperti kebijakan kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) dan LPG; penolakan rakyat atas kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan sumberdaya alam yang banyak dikuasai oleh asing serta kebijakan-kebijakan lainnya yang merugikan rakyat.

Jika benar wakil rakyat mewakili aspirasi rakyat, mengapa banyak kebijakan ditolak oleh rakyat? Ini jelas merupakan kegagalan nyata dari praktik sistem demokrasi karena sering tidak berpihak kepada rakyat.

Demokrasi juga gagal menghilangkan praktik oligarkhi, yakni saat kekuasaan dikuasai oleh kaum elit. Dalam praktik demokrasi dimana pun, kekuasaan tetap dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai dan kelas politik. Hal itu sangat kentara. Penguasa dan politisi di negara demokrasi manapun selalu berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi dan kelompoknya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 semakin menunjukkan penguatan dinasti politik. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat memenangi pesta politik lima tahunan tersebut.

Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Kemenangan Gibran akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah. Catatan sejarah baru ini, pun ditorehkan Jokowi hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya.

Namun, Gibran telah menampik keikutsertaannya dalam Pilkada 2020 merupakan bagian dari dinasti politik. Hal ini lantaran menurutnya tak ada kewajiban masyarakat memilihnya. “Yang jelas, kalau ditanya dinasti politik, ya dinasti politiknya sebelah mana?”, kata Gibran mengutip Kompas TV, Rabu (9/12).

Pembelaan Gibran berbanding terbalik dengan definisi dinasti politik menurut Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, yakni upaya mengarahkan regenerasi kekuasaan oleh kelompok elite politik atau pejabat tertentu kepada keluarga intinya. Keluarga inti adalah yang memiliki garis keturunan ke samping, ke atas, dan ke bawah.

“Kalau dilihat semuanya (kandiat berafiliasi dinasti politik di Pilkada 2020) adalah keluarga inti, anak presiden, adik menteri, dan lainnya,” kata Adi kepada Katadata.co.id, Juli lalu.

Pemenang Pilkada 2020 lain yang masuk dalam kategori dinasti politik adalah Hanindhito Himawan Permana. Ia adalah anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Berdasarkan hasil sirekap KPU, ia dan pasangannya Dewi Mariya unggul telak atas kotak kosong dengan 76,8% di Pilkada Kediri.

Lalu, Pilar Saga Ichsan yang menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan mendampingi petahana Benyamin Davnie. Ia adalah kemenakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang jabatannya akan habis tahun ini dan anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Pasangan Benyamin-Pilar mengantongi 41,86% suara. Mereka unggul dari dua kandidat lain, yakni Muhammad-Saraswati Djojohadikusumo (34,42%) dan Azizah Ma’ruf-Ruhamaben (23,72%). Pilkada Tangerang Selatan 2020 adalah pertarungan antara dinasti politik nasional dan lokal. Mengingat, Saraswati kemenakan Menhan Prabowo Subianto dan Azizah anak dari Wapres Ma’ruf Amin.

Senasib dengan Pilar, ibunya pun sekali lagi memenangi Pilkada Serang. Ratu Tatu yang berpasangan dengan Pandji Tirtayasa mengantongi 62,56% suara berdasarkan hasil hitung cepat LSI Denny JA. Sementara lawannya, Nasrul Ulum-Eki Baihaki meraih 37,44% suara.

Kemenangan Pilar dan Ratu Tatu menunjukkan bahwa dinasti politik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah masih sangat kuat. Ratu Tatu adalah saudara kandung Atut. Artinya, Pilar adalah kemenakan Atut. Kini, Atut masih mendekam di penjara karena tersangkut kasus suap Pilkada Lebak yang juga menyeret Ketua MK Akil Mochtar.

Nagara Institute mengurutkan wilayah dengan dinasti politik terkuat. Berdasarkan potret Pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018, Banten didaulat sebagai wilayah yang paling terpapar dinasti politik. Jumlahnya mencapai 55,6%. Kalimantan Timur menyusul dengan 33,4% wilayah yang terjerat trah politik keluarga.

Selain nama-nama yang telah disebutkan tersebut, masih ada 50 kandidat lain yang berkategori dinasti politik memenangi Pilkada 2020. Sehingga, total 55 kandidat atau setara 44% dari 124 kandidat berkategori dinasti politik yang bertarung dalam Pilkada

Dinasti politik juga marak dalam dua Pilkada serentak sebelumnya. Penelitian Yoes C Kenawas berjudul The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society, terdapat 202 kandidat kepala daerah dalam Pilkada 2015-2018 yang terafiliasi dinasti politik. Lebih dari setengahnya atau 117 kandidat menjadi pemenang.

Dosen FISIP UNS Martien Herna Susanti dalam penelitiannya yang berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia menyatakan, penyebab dinasti politik terus bercokol dari Pilkada ke Pilkada adalah regulasi yang lemah. Pasal 7 poin (q) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur tentang larangan dinasti politik, dibatalkan MK melalui putusan Nomor 34/PUU-XIII/2015.

MK, seperti dikutip Martien, dalam putusannya menilai alasan konflik kepentingan yang mendasari terbentuknya peraturan tersebut hanya bersifat politis dan asumtif, seolah-olah setiap kandidat yang terafiliasi darah dengan petahana akan membentuk dinasti politik. MK menilai hubungan darah adalah kodrat ilahi dan tak bisa menghalangi seseorang berkiprah dalam politik atau menjadi pejabat pemerintahan.

Sampai saat ini belum ada peraturan lain yang melarang dinasti politik. Hal ini menjelaskan “aji mumpung” para elite politik melakukan regenerasi melalui Pilkada, meskipun tak seluruhnya mulus seperti Wapres Ma’ruf Amin yang gagal memenangkan anaknya di Pilkada Tangerang Selatan.

Pakar Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ketiadaan aturan bukan berarti praktik dinasti politik benar. Pencalonan kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat, seperti Gibran dan Bobby, telah menabrak etika. Pasalnya mereka terkesan karbitan atau dipaksakan.

“Jadi dipaksakan yang penting jadi, mumpung ayahnya (Jokowi) lagi punya jabatan,” kata Ujang kepada Katadata.co.id, Kamis (10/12).

Berakibat pada Oligarki, Korupsi, dan Rusaknya Demokrasi

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha menilai dinasti politik bisa mengarah kepada oligarki. Oleh karena itu, menurutnya, jika kerabat pejabat atau mantan pejabat ingin mencalonkan diri di pemilu setidaknya berjeda satu periode masa jabatan dari pendahulunya.

“Karena di situ anggota keluarganya bisa menggunakan kewenangan atau pengaruhnya, supaya bisa meloloskan anggota keluarga (lain) sebagai pejabat publik,” ujar Egi, Kamis (10/12).

Pandangan Egi tersebut selaras dengan Michels, seorang pemikir terkemuka terkait oligarki dalam bukunya, The Iron Law of Oligarchy. Michels berpendapat bahwa saat seseorang berkuasa akan cenderung membentuk kubu, termasuk apabila itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Sementara, oligarki dekat dengan korupsi. Hal ini sebagaimana pendapat Jeffrey A Winters dalam bukunya Oligarchy, bahwa seorang oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Upaya penguasaan sumber daya tersebut lah yang memungkinkan seorang oligark melakukan korupsi.

ICW pun mencatat enam kepala daerah yang melakukan dinasti politik tersandung korupsi. Salah satu di antaranya adalah Bupati Klaten, Sri hartini yang terjerat kasus suap promosi jabatan. Ia akhirnya digantikan oleh wakilnya, Sri Mulyani.

Dinasti politik pun berpotensi merusak demokrasi lantaran membuat masyarakat lain yang tak berasal dari lingkaran keluarga elite tertentu sulit berkontestasi dan menang dalam pemilu. Wujud nyatanya adalah fenomena melawan kotak kosong di daerah dengan kandidat terafiliasi dinasti politik, seperti di Pilkada Kediri 2020.

Robert A Dahl dalam Dilemma of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control menyatakan, salah dua dari tujuh kriteria demokrasi bisa terkonsolidasi, adalah setiap warga negara yang dewasa berhak maju dalam pemilu dan setiap pemilih berhak mendapat informasi alternative dengan dilindungi hukum.

Indonesianis Marcus Mietzner dalam penelitiannya berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System menyatakan, praktik dinasti politik di Indonesia tidak sehat bagi demokrasi. Alasannya bisa menyebabkan kontrol terhadap pemerintah melemah. Dengan begitu, kesewenangan dalam pelaksanaan kekuasan berpeluangan besar terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005 lalu.

"Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran pers, Jumat (7/8/2020).KOMPAS.com.

Pemilihan dalam demokrasi hanya menghambur hamburkan uang rakyat, pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin koruptor.

Ini berbeda dengan pemilihan pemimpin dalam Islam. Pemilihan pemimpin dalam Islam berbiaya murah, namun efektif menghasilkan output yang berkualitas. Berikut hal-hal yang menjadikan pemilu dalam Islam berbiaya murah :

1. Filosofi, tanggungjawab dan tujuan kepemimpinan.

Islam secara mendasar telah mendudukkan kepemimpinan sebagai amanah. Beratnya amanah menjadikan pemimpin tak berani bertindak sesuka hati. Dia akan selalu bersandar pada aturan Ilahi karena takut atas pertanggungjawaban di akhirat. Orang yang maju menjadi calon pemimpin bukanlah figur gila jabatan, tapi orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka kecurangan telah dicegah sejak masih berupa niat di dalam hati. Sosok bertakwa akan membersihkan hatinya dari niat jahat, termasuk niat untuk berbuat curang.

Pemimpin dalam Islam juga menyadari tanggung jawab kepemimpinan. Bahwa tidak ada hijab antara Allah SWT dengan doa orang yang dizalimi. Maka kekhawatiran berbuat zalim seringkali membuat seseorang menjauhi jabatan pemimpin. Sehingga orang yang menjadi pemimpin bukanlah sosok yang diliputi nafsu berkuasa (hubbu as siyadah), melainkan orang yang terus berusaha melekatkan sifat adil pada dirinya. Hingga tiada satu makhluk bernyawa pun yang akan dizaliminya. Meski “hanya” seekor hewan misalnya. Sang pemimpin bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.

Tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah menjadikan negeri ini bertakwa, hingga berkah Allah SWT tercurah dari langit dan bumi. Maka seseorang yang kurang tsaqafah Islam dengan sendirinya akan menyingkir dari kontestasi. Merasa tak layak untuk menjadi imam dari jutaan jiwa dan memimpin mereka di jalan takwa.

Filosofi, tanggung jawab dan tujuan kepemimpinan tersebut menjadikan calon pemimpin dan output pemilu dalam sistem Islam pasti berkualitas. Tak akan ada praktik money politic dan suap menyuap karena sang calon pemimpin takut akan murkanya Allah SWT. Hal ini mencegah dikorupsinya uang negara untuk money politic. Calon pemimpin juga tidak akan membutuhkan biaya kampanye yang besar. Karena kulitas dirinya hakiki, tak butuh pencitraan. Juga tak butuh dana untuk membayar tim buzzer yang bekerja memviralkan sang calon di dunia maya.

2. Metode baiat.

Metode baku pengangkatan pemimpin dalam Islam adalah baiat. Seorang calon pemimpin akan dibaiat jika mendapat dukungan umat. Dukungan ini tak harus berupa pemilu langsung yang menghabiskan uang negara. Dukungan rakyat bisa diperoleh melalui metode perwakilan. Yaitu rakyat memilih wakilnya, lalu wakil umat ini (Majelis Ummah) yang memilih penguasa. Tidak menutup kemungkinan pemilu dalam Islam bersifat langsung, namun pemilihan langsung bukanlah metode melainkan teknis yang bersifat opsional (mubah). Namun metode bakunya adalah baiat.

Siapapun yang dibaiat, dialah pemimpinnya. Rakyat tak akan sibuk berdebat tentang quick count, real count dan exit poll. Karena bukan perkara hitung-hitungan itu yang menjadi poin krusialnya, tapi siapakah yang dibaiat menjadi pemimpin. Metode baiat ini bisa ditempuh dengan penunjukan seperti terpilihnya Umar bin Khattab menjadi kepala negara. Bisa juga dengan teknis musyawarah oleh ahlul halli wal aqdi (tokoh masyarakat) sebagaimana pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu perwakilah rakyat yang berjumlah enam orang bermusyawarah untuk memilih pemimpin pengganti Umar bin Khattab. Panitia kecil ini tentu lebih hemat biaya daripada jika pemilihan dilakukan langsung. Namun meski hanya 6 orang, mereka adalah representasi suara rakyat karena merupakan tokoh masyarakat.

3. Batas waktu pemilihan pemimpin.

Islam menetapkan batas maksimal kekosongan kepemimpinan adalah tiga hari. Dalilnya adalah ijma‘ sahabat pada pembaiatan Abu Bakar ra yang sempurna di hari ketiga pasca wafatnya Rasulullah Saw. Juga ketetapan Umar bin Khatab yang membatasi waktu musyawarah ahlul halli wal aqdi adalah tiga hari. Jika dalam kurun tiga hari enam orang ahlul halli wal aqdi ada satu yang tak kunjung sepakat maka satu orang tersebut diperintahkan untuk dibunuh. Demi tuntasnya baiat dalam waktu tiga hari. Batas waktu tiga hari ini akan membatasi kampanye. Sehingga tak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Teknis pemilihan juga akan dibuat sederhana sehingga dalam waktu tiga hari pemilu sudah selesai.

Tiga hal tersebut menjadikan pemilu di dalam Islam berbiaya murah namun efektif menghasilkan pemimpin berkualitas. Contoh terbaik mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam adalah di masa Umar bin Khatab. Ketika Umar tertikam, kaum Muslim memintanya untuk menunjuk penggantinya, namun Umar menolaknya. Setelah mereka terus mendesak, beliau menunjuk enam orang, yakni mengajukan calon sebanyak enam orang kepada kaum Muslim. Kemudian beliau menunjuk Suhaib untuk mengimami masyarakat dan untuk memimpin enam orang yang telah beliau calonkan itu hingga terpilih seorang Khalifah dari mereka dalam jangka waktu tiga hari, sebagaimana yang telah beliau tentukan bagi mereka. Demikianlah tiga hal yang menjadikan pemilu dalam Islam sangat mudah dan murah.

Post a Comment for "Demokrasi Membunuh Dirinya Sendiri"